Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa, 13 Oktober 2026. Sejumlah pihak diamankan dan dimintai keterangan, tetapi KPK belum mengungkap identitas mereka maupun perkara yang sedang diselidiki.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya kegiatan lapangan yang dilakukan pegawai lembaga antirasuah itu. Ia menyatakan beberapa orang telah diamankan. Hingga keterangan tersebut disampaikan, mereka masih berstatus terperiksa dan proses pemeriksaan masih berlangsung.
KPK belum mengungkap identitas pihak yang diamankan
Setyo belum merinci siapa saja yang dibawa dalam operasi tersebut, termasuk jabatan mereka di BNPB. KPK juga belum memaparkan konstruksi perkara atau dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar OTT.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Setyo mengatakan pihak-pihak yang diamankan sedang dimintai keterangan. Pernyataan itu menegaskan adanya penindakan di lapangan, tetapi belum menjawab pertanyaan mengenai peran masing-masing orang ataupun hubungan mereka dengan perkara yang tengah ditangani.
Informasi awal mengenai OTT pejabat BNPB juga diperoleh CNN Indonesia dari sumber di KPK pada Selasa. Sumber tersebut menyebut adanya operasi terhadap pejabat BNPB, namun saat itu belum ada keterangan terbuka mengenai siapa yang ditangkap atau kasus yang menjadi latar belakang tindakan tersebut.
Keterangan resmi KPK yang tersedia sejauh ini masih terbatas pada konfirmasi kegiatan dan adanya sejumlah pihak yang diamankan. Karena identitas maupun dugaan perkaranya belum diumumkan, informasi mengenai jabatan dan keterlibatan mereka belum dapat dipastikan dari pernyataan tersebut.
Status hukum masih menunggu pemeriksaan KPK
Para pihak yang diamankan belum berstatus tersangka. KPK menyebut mereka masih berstatus terperiksa dan memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Dalam rentang itu, penyidik meminta keterangan sebelum lembaga tersebut mengumumkan status mereka.
Ketentuan waktu tersebut menjadi tahap penting setelah OTT. KPK perlu memeriksa pihak-pihak yang dibawa dan menilai keterangan serta informasi yang diperoleh dalam operasi. Hasil pemeriksaan itu akan menentukan apakah status hukum mereka berubah atau tidak.
CNBC Indonesia juga melaporkan bahwa Setyo membenarkan penangkapan dan menyebut para pihak tengah menjalani pemeriksaan intensif. Namun, ia belum bersedia menyampaikan identitas maupun jabatan mereka. Rincian perkara pun belum disampaikan kepada publik.
Dengan demikian, belum ada dasar untuk menyimpulkan siapa pihak yang paling berperan dalam dugaan perkara tersebut. KPK masih perlu menyelesaikan pemeriksaan awal, sementara keterangan resmi mengenai pokok perkara dan status hukum para terperiksa ditunggu dalam perkembangan berikutnya.
BNPB mengaku belum memantau kabar penangkapan
Saat kabar penangkapan dikonfirmasi CNN Indonesia, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan pihaknya belum memantau informasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan melalui pesan singkat. Belum ada keterangan lebih lanjut dari Berton dalam laporan yang tersedia.
Respons tersebut muncul ketika identitas pihak yang diamankan dan rincian operasi belum diumumkan KPK. Karena itu, belum diketahui bagaimana OTT tersebut berkaitan dengan kegiatan atau unit tertentu di BNPB. Keterangan dari lembaga antirasuah tetap menjadi rujukan utama untuk memastikan perkembangan perkara.
Publikasi mengenai operasi ini juga belum menjelaskan apakah seluruh pihak yang dimintai keterangan berasal dari BNPB atau terdapat pihak lain. KPK hanya menyebut “beberapa pihak” telah diamankan. Rincian mengenai jumlah, lokasi penindakan, barang bukti, serta dugaan aliran dana belum tersedia dalam keterangan yang disampaikan.
Dalam perkara OTT, pengumuman status hukum dan uraian perkara biasanya menjadi bagian penting untuk memahami alasan penindakan. Namun, untuk operasi di BNPB ini, informasi tersebut belum disampaikan. KPK menyatakan masih meminta keterangan, sehingga perkembangan resmi selanjutnya akan menentukan kejelasan perkara.
Sampai ada pengumuman lanjutan, pihak-pihak yang diamankan tetap harus disebut sebagai terperiksa, bukan tersangka. Perhatian berikutnya tertuju pada hasil pemeriksaan dalam batas waktu 1 x 24 jam dan penjelasan KPK mengenai dugaan korupsi yang sedang ditangani. BNPB juga berpeluang memberikan keterangan lebih lengkap setelah mengetahui informasi resmi mengenai operasi tersebut.
