Sejumlah anggota Komisi III DPR meminta penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menelusuri pihak yang merancang dan memerintahkan tindakan itu, bukan berhenti pada pelaksana. Mereka juga mendorong kepolisian membuka perkembangan perkara kepada publik dan mengungkap motif di baliknya.
Desakan tersebut disampaikan setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi Polri. Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo meminta penyidik menelusuri seluruh rantai keterlibatan, termasuk pihak yang diduga menyediakan fasilitas. Menurut dia, perkara ini menyangkut kepala negara dan perlu ditangani serius.
Seperti diberitakan detikNews, Rudianto meminta Bareskrim Polri mengungkap aktor intelektual di balik dugaan penyadapan. Ia juga menekankan agar proses hukum tidak membeda-bedakan pihak yang diperiksa. Penanganan yang terbuka, menurut dia, diperlukan agar masyarakat mengetahui arah penyidikan dan pihak yang bertanggung jawab.
DPR minta penyidikan menelusuri rantai perintah
Rudianto menilai pengusutan perlu menjawab beberapa hal mendasar: siapa yang melakukan penyadapan, siapa yang memberi perintah, siapa yang memfasilitasi, serta siapa yang berada di balik tindakan tersebut. Ia mengingatkan, pemeriksaan yang hanya menyasar pelaku lapangan berisiko membiarkan pihak yang diduga mengatur operasi tetap tak tersentuh.
Ia menyebut penyadapan ilegal terhadap kepala negara sebagai persoalan serius karena berhubungan dengan keamanan dan pelaksanaan tugas konstitusional Presiden. Jika penyidik menemukan indikasi tindak pidana lain, termasuk dugaan yang berkaitan dengan makar, Rudianto meminta hukum diterapkan kepada siapa pun yang terbukti terlibat. Pernyataan itu merupakan desakan politikus tersebut, bukan kesimpulan penyidikan.
Rudianto juga mengapresiasi langkah Polri yang, menurut pemberitaan detikNews, telah mengungkap perkara dan menetapkan tersangka. Namun ia meminta penanganan perkara disampaikan secara transparan. Baginya, pengungkapan nama tersangka saja belum cukup apabila hubungan antarpihak dan dugaan pemberi perintah belum dijelaskan.
Dalam keterangan yang dikutip detikNews pada Sabtu, 7 November 2026, Rudianto mengatakan, “Siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkan, siapa yang memfasilitasi, dan siapa intelektual di balik perbuatan itu harus diungkap secara terang.” Ia menegaskan, pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Anggota DPR menyoroti dugaan motif politik
Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny K Harman juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan hubungan antara penyadapan dan agenda politik. JPNN melaporkan Benny menduga peristiwa itu dapat mengarah pada upaya merebut kekuasaan. Ia meminta kepolisian menyelidiki apakah dugaan tersebut memiliki kaitan dengan tindakan penyadapan.
Benny menyampaikan pandangan itu pada Rabu, 4 November, saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Ia menilai perkara tersebut tidak patut diperlakukan sebagai penyadapan biasa, antara lain karena dugaan perbuatan melibatkan pejabat tinggi kepolisian. Namun, dugaan mengenai motif perebutan kekuasaan itu tetap merupakan penilaian Benny dan belum dinyatakan sebagai hasil penyidikan dalam pemberitaan tersebut.
Anggota Komisi III dari PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, turut meminta polisi menggali motif dan pihak yang diduga memesan penyadapan. Dalam laporan JPNN, ia mengingatkan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden dapat berdampak pada rasa aman masyarakat. Ia mempertanyakan bagaimana privasi warga dapat terlindungi apabila dugaan pelanggaran terhadap kepala negara saja tidak diusut hingga tuntas.
Wayan juga menilai penyidikan tidak semestinya berakhir pada perwira yang diduga menjalankan tindakan di lapangan. Ia meminta kepolisian menyelidiki kemungkinan adanya manuver politik, sabotase ekonomi, atau agenda lain. Berbagai kemungkinan itu disampaikan sebagai pertanyaan dan dugaan, bukan fakta yang telah dibuktikan.
Pemberitaan berbeda soal jumlah dan identitas tersangka
Informasi mengenai tersangka dalam pemberitaan yang tersedia belum seragam. detikNews menyebut empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan mencantumkan nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Laporan itu juga menyebut dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025.
Sementara itu, JPNN menulis dugaan keterlibatan tiga perwira tinggi dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Perbedaan jumlah dan penulisan identitas tersebut membuat penjelasan resmi mengenai status masing-masing pihak menjadi penting agar publik tidak mencampuradukkan dugaan dengan fakta hukum. Artikel ini tidak menyimpulkan bahwa semua nama yang disebut memiliki status perkara yang sama.
Di tengah desakan para legislator, perhatian berikutnya tertuju pada hasil penyidikan kepolisian: siapa yang diduga menjalankan, memerintahkan, atau membantu tindakan tersebut, serta apakah penyidik menemukan kaitan dengan motif politik. Rudianto meminta perkembangan perkara disampaikan secara terbuka, sedangkan Benny dan Wayan menekankan perlunya penelusuran motif sampai ke pihak yang diduga berada di belakangnya.

