Prabowo Targetkan 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara

Nasional

Presiden Prabowo Subianto meminta sedikitnya 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara. Instruksi itu ia sampaikan kepada para menteri, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.

Prabowo juga membuka kemungkinan negara mengambil alih sebagian kepemilikan perusahaan tambang. Menurutnya, investor tetap dapat menanamkan modal, tetapi bagian keuntungan terbesar setelah modal kembali harus dinikmati bangsa Indonesia. Pernyataan itu menempatkan pembagian manfaat sumber daya alam sebagai inti kebijakan yang diminta pemerintah.

“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo.

CNBC Indonesia melaporkan, arahan tersebut ditujukan kepada Bahlil untuk memastikan pemanfaatan hasil produksi tambang memberi porsi lebih besar kepada negara. Prabowo menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya mengubah pengelolaan sektor ekonomi yang, menurut dia, selama ini menyimpang dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Investor tetap masuk, pembagian keuntungan diatur ulang

Presiden tidak menyatakan bahwa investasi swasta harus dihentikan. Ia justru menyebut modal dari investor tetap diperlukan. Namun, pengembalian investasi dan pembagian keuntungan menjadi bagian yang perlu diperjelas dalam skema yang ia kehendaki.

“Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” ujar Prabowo dalam acara tersebut.

Gagasan itu memunculkan sejumlah rincian yang belum dijelaskan dalam pidato, antara lain cara menghitung porsi 70 persen, bentuk penguasaan saham oleh negara, serta mekanisme penentuan kapan modal investor dianggap telah kembali. Pidato tersebut juga belum memerinci apakah ketentuan itu akan berlaku dengan skema seragam untuk seluruh izin usaha pertambangan atau disesuaikan dengan jenis usaha dan kontrak yang berjalan.

Prabowo mengaitkan arahan tersebut dengan pengalaman pengelolaan sumber daya alam selama belasan hingga puluhan tahun. Ia menilai sejumlah pihak menerima kemudahan usaha melalui izin, tetapi keuntungan yang diperoleh kemudian dibawa ke luar negeri. CNBC Indonesia dan detikFinance sama-sama mencatat kritik Presiden terhadap aliran keuntungan yang tidak tinggal di Indonesia.

Dalam pidatonya, ia menyebut izin usaha pertambangan, hak guna usaha, dan izin hutan tanaman industri sebagai contoh fasilitas yang pernah diberikan. Kritik itu menjadi dasar bagi seruannya agar manfaat ekonomi dari pengusahaan kekayaan alam lebih banyak dirasakan di dalam negeri.

Pengawasan ekspor komoditas juga disiapkan

Prabowo turut menyinggung pengawasan ekspor. Ia mengatakan ekspor komoditas harus melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah agar jumlah barang yang dikirim sesuai dengan laporan. Ia mencontohkan kemungkinan selisih antara volume ekspor sebenarnya dan angka yang tercatat dalam laporan.

detikFinance melaporkan bahwa Prabowo menyebut PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam skema pengawasan ekspor satu pintu. InvestorTrust menjelaskan DSI direncanakan mengawasi alur ekspor komoditas tertentu dan memberikan persetujuan pada dokumen ekspor. Dengan demikian, arahan mengenai penguasaan hasil tambang dan pengawasan administrasi ekspor merupakan dua bagian berbeda dari upaya memperketat kendali negara.

Menurut InvestorTrust, lingkup awal pengawasan DSI mencakup minyak sawit mentah atau CPO, batu bara, serta ferroalloy atau paduan besi. Media itu menyebut DSI direncanakan menjadi perantara tunggal mulai 1 Januari 2027. Perannya bukan mengambil alih transaksi jual beli, melainkan memeriksa proses dan dokumen yang diperlukan sebelum ekspor berjalan.

Prabowo menyatakan ekspor kini harus melewati satu pintu, sedangkan laporan InvestorTrust menjabarkan peran DSI sebagai sistem yang akan dijalankan pada tahap berikutnya. Informasi tersebut menggambarkan bahwa pengawasan sedang diarahkan ke mekanisme yang lebih terpusat, meski cakupan komoditas dan tahap penerapannya berbeda dari sasaran 70 persen hasil pertambangan yang disampaikan Presiden.

Pasal 33 menjadi dasar arahan pemerintah

Prabowo menyebut penguasaan negara atas cabang produksi yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat sebagai amanat konstitusi. Ia mengatakan sisa masa mandatnya akan digunakan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang dinilainya tidak sejalan dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Penentuan aturan pelaksana akan menjadi tahap penting setelah pernyataan tersebut. Pemerintah perlu menerjemahkan target pembagian hasil, kemungkinan kepemilikan saham, dan pengawasan ekspor ke dalam ketentuan yang dapat diterapkan pada izin serta kegiatan usaha yang berjalan. Dalam beberapa bulan ke depan, Prabowo memperkirakan masyarakat mulai merasakan manfaat kebijakan yang ia sebut telah ditegakkan.