Pernyataan pimpinan DPR bahwa ijazah para legislator dapat dilihat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) muncul saat desakan agar dokumen pendidikan anggota dewan dibuka ramai dibicarakan. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, merespons isu tersebut, seperti diberitakan Kompas.com. DetikNews juga mengangkat penegasan pimpinan DPR mengenai keterbukaan ijazah legislator.
Namun, informasi yang beredar belum merinci bagaimana masyarakat dapat mengakses dokumen itu, apakah seluruh ijazah tersedia, atau bentuk dokumen yang bisa diperiksa. Perbedaan antara pernyataan bahwa ijazah dapat dilihat dan penjelasan teknis tentang akses publik menjadi hal yang perlu diperjelas dalam pembahasan ini.
Petisi pembukaan ijazah melampaui 98 ribu tanda tangan
Desakan publik tercermin dalam petisi yang meminta ijazah seluruh anggota DPR RI dibuka dan diverifikasi. Bangkapos.com melaporkan petisi tersebut telah mengumpulkan 98.182 tanda tangan. Ringkasan pemberitaan itu menyebut petisi beredar, tetapi tidak menjelaskan kapan jumlah tersebut dicatat maupun siapa penggagasnya.
Angka itu memberi gambaran bahwa tuntutan keterbukaan telah mendapat perhatian. Meski demikian, jumlah tanda tangan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya masalah pada dokumen pendidikan anggota DPR. Petisi tersebut berisi desakan untuk membuka dan memeriksa ijazah, bukan hasil verifikasi atas dokumen para legislator.
Karena itu, dua hal perlu dibedakan: akses terhadap dokumen dan pemeriksaan keabsahannya. Pernyataan bahwa ijazah dapat dilihat di KPU berkaitan dengan ketersediaan informasi, sedangkan verifikasi menyangkut penilaian atas dokumen. Laporan yang tersedia belum memaparkan apakah proses pemeriksaan khusus telah dilakukan ataupun siapa yang akan melaksanakannya.
Rincian akses KPU belum dijelaskan
Informasi soal KPU menjadi penting karena lembaga itu disebut sebagai tempat masyarakat dapat melihat ijazah legislator. Akan tetapi, laporan detikNews yang tercermin dalam ringkasan belum menyebut prosedur permintaan, lokasi layanan, atau batasan dokumen yang dapat diperiksa. Belum ada pula keterangan tentang apakah akses itu berlaku bagi seluruh anggota DPR.
Tanpa rincian tersebut, publik belum memperoleh gambaran utuh mengenai arti keterbukaan yang dimaksud. Masyarakat masih perlu mengetahui apakah dokumen bisa diakses langsung, apakah diperlukan permohonan, serta bagaimana informasi pribadi dalam dokumen diperlakukan. Hal-hal itu belum dijawab dalam pemberitaan yang tersedia.
Klarifikasi teknis dari DPR maupun KPU dapat membuat pernyataan tersebut lebih mudah dipahami. Penjelasan semacam itu juga akan membedakan antara dokumen yang memang tersedia untuk dilihat dan proses yang diperlukan untuk mengecek keabsahannya. Sejauh ini, laporan yang dirangkum hanya mencatat penegasan bahwa ijazah dapat dilihat di KPU, tanpa uraian mengenai tata cara pelaksanaannya.
Perbincangan melebar ke syarat pendidikan
Isu ini berkembang ke pertanyaan lain tentang latar pendidikan anggota parlemen. Radar Malang mengangkat pembahasan mengenai alasan gelar sarjana bukan menjadi syarat untuk menjadi anggota dewan. Sementara itu, sebuah judul di Kompasiana mempertanyakan klaim bahwa 211 anggota DPR RI tidak berpendidikan.
Judul-judul tersebut menunjukkan beragam arah perbincangan, tetapi tidak cukup untuk memastikan kesimpulan mengenai tingkat pendidikan legislator. Angka 211, khususnya, muncul sebagai bagian dari judul berbentuk pertanyaan, bukan keterangan yang dengan sendirinya membuktikan keadaan seluruh anggota DPR. Karena itu, angka tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai hasil pemeriksaan ijazah.
Penjelasan yang paling relevan untuk menjawab desakan publik adalah keterangan langsung mengenai cakupan dokumen dan prosedur pemeriksaannya. Sampai rincian itu disampaikan, pernyataan pimpinan DPR tentang ijazah yang dapat dilihat di KPU masih menyisakan pertanyaan praktis bagi masyarakat yang ingin mengaksesnya.

