Penetapan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) tidak berarti pemerintah telah membuka kegiatan tambang di kawasan konservasi itu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kawasan taman nasional tidak masuk wilayah pertambangan dan belum ada izin tambang yang diterbitkan, baik di darat maupun di perairan sekitarnya.
Penjelasan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia setelah Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten menjadi perhatian publik. Menurut Anggia, lokasi yang tercakup dalam keputusan tersebut adalah sebagian perairan laut di sekitar TNUK, bukan area di dalam taman nasional. Batas ini menjadi pokok penjelasan pemerintah: status WUP tidak sama dengan izin untuk melakukan penambangan.
Seperti dilaporkan detikNews dan ANTARA, Anggia menyebut penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola mineral, bukan persetujuan untuk beroperasi. “bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” kata Anggia, menjelaskan fungsi penetapan tersebut.
Penetapan perairan berawal dari usulan Banten
Riwayat wilayah itu bermula dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013. Usulan yang mencakup WUP di perairan laut provinsi tersebut semula tidak memasukkan sebagian kawasan yang kini dipersoalkan. Ketentuan itu tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pemprov Banten kembali mengajukan wilayah pertambangan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi bernomor 540/763-Distamben/2015, tertanggal 16 November 2015. Pengajuan berikutnya membuat sebagian perairan sekitar TNUK tercakup dalam wilayah usaha pertambangan. Penetapan itu kemudian dimuat dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 mengenai wilayah pertambangan Pulau Jawa dan Bali.
Wilayah tersebut ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Anggia mengatakan Kepmen Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan sebelumnya sekaligus memperbaiki sebagian ketentuan, mengikuti usulan pemerintah provinsi.
Menurut keterangan ESDM yang diberitakan ANTARA, sebagian perairan itu memiliki potensi mineral pembawa berdasarkan data geologi. Kondisi tersebut menjadi dasar teknis untuk memasukkannya ke dalam WUP. Namun, pencantuman dalam peta perencanaan tidak otomatis memberikan hak kepada pihak mana pun untuk mengeksplorasi atau menambang.
Izin masih harus melewati sejumlah persyaratan
Untuk sampai pada kegiatan pertambangan, prosesnya harus melewati tahapan perizinan tersendiri. ESDM menyebut penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan hingga Izin Usaha Pertambangan wajib mengikuti aturan pertambangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Persyaratannya mencakup kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi pesisir dan laut, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan. Dengan demikian, penetapan WUP baru menjadi satu bagian dalam perencanaan. Keputusan itu sendiri bukan pengganti izin-izin yang diperlukan untuk kegiatan di lapangan.
Anggia juga menegaskan bahwa status kawasan konservasi dan fungsi perlindungan TNUK tidak berubah akibat penetapan tersebut. Hingga keterangan itu disampaikan, kata dia, pemerintah belum mengeluarkan izin pertambangan untuk wilayah perairan yang dimaksud ataupun untuk kawasan taman nasional.
Isu konservasi turut mengiringi polemik
Perhatian terhadap Ujung Kulon belakangan juga muncul dalam pembahasan tentang kemungkinan memindahkan sebagian badak Jawa ke Alas Purwo, Jawa Timur. CNN Indonesia melaporkan pemerintah menyatakan Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama satwa tersebut. Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua apabila kajian ilmiah membuktikan persyaratan ekologis dan keamanannya terpenuhi.
Kedua isu itu berbeda, tetapi sama-sama menempatkan perlindungan kawasan dan satwa sebagai perhatian publik. Untuk rencana pemindahan badak, pemerintah menyatakan kajian harus menjadi dasar sebelum keputusan diambil. Sementara untuk wilayah pertambangan, ESDM menegaskan belum ada izin yang diterbitkan dan proses apa pun tetap harus tunduk pada aturan ruang serta lingkungan.
ESDM menyatakan pengelolaan mineral dan batu bara harus berjalan sesuai hukum dengan tetap memperhatikan kawasan konservasi. Kepmen Nomor 65.K Tahun 2026, menurut kementerian, tidak mengubah peruntukan TNUK; tahapan perizinan dan pemenuhan persyaratan tetap menjadi penentu sebelum kegiatan pertambangan dapat dilakukan.

