Poster bertuliskan desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur atau diberhentikan dibentangkan anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, setelah rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Aksi itu berlangsung ketika forum paripurna tidak menyediakan sesi interupsi, sementara usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran telah diserahkan kepada pimpinan DPR.
Yanuar menyebut poster tersebut sebagai cara menyampaikan aspirasi yang, menurut dia, berkembang di masyarakat. Ia mengatakan tidak bisa menggunakan interupsi dalam rapat, sehingga memilih menunjukkan pesan itu setelah sidang selesai. “Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi,” kata Yanuar, seperti diberitakan detikNews.
Sidang yang digelar merupakan rapat ke-11 pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Seusai keluar dari ruang sidang, Yanuar memperlihatkan tulisan itu kepada awak media. Pesannya mengarah langsung pada posisi Gibran sebagai wakil presiden, bukan pada agenda pembahasan resmi yang sedang berlangsung di dalam paripurna.
Yanuar mengaitkan poster dengan aspirasi pemilih
Yanuar mengatakan desakan tersebut juga ia dengar saat menjalani reses di daerah pemilihannya, Banyumas-Cilacap, Jawa Tengah. Ia mengaku menanyakan pandangan warga mengenai kelanjutan jabatan Gibran dalam forum-forum yang dikunjunginya. Menurut Yanuar, aspirasi yang ia temui menghendaki Gibran mundur atau diberhentikan.
Pernyataan itu merupakan penjelasan Yanuar mengenai alasan ia membawa poster ke kompleks parlemen. Ia tidak merinci jumlah warga yang menyampaikan aspirasi tersebut ataupun forum reses tertentu yang dimaksud. Dalam pemberitaan Merdeka, ia menggambarkan desakan itu muncul di hampir semua forum yang ia datangi selama reses.
Aksi tersebut menjadi cara lain untuk menyuarakan pesan di luar pembicaraan formal sidang. Namun, poster itu tidak dengan sendirinya mengubah status Gibran maupun menjadi keputusan DPR. Perkembangan formal yang disebut Yanuar adalah usulan HMP yang sudah ditandatangani dan diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
Dua belas anggota PKS disebut meneken HMP
Yanuar mengonfirmasi dirinya termasuk anggota DPR yang menandatangani usulan penggunaan HMP terkait polemik ijazah Gibran. Ia mengatakan tanda tangan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Dari Fraksi PKS, menurut keterangannya, ada 12 anggota yang ikut menandatangani mekanisme itu.
Yanuar menyebut dirinya sebagai penanda tangan terakhir dari kelompok PKS tersebut. “Saya yang ke-12, paling bawah,” ujarnya, seperti dikutip detikNews. Ia belum membuka nama anggota PKS lain yang ikut meneken usulan itu.
Dalam laporan Merdeka, Yanuar juga menyebut komunikasi mengenai HMP telah dilakukan dengan hampir semua fraksi. Ia menyatakan persoalan tersebut bukan semata agenda satu partai, melainkan menyangkut hak konstitusional anggota DPR. Keterangan itu belum disertai rincian fraksi mana saja yang telah menyampaikan sikap atau jumlah anggota yang mendukung usulan di luar PKS.
Karena tanda tangan telah diserahkan, tahapan berikutnya berada pada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Yanuar mengatakan pimpinan perlu membahas usulan tersebut sebelum ada keputusan mengenai kelanjutannya. Ia mengaku belum mengetahui kapan pembahasan atau keputusan itu akan dilakukan.
Kelanjutan usulan menunggu pembahasan pimpinan
Yanuar merujuk Pasal 7A dan 7B UUD 1945 saat menjelaskan dasar yang menurutnya terkait dengan mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden. Ia berpandangan DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menggunakan haknya apabila terdapat dugaan pelanggaran yang memenuhi dasar pengajuan. Pandangan itu disampaikan sebagai alasan mendukung proses HMP, bukan sebagai keputusan bahwa syarat pemberhentian telah terpenuhi.
Prosesnya masih menunggu pembahasan internal. Yanuar menyerahkan langkah selanjutnya kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, sembari berharap usulan dapat segera dibicarakan. Belum ada jadwal yang ia sampaikan untuk pembahasan tersebut.
Dengan demikian, dua hal yang terjadi setelah paripurna itu memiliki kedudukan berbeda: poster menjadi penyampaian sikap Yanuar kepada publik, sedangkan usulan HMP menunggu proses di DPR. Kepastian mengenai tindak lanjutnya baru dapat diketahui setelah pimpinan membahas dokumen yang telah diserahkan.

