Eko Hadi Dipecat Polri, Kasus Penyadapan Berlanjut

Nasional

Polri memberhentikan Irjen Eko Hadi Santoso dari keanggotaan kepolisian setelah sidang etik pada Selasa, 17 November 2026. Putusan itu dijatuhkan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang juga menyeret sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa majelis menyatakan Eko melakukan perbuatan tercela. Sanksi administratif yang diberikan adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

“Kedua, yaitu sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo seusai sidang di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.

Putusan etik itu merupakan tindakan internal Polri. Eko juga berstatus tersangka dalam perkara pidana yang berkaitan dengan dugaan penyadapan dan akses ilegal. Dengan demikian, pemecatan dari institusi tidak menghapus proses pidana yang menjeratnya.

Majelis menilai ada akses ilegal untuk penyadapan

TvOne melaporkan, dalam sidang Kode Etik Profesi Polri, Eko dinilai terlibat dalam permufakatan untuk menggunakan akses ilegal milik kepolisian. Akses tersebut diduga dipakai untuk melakukan penyadapan dengan cara yang tidak sesuai prosedur dan tidak profesional.

Dalam laporan yang sama, Eko disebut diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ketentuan itu dikaitkan dengan aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Polri menetapkan Eko sebagai tersangka pada 3 November 2026. Perkara tersebut tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut penyidik juga menduga adanya penyadapan terhadap tokoh politik, jurnalis, pengusaha, media, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.

Menurut keterangan yang disampaikan Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, dugaan penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026. Aktivitas itu disebut tidak memiliki dasar penegakan hukum yang sah. Penyidik juga menduga ada upaya menghilangkan jejak digital pada Oktober 2026.

Empat perwira masuk dalam perkara pidana

Dalam perkembangan penyidikan, jumlah tersangka menjadi empat orang. Selain Eko, ada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta. Nama keempat yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Slamet Uliandi.

TvOne menyebut Listyo Sigit, Ahrie, dan Eko ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua. Slamet belum ditahan karena sakit. Ia disebut pernah menjadi pejabat pemantauan di Bareskrim pada 2010 sampai 2019 dan berperan sebagai dewan pembina monitoring center.

Slamet dijerat sejumlah pasal terkait akses ilegal dan penghapusan informasi elektronik. TvOne melaporkan ancaman pidana yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut mencapai enam tahun untuk dugaan akses ilegal, sepuluh tahun berdasarkan ketentuan KUHP, dan delapan tahun untuk penghapusan sistem informasi elektronik. Penetapan tersangka dan ancaman hukuman itu belum merupakan putusan pengadilan.

DetikNews sebelumnya melaporkan, penyidik menduga para tersangka berupaya menghapus catatan digital untuk mengaburkan kegiatan mereka. Dugaan itu menjadi bagian dari perkara pidana, sementara sidang etik terhadap Eko memeriksa tanggung jawabnya sebagai anggota Polri.

Pemecatan Ahrie lebih dulu diputus

Eko bukan satu-satunya perwira yang telah menjalani sidang etik terkait perkara tersebut. Polri lebih dulu menggelar sidang terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026. Majelis menjatuhkan sanksi PTDH, dan Ahrie mengajukan banding atas keputusan itu.

Untuk Eko, keterangan yang tersedia menyebut majelis telah menjatuhkan sanksi etik dan administratif. Perkembangan perkara pidananya masih terkait dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden serta akses dan penghapusan data elektronik. Penanganan terhadap tiga tersangka lain juga berjalan sesuai proses hukum masing-masing.