Istana mengaku belum mengetahui alasan di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga menunggu hasil penyidikan untuk memastikan bagaimana operasi itu berlangsung dan siapa saja yang menjadi sasaran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penyidik kepolisian masih mengusut perkara tersebut. Menurut laporan detikNews, ia menyebut informasi yang tersedia belum cukup untuk menjelaskan motif maupun isi komunikasi yang diduga disadap.
Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka diduga menyadap nomor Presiden secara ilegal. Prasetyo menyatakan pemerintah ikut mempertanyakan tujuan tindakan tersebut, terlebih karena laporan penyidikan menyebut sejumlah pejabat dan tokoh lain juga menjadi sasaran.
Penyidikan belum mengungkap isi komunikasi
Prasetyo menyampaikan keterangan itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 4 November 2026. Ia mengatakan pemerintah akan menunggu kepolisian memaparkan hasil pemeriksaan secara lengkap sebelum memberikan penjelasan lebih jauh kepada publik.
Isi percakapan yang diduga direkam pun belum diketahui Istana. Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah belum memperoleh rincian mengenai materi komunikasi tersebut. Ia juga menyatakan Presiden Prabowo sangat prihatin atas terjadinya perkara ini.
Informasi awal yang disampaikan kepolisian menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026. Penyidik juga menduga ada penghapusan jejak log pada Oktober 2026. Keterangan itu masih merupakan bagian dari dugaan perkara yang sedang ditangani, bukan putusan pengadilan.
Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka di Jakarta pada Selasa, 3 November 2026. Mereka disebut dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Laporan detikNews mengidentifikasi ketiganya sebagai Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.
Istana menilai perkara menyangkut keamanan negara
Prasetyo menyebut dugaan penyadapan itu tidak hanya menyentuh privasi kepala negara. Berdasarkan keterangan yang diterima pemerintah, sasaran lain disebut mencakup menteri, pimpinan partai politik, serta tokoh organisasi kemasyarakatan. Rincian mengenai siapa saja yang terdampak belum dipaparkan.
Atas dasar itu, Prasetyo menilai perkara tersebut berpotensi mengarah pada tindakan yang membahayakan kepentingan negara dan keselamatan pimpinan. Ia juga menyebut dugaan perbuatannya dapat mengarah ke makar. Pernyataan itu merupakan penilaian pemerintah, sementara kepolisian masih menjalankan penyidikan.
Prasetyo mengatakan pengamanan elektronik tetap memiliki batas teknis. Menurutnya, perangkat tertentu memungkinkan terjadinya penyadapan meskipun berbagai upaya pengamanan telah dilakukan. Ia tidak menjelaskan metode yang diduga dipakai dalam perkara ini.
Di sisi lain, pemerintahan disebut telah berkoordinasi dengan Kapolri agar pelayanan kepolisian tetap berjalan. Prabowo juga menunjuk Letnan Jenderal Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas untuk mengisi posisi Kepala Staf Kepresidenan. Sebelumnya, Ariyo menjabat Kepala Sekretariat Presiden.
Akademisi minta pengawasan internal dievaluasi
Pengajar Pascasarjana Institut Darul Ulum Banyuanyar, Achmad Baidowi, menilai perkara ini berisiko mengganggu stabilitas nasional. Ia meminta Presiden mengevaluasi posisi Kepala Staf Kepresidenan setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka. Baidowi juga menilai dugaan penyadapan tanpa izin dapat menimbulkan persoalan hukum dan etika birokrasi.
Baidowi, yang juga Ketua Bidang Organisasi Ikatan Alumni Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN, menyebut penyadapan semestinya berkaitan dengan penegakan hukum dan dilakukan oleh pihak berwenang sesuai ketentuan. Ia menilai kasus ini perlu mendorong pemeriksaan terhadap pengawasan internal serta kepatuhan di lingkungan pemerintahan.
Untuk saat ini, Istana belum memberikan keterangan lebih terperinci mengenai percakapan yang disadap ataupun motif para tersangka. Pemerintah menyatakan akan menunggu proses penyidikan kepolisian sebelum menyampaikan penjelasan lanjutan.

