Yusril: Dugaan Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar

Nasional

Yusril Ihza Mahendra menyebut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak lagi semata-mata perkara intersepsi elektronik. Pemerintah menilai penyidik perlu menelusuri apakah tindakan itu terkait upaya menghambat presiden menjalankan tugasnya, yang menurut Yusril dapat mengarah pada dugaan makar.

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2026. Yusril mengatakan, penetapan dugaan tindak pidana makar membutuhkan alat bukti. Karena itu, penyidikan perlu mencari hubungan antara penyadapan dan kemungkinan adanya tujuan lain.

“Ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis,” kata Yusril, seperti dikutip detikNews. Ia mengatakan, perkara tersebut perlu dilihat lebih jauh karena sasaran penyadapan yang dilaporkan adalah presiden.

Yang diuji penyidik: tujuan di balik penyadapan

Menurut Yusril, jabatan presiden membuat perkara ini berbeda dari dugaan penyadapan terhadap warga pada umumnya. Ia berpendapat, penyadapan terhadap kepala negara tidak tepat diperlakukan sebagai tindakan biasa, sehingga aparat perlu menyelidiki kemungkinan adanya maksud untuk mengganggu pelaksanaan kewajiban presiden.

Yusril mengaitkan kemungkinan tersebut dengan Pasal 191 dan Pasal 193. Ia menyebut ketentuan itu saat menjelaskan dugaan upaya melumpuhkan presiden atau membuatnya tidak mampu menjalankan tugas. Namun, ia belum menyatakan bahwa tujuan tersebut sudah terbukti. Dalam keterangannya, Yusril menegaskan perkara masih berada pada tahap penyelidikan.

Ia juga menyebut kemungkinan yang lebih berat, yakni pembunuhan terhadap presiden atau pemerintahan. Yusril mengatakan aparat belum mengetahui ada atau tidaknya unsur tersebut. Penjelasan itu menempatkan dugaan makar sebagai arah penyelidikan, bukan kesimpulan bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi.

Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra sebelumnya menyampaikan penilaian serupa. Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 6 November 2026, Herindra mengatakan dugaan penyadapan itu ilegal dan mengarah pada makar, sebagaimana diberitakan iNews.ID. Ia tidak menanggapi pertanyaan mengenai dugaan keterlibatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Penanganan diserahkan kepada Bareskrim

Pemerintah, kata Yusril, tidak berencana membentuk satuan tugas khusus untuk menangani perkara tersebut. Presiden memberikan kepercayaan kepada Mabes Polri, khususnya Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, proses hukum tetap ditangani aparat yang berwenang, tanpa tim ad hoc dari pemerintah.

Yusril meminta aparat menelusuri keterkaitan antara dugaan intersepsi dan kemungkinan tindak pidana lain. Fokusnya bukan hanya memastikan apakah penyadapan berlangsung, tetapi juga mencari bukti mengenai maksud serta dampaknya terhadap pelaksanaan tugas presiden. Ia tidak merinci bukti apa yang telah ditemukan.

detikNews melaporkan Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Mereka disebut sebagai Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Laporan itu menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026.

Namun, keterangan Yusril bahwa perkara masih dalam penyelidikan menunjukkan pengusutan belum selesai. Laporan mengenai penetapan tersangka dan pernyataan tentang tahap penyelidikan itu belum disertai penjelasan lebih terperinci dalam bahan pemberitaan yang tersedia. Status serta peran masing-masing orang yang disebut tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari dugaan, bukan bukti kesalahan.

Belum ada penjelasan soal dugaan keterlibatan pihak lain

Herindra memilih tidak menjawab ketika ditanya tentang kemungkinan keterlibatan Joko Widodo. Sementara itu, Yusril tidak menyampaikan nama pihak yang diduga menjadi sasaran selain Prabowo, meski laporan detikNews menyebut penyadapan juga diduga menyasar sejumlah tokoh.

Perbedaan antara dugaan penyadapan dan dugaan makar akan bergantung pada hasil pengumpulan bukti. Yusril menyerahkan penentuan kaitan hukumnya kepada penyidik. Bareskrim kini menjadi pihak yang diharapkan menuntaskan penelusuran, termasuk memastikan apakah ada tujuan untuk menghalangi presiden menjalankan kewajibannya.