Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi melibatkan pihak di luar unsur kepolisian. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Muradi, menyebut kemungkinan adanya tokoh sipil dari sebuah partai besar yang ikut dalam pembahasan terkait perkara tersebut.
Dalam laporan detikNews, Muradi menyampaikan bahwa tokoh itu diduga bukan bagian dari operasi penyadapan. Keterlibatannya, menurut dia, berada pada tahap diskusi. Ia juga memperkirakan sosok yang dimaksud merupakan ketua umum partai politik yang telah lama berdiri.
Namun, nama maupun partai yang dimaksud tidak disebutkan. Keterangan tersebut masih berupa dugaan yang disampaikan Muradi, bukan penetapan bahwa seorang ketua umum telah terlibat dalam tindak pidana.
Dugaan keterlibatan disebut pada tahap pembahasan
Muradi menilai jumlah tersangka dalam perkara penyadapan itu masih mungkin bertambah. Ia membuka kemungkinan penyelidikan mengarah ke unsur sipil, selain pihak kepolisian. Batas yang ia tekankan adalah perbedaan antara ikut menjalankan operasi dan terlibat dalam diskusi mengenai operasi tersebut.
Pembedaan itu penting karena informasi yang disampaikan Muradi tidak menggambarkan tokoh sipil tersebut sebagai pelaksana penyadapan. Ia menduga sosok itu hadir dalam suatu rapat sebelum informasi mengenai penyadapan dihapus. Rincian tentang waktu rapat, peserta lain, ataupun bentuk informasi yang dihapus tidak dijelaskan dalam keterangan yang dikutip detikNews.
Dengan demikian, dugaan mengenai rapat itu belum menjawab sejauh mana peran pihak yang disebut, apa yang dibahas, atau apakah pembicaraan tersebut berkaitan langsung dengan tindakan penyadapan. Hal-hal itu perlu dibedakan dari fakta bahwa penyidik telah menangani perkara penyadapan ilegal terhadap Prabowo.
Muradi mengatakan pihak yang ia maksud berasal dari partai yang telah lama berdiri dan mengiyakan kemungkinan bahwa sosok tersebut merupakan ketua umum. Ia tidak menyebut nama, sehingga tidak ada dasar dalam keterangannya untuk mengaitkan dugaan itu dengan partai atau individu tertentu.
Nama belum diungkap, dugaan belum menjadi kesimpulan hukum
Muradi juga menyinggung kemungkinan campur tangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam proses ketika tokoh tersebut terpilih menjadi ketua umum partai. Pernyataan itu merupakan dugaan lain yang disampaikan dalam wawancara televisi, sebagaimana diberitakan detikNews. Tidak ada rincian tambahan mengenai bentuk campur tangan yang dimaksud.
Rangkaian pernyataan tersebut memperluas dimensi politik dari perkara ini, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan adanya keterlibatan partai atau tokoh tertentu. Tidak disebutkan pula bukti yang mendasari dugaan tentang rapat, hubungan rapat itu dengan penghapusan informasi, maupun kaitannya dengan pemilihan ketua umum.
Karena identitas pihak yang dituding tidak diungkap, publik belum dapat memeriksa atau menguji secara terbuka klaim tersebut. Kehati-hatian juga diperlukan agar dugaan yang beredar tidak berubah menjadi tuduhan terhadap nama tertentu tanpa keterangan dan bukti yang jelas.
Dalam laporan yang sama, Muradi menyatakan bahwa pihak tersebut dapat terseret apabila Kabareskrim mampu membuktikan keterlibatannya. Pernyataan itu menempatkan pembuktian sebagai syarat, bukan memastikan bahwa proses hukum terhadap tokoh sipil sudah berjalan. Keterangan yang tersedia juga tidak merinci langkah penyidik terhadap dugaan keterlibatan pihak di luar kepolisian.
Pembuktian penyidik menjadi penentu arah perkara
Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil penyelidikan dan bukti yang dapat diuji. Dugaan tentang diskusi atau kehadiran dalam rapat tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang terlibat dalam penyadapan. Penyidik perlu memastikan hubungan antara orang yang diduga, pembahasan yang disebut, dan tindakan yang sedang diusut.
Untuk saat ini, informasi yang diberitakan detikNews masih bertumpu pada penilaian Muradi. Ia memperkirakan perkara dapat menjangkau tokoh politik, tetapi tidak mengidentifikasi sosok tersebut. Sampai ada keterangan lebih lanjut dari pihak berwenang, dugaan itu tetap perlu diperlakukan sebagai klaim yang belum dibuktikan.

