Listyo Sigit Dicopot dari KSP Setelah 35 Hari Menjabat

Nasional

Jenderal Listyo Sigit Prabowo hanya 35 hari menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sebelum diberhentikan pada 4 November 2026. Keputusan itu diambil setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, yang menurut penyidik turut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Listyo dari jabatan tersebut. Presiden kemudian menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sementara sebagai Plt KSP. Sebelumnya, Ariyo menjabat Kepala Sekretariat Presiden.

Kasus yang menyeret Listyo masih berada dalam proses penyidikan. Polri menyebut ada dua perwira tinggi lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur serta penghapusan data elektronik.

Dari Kapolri ke Istana, lalu diberhentikan

Listyo dilantik menjadi KSP di Istana Negara, Jakarta, pada 1 Oktober 2026. Pelantikan itu berlangsung bersamaan dengan pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang menggantikannya. Dengan demikian, masa Listyo di lingkungan Istana berlangsung singkat sebelum perkara hukum mengubah posisinya.

DetikNews melaporkan, penetapan Listyo sebagai tersangka diumumkan Bareskrim Polri pada 3 November 2026. Sehari kemudian, Prasetyo menyampaikan bahwa Keppres pemberhentiannya telah ditandatangani. Sebelumnya, Aceh Online memberitakan pemerintah sedang memproses Keppres tersebut. Perkembangan itu berujung pada pengumuman resmi pemberhentian dan penunjukan pejabat sementara.

Ariyo Windutomo ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan sementara. Dalam laporan mengenai pengumuman tersebut, Prasetyo menyebut penunjukan itu sebagai pelaksanaan tugas sementara di lingkungan Kesekretariatan Kepresidenan. Ariyo sebelumnya memimpin Sekretariat Presiden, lembaga yang menangani dukungan administrasi bagi kegiatan kepresidenan.

Penyidik telusuri akses ke sistem penyadapan

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa dugaan perbuatan itu berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026. Menurut penyidik, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian disadap, meski tidak berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

Salah satu nomor yang disebut dalam perkara itu adalah milik Presiden Prabowo. Sasaran dugaan penyadapan lainnya mencakup pejabat negara serta tokoh dari kalangan politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer yang terhubung dengan sistem LIMS.

Menurut keterangan Asep, perintah penghapusan data diduga terjadi sekitar Oktober 2026. Petugas yang mengetahui tindakan tersebut kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober. Bareskrim menyatakan telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli, serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti.

Tiga tersangka ditahan, proses hukum berlanjut

Ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri, menurut laporan detikNews. Mereka dijerat dengan sejumlah ketentuan, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman pidana yang disebut penyidik mencapai 10 tahun untuk salah satu pasal KUHP, enam tahun untuk pasal lainnya, dan hingga delapan tahun berdasarkan aturan ITE.

Penetapan tersangka dan pencopotan jabatan merupakan dua perkembangan berbeda dalam perkara ini. Pemberhentian Listyo diumumkan melalui Keppres, sedangkan dugaan penyadapan masih ditangani Bareskrim. Seorang berinisial SU, menurut keterangan penyidik yang dilaporkan detikNews, masih diperiksa sebagai saksi.

Pengusutan kini berlanjut pada pemeriksaan para tersangka dan penelusuran barang bukti digital. Bareskrim belum mengumumkan hasil akhir penyidikan dalam keterangan yang tersedia. Sementara itu, Ariyo Windutomo menjalankan tugas sebagai pelaksana sementara di KSP setelah keputusan pemberhentian Listyo berlaku.