Rapat Paripurna ke-12 DPR pada Selasa, 17 November 2026, mencatat kehadiran 206 anggota. Sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan memuat agenda pembahasan dua rancangan undang-undang.
Dalam rapat yang terbuka untuk umum itu, Dasco menyampaikan bahwa 82 anggota lainnya tercatat meminta izin. Dengan demikian, daftar kehadiran pada awal sidang memuat 288 nama dari total 573 anggota DPR. Ia menyatakan kuorum terpenuhi sebelum membuka rapat.
Dasco pimpin sidang bersama tiga wakil ketua
Dasco memimpin rapat didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Menurut laporan detikNews, daftar hadir mencakup anggota dari seluruh fraksi di DPR. Catatan tersebut disampaikan Dasco saat menjelaskan dasar pembukaan sidang.
“Kuorum telah tercapai,” kata Dasco sebelum mengetuk dimulainya rapat. Ia kemudian menyatakan sidang masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 itu dibuka dan dapat diikuti publik.
Jumlah anggota yang hadir secara langsung, yakni 206 orang, berbeda dari angka 288 yang disebut dalam penjelasan pimpinan. Angka terakhir merupakan gabungan anggota yang menandatangani daftar hadir dan mereka yang menyampaikan izin. Dari total 573 anggota, data rapat mencatat kedua kelompok tersebut secara terpisah.
Perincian itu memberi gambaran mengenai kehadiran pada permulaan sidang. Namun, bahan rapat yang disampaikan Dasco tidak merinci jumlah anggota per fraksi ataupun nama-nama anggota yang berhalangan hadir. Ia hanya menyebut keterwakilan berasal dari semua fraksi.
RUU tata cara pembentukan UU masuk agenda keputusan
Agenda pertama menyangkut Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang. Fraksi-fraksi dijadwalkan menyampaikan pendapat atas rancangan yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR. Setelah itu, agenda mencakup pengambilan keputusan agar rancangan tersebut menjadi RUU usul DPR.
ANTARA News Sultra melaporkan bahwa rapat paripurna menyetujui RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang. Informasi itu menandai hasil dari salah satu agenda sidang, tetapi bahan yang tersedia tidak memuat rincian pendapat setiap fraksi maupun jalannya pengambilan keputusan.
Urutan agenda menunjukkan bahwa pembahasan di ruang paripurna tidak berhenti pada penyampaian pandangan fraksi. Rapat juga diarahkan untuk mengambil keputusan atas status rancangan sebagai usul DPR. Dengan demikian, pokok bahasan pertama berhubungan dengan tahapan legislasi yang harus diputuskan oleh anggota dalam sidang tersebut.
Rincian tahapan itu tercantum dalam agenda yang dibacakan pada pembukaan rapat. Tidak ada keterangan dalam laporan mengenai perubahan isi rancangan, pasal yang diperdebatkan, atau bentuk tanggapan fraksi. Karena itu, hasil yang dapat dipastikan dari informasi yang tersedia adalah laporan persetujuan terhadap RUU tersebut.
Perpanjangan pembahasan RUU Statistik juga diminta
Agenda berikutnya ialah persetujuan atas perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik. Seperti agenda pertama, pembahasan ini juga dijadwalkan berujung pada pengambilan keputusan. Namun, laporan mengenai rapat tidak merinci alasan perpanjangan waktu ataupun durasi tambahan yang diminta.
Belum ada keterangan dalam bahan yang tersedia mengenai hasil keputusan untuk agenda RUU Statistik. Dengan demikian, status perpanjangan pembahasannya tidak dapat dipastikan dari informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut. Agenda itu tercatat sebagai pokok rapat, sementara laporan ANTARA yang tersedia secara khusus menyebut persetujuan atas RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.
Sidang ini merupakan rapat paripurna ke-12 pada masa persidangan II tahun sidang 2026-2027. Rapat dibuka di ruang paripurna DPR, Senayan, Jakarta Pusat, dengan agenda legislasi dan pencatatan kehadiran sebagai informasi utama yang disampaikan pada awal persidangan.

