Slamet Uliandi Jadi Tersangka, Diduga Setujui Hapus Data Sadapan

Nasional

Irjen Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik. Penyidik menyebut Slamet, yang pernah memimpin bagian monitoring Bareskrim Polri, diduga memiliki kewenangan untuk memberi izin terkait penyadapan.

Status tersangka itu diumumkan Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026). Menurut keterangan yang dilaporkan detikNews dan VIVA, penyidik menilai telah menemukan unsur perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Slamet. Penetapan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan.

Diduga menjadi pihak yang memberi persetujuan

Polisi mengungkap Slamet berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim. Ia juga pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim pada 2010 hingga 2019. Posisi dan riwayat jabatan itu kini menjadi bagian yang didalami penyidik dalam perkara ini.

Suhermanto mengatakan dua tersangka lain, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, harus meminta izin kepada Slamet apabila hendak melakukan penyadapan. Polisi menyebut prosedur tersebut berlaku bagi keduanya dalam kapasitas sebagai pejabat yang terkait dengan kegiatan monitoring.

Peristiwa lain yang turut diperiksa penyidik terjadi pada awal Oktober 2026. Saat itu, Ahrie disebut meminta persetujuan Slamet untuk menghapus hasil penyadapan. Menurut keterangan polisi, Slamet menyetujui permintaan tersebut. Dugaan persetujuan penghapusan data itu menjadi salah satu rangkaian yang perlu diuji melalui penyidikan, bukan kesimpulan akhir mengenai perkara.

Dengan penetapan Slamet, jumlah tersangka menjadi empat orang. Tiga nama yang lebih dahulu diumumkan adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Sigit disebut dalam laporan perkara sebagai mantan Kapolri, sementara Ahrie dan Eko juga terseret dalam dugaan penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh.

Penyidikan menyentuh dugaan akses dan penghapusan elektronik

Bareskrim menerapkan sejumlah ketentuan pidana kepada Slamet. Suhermanto menyebut Pasal 332 ayat 1 dan atau ayat 2 mengenai akses ilegal, Pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terkait penghapusan sistem informasi elektronik. Polisi juga menyertakan Pasal 20 huruf C KUHP.

Ancaman hukuman maksimal yang disebut penyidik untuk Slamet mencapai 10 tahun penjara. Pasal-pasal yang disampaikan polisi memuat ancaman berbeda: enam tahun untuk ketentuan akses ilegal, 10 tahun untuk Pasal 258 ayat 1 KUHP, dan delapan tahun untuk ketentuan UU ITE yang disebutkan. Penerapan pasal tersebut merupakan konstruksi penyidik pada tahap ini.

Slamet belum ditahan. Polisi menyatakan ia sedang sakit setelah mengalami stroke sehingga penahanan belum dapat dilakukan. Tiga tersangka lainnya, menurut laporan detikcom, telah ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Perbedaan kondisi penahanan itu tidak mengubah status perkara yang sedang berjalan. Penyidik masih harus mengumpulkan dan menguji keterangan serta bukti untuk menguraikan dugaan peran masing-masing tersangka. Keterangan polisi mengenai izin penyadapan dan penghapusan hasil sadap menjadi bagian dari materi yang perlu ditelusuri dalam proses tersebut.

Belasan saksi dan tim khusus dilibatkan

Bareskrim telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli. Rinciannya, tiga ahli di bidang informasi dan transaksi elektronik serta dua ahli pidana. Sejumlah anggota Polri juga diperiksa sebagai saksi, sementara Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk menangani perkara itu.

Jumlah pemeriksaan tersebut disampaikan Suhermanto dalam konferensi pers. Polisi belum menyebutkan identitas para saksi maupun rincian keterangan yang telah diberikan. Karena itu, sejauh ini informasi mengenai dugaan peran Slamet terutama berasal dari penjelasan penyidik tentang posisi di MC Bareskrim dan permintaan izin yang disebut berlangsung pada Oktober.

Kasus ini disebut berawal dari dugaan penyadapan yang berlangsung sejak 2025. Perkembangannya turut diikuti perubahan jabatan Listyo Sigit. Prabowo memecat Sigit dari posisi KSP pada Rabu (4/11/2026), sehari sebelum penetapan Slamet diumumkan.

Polri juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial mengenai perkara tersebut. Penyidik menyatakan penanganan kasus akan berlanjut dengan memeriksa saksi, ahli, dan anggota kepolisian yang terkait. Slamet sendiri belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatannya.