Polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini dipertimbangkan PKS sebagai agenda parlemen. Partai itu sedang membahas kemungkinan menggunakan Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat (HMP) setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan tersebut.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan partainya berkomunikasi dengan sejumlah partai lain sebelum menentukan sikap. Dalam laporan detikNews, Minggu (8/11/2026), Kholid menyebut kedua hak DPR itu masih dikaji bersama. Ia menegaskan PKS belum menetapkan pilihan, tetapi tidak menutup kemungkinan langsung mengajukan HMP.
“Tidak menutup peluang jika langsung HMP yang kita pilih,” kata Kholid.
Putusan MA menjadi salah satu pijakan PKS
Perkara yang memicu pembahasan politik ini berawal dari gugatan Subhan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Dokumen bernomor 9149/D.D1/KS/2019 itu digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Subhan menggugat kementerian terkait ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan tersebut semula tidak diterima. Upaya bandingnya juga gagal setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menguatkan putusan tingkat pertama. Subhan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Pada 30 Oktober, MA mengabulkan kasasi itu dan menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah serta batal demi hukum. Putusan bernomor 742 K/TUN/2026 juga membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan gugatan Subhan seluruhnya. Dalam petitum yang dikabulkan, penggugat meminta dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Ruang lingkup putusan itu berkaitan dengan surat penyetaraan, bukan pernyataan bahwa dokumen tersebut merupakan ijazah SMA. Perbedaan ini penting dalam membaca perkara. Surat itu menjadi dasar administratif yang dipersoalkan, sementara Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA luar negeri Gibran yang dipakai sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan.
PKS ingin DPR menindaklanjuti putusan
Kholid menyebut putusan MK dan MA sebagai pertimbangan bagi PKS. Menurut dia, aspirasi publik juga perlu didengar, dan DPR harus merespons perkara tersebut melalui kewenangan konstitusionalnya. Namun, ia tidak merinci bentuk tindak lanjut yang akan ditempuh apabila pembahasan dengan partai lain menghasilkan kesepakatan.
“Putusan MK dan MA harus ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan menggunakan hak konstitusionalnya,” ujar Kholid.
Perbedaan pilihan antara Hak Angket dan HMP masih berada dalam tahap musyawarah. Kholid mengatakan PKS berkomunikasi dengan partai-partai lain di parlemen agar sikap yang diambil dapat dibahas bersama. Ia menggambarkan isu tersebut sebagai persoalan kenegaraan yang perlu menjadi agenda bersama, tetapi belum menyampaikan kapan keputusan resmi akan diumumkan.
Kholid juga mengaitkan kemungkinan HMP dengan peluang digelarnya Sidang Istimewa MPR untuk membahas pergantian posisi pimpinan negara. Pernyataan itu merupakan gambaran kemungkinan yang disampaikan Sekjen PKS, bukan keputusan bahwa sidang tersebut pasti berlangsung. Belum ada keterangan dalam laporan detikNews bahwa partai-partai lain telah menyepakati opsi tersebut.
Perkara administratif berlanjut ke arena politik
Putusan MA mengubah perkembangan perkara dari sengketa administrasi di pengadilan menjadi bahan pertimbangan politik di DPR. Meski demikian, proses politik dan putusan pengadilan merupakan jalur berbeda. PKS masih perlu menyamakan pandangan dengan partai lain sebelum menentukan hak DPR yang akan dipakai.
Untuk saat ini, fokus PKS adalah membahas respons bersama terhadap putusan MA dan MK. Belum ada keputusan final mengenai penggunaan hak angket maupun HMP. Sikap resmi partai akan bergantung pada hasil komunikasi dan musyawarah dengan partai-partai lain di parlemen.

