DPD Partai Gerindra Sumatera Utara bersama seluruh DPC di provinsi itu mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi wakil presiden. Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo menyebut dukungan tersebut didasarkan pada enam penilaian, mulai dari pengalaman politik hingga kemampuan mengubah agenda menjadi kebijakan publik.
Ade menyampaikan sikap itu pada Minggu, 15 November 2026. Menurut laporan detikNews, ia menjelaskan alasan dukungan tersebut sebagai pertimbangan organisasi di tingkat Sumatera Utara, dengan melihat kapasitas dan rekam jejak Dasco di dunia politik.
Enam alasan yang dipaparkan tidak hanya berkaitan dengan pengalaman di lembaga politik. Gerindra Sumut juga menyoroti kemampuan komunikasi, pemahaman tata negara, stabilitas pemerintahan, integritas, serta penerjemahan gagasan menjadi program yang dirasakan masyarakat.
Pengalaman dan komunikasi lintas partai
Pengalaman serta kematangan politik menjadi pertimbangan pertama. Ade menilai bekal tersebut diperlukan untuk memahami dinamika politik nasional dan menghadapi persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pandangan Gerindra Sumut, pejabat negara perlu mampu membaca situasi sebelum menentukan langkah, terutama ketika menghadapi persoalan yang kompleks.
Alasan kedua adalah kemampuan Dasco menjalin komunikasi dengan partai lain. Ade menganggap hubungan lintas partai diperlukan karena kepentingan politik di Indonesia beragam. Komunikasi, menurut penilaiannya, dapat membantu membangun kesepahaman dan menjaga koordinasi ketika para pihak memiliki pandangan berbeda.
Dasco saat ini menjabat Wakil Ketua DPR RI. Ade mengaitkan penilaian terhadap kapasitasnya dengan pengalaman dan peran politik tersebut, tetapi tidak merinci contoh khusus komunikasi lintas partai yang menjadi dasar dukungan. Ia menyampaikan alasan itu sebagai bagian dari penilaian Gerindra Sumut terhadap kemampuan Dasco di tingkat nasional.
Bekal legislasi dan menjaga pemerintahan
Pemahaman terhadap legislasi dan sistem ketatanegaraan menjadi alasan ketiga. Ade menilai seorang pemimpin nasional perlu mengerti bagaimana pemerintahan bekerja, bagaimana kebijakan dibentuk, serta bagaimana hubungan antarlembaga dijalankan sesuai konstitusi. Pengetahuan itu, dalam argumen yang disampaikan, diperlukan agar keputusan dan proses pemerintahan berjalan dalam kerangka aturan negara.
Gerindra Sumut juga memasukkan kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan sebagai alasan keempat. Bagi Ade, stabilitas bukan semata-mata keadaan politik yang kondusif. Ia mengaitkannya dengan koordinasi, kemampuan merangkum pandangan yang berbeda, dan kelancaran kerja pemerintahan.
Penilaian tersebut menempatkan kemampuan membangun kerja sama sebagai unsur yang berhubungan dengan stabilitas. Namun, Ade tidak menjabarkan peristiwa tertentu atau ukuran khusus yang digunakan untuk menilai kemampuan Dasco dalam aspek ini. Ia menyebutnya sebagai salah satu pertimbangan partai di Sumatera Utara.
Integritas dan hasil yang dirasakan masyarakat
Alasan kelima berkaitan dengan integritas dan kedewasaan mengambil keputusan. Ade berpendapat, keputusan pejabat negara bisa berdampak luas sehingga harus dibuat secara matang dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta negara. Pertimbangan ini menekankan sikap dalam menjalankan jabatan, bukan hanya pengalaman politik atau kemampuan berkomunikasi.
Alasan terakhir adalah kemampuan menerjemahkan agenda politik menjadi kebijakan publik. Ade menilai gagasan tidak cukup berhenti sebagai wacana. Agenda politik, menurutnya, perlu diwujudkan dalam program atau kebijakan konkret yang manfaatnya bisa dirasakan warga.
Enam pertimbangan itu menjadi dasar dukungan DPD Gerindra Sumut dan seluruh DPC Gerindra di provinsi tersebut kepada Dasco. Ade menyebut keputusan itu sebagai sikap Gerindra Sumatera Utara. Dalam laporan detikNews, ia tidak merinci tahapan lanjutan yang akan ditempuh setelah pernyataan dukungan itu.
Dukungan dari Sumatera Utara muncul saat sejumlah pemberitaan juga mencatat sikap serupa dari organisasi Gerindra di wilayah lain. ANTARA News Sultra melaporkan dukungan Gerindra Sumbar, sementara Radar Banjarmasin memberitakan dukungan dari Gerindra Hulu Sungai Utara. Kumparan juga mengabarkan dukungan Gerindra Papua Barat Daya. Laporan-laporan tersebut menunjukkan dukungan dari sejumlah daerah, tetapi tidak memuat keterangan bahwa sikap itu telah menjadi keputusan resmi di tingkat nasional.
Untuk saat ini, pernyataan Ade berisi alasan politik dan kapasitas yang dinilai Gerindra Sumut sebagai dasar dukungannya. Belum ada keterangan dalam laporan tersebut mengenai tindak lanjut organisasi di tingkat pusat terhadap aspirasi dari daerah-daerah itu.

