Suharyanto Diperiksa dalam Kasus Dana Bencana BNPB

Nasional

Penyidikan dugaan korupsi dana bencana BNPB kini mendalami proses penunjukan perusahaan untuk mengerjakan proyek pengadaan. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik KPK bersama Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI).

Pemeriksaan itu berlangsung pada Kamis, 12 November 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan perkembangan tersebut kepada wartawan di Jakarta pada Selasa, 17 November. Menurut keterangan yang diberitakan detikNews, pemeriksaan dilakukan bersama Puspom TNI dan Suharyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan tersangka.

Penyidik juga meminta keterangan seorang deputi BNPB yang masih berstatus prajurit aktif serta pejabat yang menangani koordinasi keprotokolan. KPK tidak menyebut nama keduanya dalam keterangan yang disampaikan kepada media. Pemeriksaan bersama aparat militer dilakukan sebagai bagian dari koordinasi penyidikan perkara tersebut.

Penyidik menelusuri penunjukan langsung dan dugaan fee

Pokok pemeriksaan mencakup tata cara pengadaan barang dan jasa, termasuk mekanisme penunjukan langsung kepada vendor. KPK menduga ada benturan kepentingan dalam pemilihan pelaksana proyek. Penyidik juga menelusuri dugaan pemberian imbalan yang berkaitan dengan sejumlah pengadaan.

Budi menjelaskan, dugaan penyimpangan yang sedang diperiksa memiliki beberapa pola. Ada perusahaan yang diduga menggunakan nama atau bendera perusahaan lain, sementara pekerjaan proyek disebut dikerjakan perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan. KPK juga menyelidiki dugaan perusahaan tertentu telah diarahkan untuk memperoleh pekerjaan dengan kesepakatan membayar fee kepada oknum di BNPB.

Penyidik turut mendalami dugaan penggelembungan harga barang dan jasa. KPK belum memerinci nilai setiap transaksi atau siapa saja yang diduga menerima aliran uang. Keterangan mengenai pemanfaatan dana yang dikelola Bima dan Richard Erlangga, tenaga ahli Suharyanto, juga masih ditelusuri.

Rangkaian dugaan tersebut berpusat pada pengadaan yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Dana ini digunakan dalam penanganan kebutuhan terkait bencana. KPK belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai keterlibatan masing-masing pihak yang diperiksa; perkara masih berada dalam tahap penyidikan.

Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Bima Setiawan, tenaga ahli yang juga merupakan adik Suharyanto; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; Gabriel Purwaka Sigit, pejabat di subdirektorat pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.

KPK menduga perkara pada klaster pertama berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan pada 2024 hingga 2026. Sejumlah vendor yang memperoleh pekerjaan melalui penunjukan langsung diduga memiliki afiliasi dengan Bima. Dugaan itu menjadi salah satu alasan penyidik menelaah hubungan antara perusahaan, proses pemilihan vendor, dan pihak yang terlibat dalam pengadaan.

AFU.id melaporkan nilai proyek yang diduga terkait perkara ini mencapai Rp148 miliar dalam rentang 2024-2026. Media tersebut juga menyebut perusahaan yang diduga memperoleh keistimewaan memiliki komisaris utama atau direktur yang merupakan istri Bima. Informasi itu masih merupakan dugaan yang diusut KPK, bukan kesimpulan hukum terhadap para pihak.

Suharyanto telah digantikan sebagai Kepala BNPB oleh Letjen TNI Kristomei Sianturi pada 15 Oktober 2026. Pemeriksaan terhadap mantan kepala lembaga itu berlangsung setelah pergantian tersebut, ketika penyidik sedang mengurai dugaan konflik kepentingan dan aliran dana dalam pengadaan.

Koordinasi KPK dan Puspom TNI berlanjut

KPK menyatakan koordinasi dengan TNI dilakukan secara intensif. Keterangan yang didapat dari pemeriksaan bersama pada pekan sebelumnya disebut akan menjadi bagian dari pendalaman perkara. KPK belum mengumumkan jadwal pemeriksaan lanjutan atau kesimpulan atas keterangan Suharyanto dan saksi lainnya.

Fokus penyidikan berikutnya mencakup mekanisme penunjukan vendor, dugaan afiliasi perusahaan, serta penggunaan uang yang diduga berasal dari proyek. KPK juga masih menelusuri dugaan fee dan penggelembungan harga, sementara status Suharyanto dalam perkara ini tetap sebagai saksi berdasarkan keterangan yang telah disampaikan lembaga antirasuah.