Penyadapan Prabowo Dinilai BIN Mengarah Makar

Nasional

Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai tindakan ilegal yang dapat mengarah pada makar. Pernyataan itu disampaikan saat ia mendatangi Istana Kepresidenan di Jakarta, Jumat (6/11/2026), ketika penyelidikan perkara tersebut telah menyeret empat petinggi Polri sebagai tersangka.

Herindra tidak memerinci dugaan tindakan yang dimaksud. Ia menyebut kedatangannya ke Istana juga untuk menyampaikan laporan kepada Presiden. “Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” kata Herindra, seperti diberitakan detikNews.

Penyebutan makar memberi bobot serius pada perkara yang kini diproses kepolisian. Namun, status para pihak dalam kasus ini masih tersangka, sementara proses hukum berjalan. Herindra menyampaikan penilaiannya di hadapan wartawan, bukan mengumumkan hasil penyidikan atau putusan pengadilan.

Empat nama dalam penyidikan Polri

Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Nama Slamet diumumkan sebagai tersangka pada Kamis (5/11/2026), dalam konferensi pers di Divisi Humas Polri. Sebelum penetapan itu, ia menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri. CNBC Indonesia melaporkan bahwa penyidikan juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal, selain penyadapan.

Menurut informasi yang diberitakan detikNews, dugaan penyadapan terhadap Prabowo berlangsung sejak 2025. Pada Rabu (4/11), Prabowo mencopot Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Bahan pemberitaan yang tersedia tidak menguraikan cara penyadapan diduga dilakukan ataupun data apa yang menjadi sasaran.

Dasco minta Komisi III ikut mengawasi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan proses perkara sebaiknya diserahkan kepada kepolisian. Meski demikian, ia meminta Komisi III DPR memantau penanganannya secara berkala. Sikap itu menempatkan pengawasan parlemen sebagai salah satu perhatian publik, di samping penyidikan yang dilakukan aparat.

Dasco menyampaikan pandangan tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026). Seperti dikutip CNBC Indonesia, ia tidak mengomentari substansi dugaan penyadapan maupun keterlibatan para tersangka. Pesannya berfokus pada pembagian peran: polisi menjalankan proses hukum, sementara komisi yang membidangi urusan hukum di DPR diminta mengikuti perkembangannya.

Permintaan pengawasan itu muncul ketika perkara melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian, termasuk seorang mantan Kapolri. Karena itu, keterbukaan mengenai perkembangan penanganan kasus akan menjadi perhatian. Namun, Dasco tidak menyebut bentuk atau jadwal pemantauan yang akan dilakukan Komisi III.

Laporan Herindra kepada Presiden

Kehadiran Herindra di Istana pada hari yang sama menambah lapisan perhatian terhadap perkara ini. Ia menyatakan memiliki hal yang perlu disampaikan langsung kepada Prabowo, tetapi tidak membuka isi laporannya kepada wartawan. Dengan demikian, belum ada keterangan publik dari Herindra mengenai materi laporan tersebut.

Penilaian Kepala BIN bahwa dugaan itu mengarah pada makar juga belum disertai penjelasan lebih jauh dalam pemberitaan. Sementara itu, polisi telah mengumumkan empat tersangka dan Dasco meminta Komisi III melakukan pemantauan berkala. Perkembangan penyidikan kepolisian akan menjadi tahap berikutnya yang menentukan bagaimana dugaan tersebut diuji dalam proses hukum.