Polri Jatuhkan PTDH kepada Ahrie Sonta dalam Kasus Sadap

Nasional

Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution setelah sidang etik menyatakan dia terbukti melanggar kode etik dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ahrie, yang menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, mengajukan banding atas putusan tersebut, menurut laporan Tribratanews.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) berlangsung selama 11 jam di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan hasil sidang pada hari yang sama. Dalam laporan detikNews, Isir menyebut sanksi yang dijatuhkan berupa pemecatan dari keanggotaan Polri.

Keputusan etik itu menjadi perkembangan terbaru dalam perkara yang juga menyeret sejumlah perwira tinggi. Namun, banding Ahrie membuka tahapan lanjutan dalam proses etik, sementara penyidikan pidananya berjalan melalui jalur berbeda.

Majelis KKEP memeriksa saksi dan bukti

Menurut CNBC Indonesia, majelis KKEP memeriksa sejumlah saksi yang sebelumnya telah dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri. Sidang dipimpin Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Rudi Darmoko, dengan Irjen Roma Hutajulu sebagai wakil ketua.

Anggota majelis terdiri atas Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi. Setelah rangkaian sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB itu, majelis menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran etik terkait perkara penyadapan.

Putusan tersebut merupakan sanksi kedinasan. Perkara etik KKEP dan penyidikan pidana memiliki jalur masing-masing, sehingga keputusan pemecatan tidak dengan sendirinya menjelaskan hasil akhir perkara pidana. Ahrie juga masih berstatus sebagai tersangka dalam penyidikan yang diberitakan media, bukan terpidana berdasarkan informasi yang tersedia.

Dalam laporan detikNews, Isir menyampaikan, “Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri.” Sementara itu, Tribratanews melaporkan pihak yang dikenai sanksi mengajukan banding. Belum ada keterangan dalam laporan tersebut mengenai jadwal maupun hasil pemeriksaan atas banding Ahrie.

Empat perwira tinggi masuk penyidikan

Ahrie ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026. Perwira tinggi lain yang disebut dalam perkara ini ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. CNBC Indonesia menyebut keempatnya sebagai tersangka, sedangkan detikNews melaporkan penetapan Slamet menyusul setelah tiga nama lebih dahulu diumumkan.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan para tersangka diduga menyadap nomor Prabowo secara ilegal. Dalam konferensi pers di Bareskrim pada 3 November, Asep juga menyebut dugaan penyadapan menyasar pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, pekerja media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha.

Ruang lingkup dugaan tersebut membuat perkara ini tidak terbatas pada satu nomor telepon. Meski begitu, informasi yang disampaikan kepolisian dalam bahan pemberitaan masih berupa dugaan penyidik. Tidak ada rincian mengenai identitas para pihak lain yang diduga menjadi sasaran ataupun jumlah nomor yang diperiksa.

Dugaan berlangsung pada 2025 hingga 2026

Penyadapan yang dipersoalkan diduga terjadi selama 2025 sampai 2026 dan dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah. Penyidik juga menduga ada upaya menghapus rekam jejak digital pada Oktober 2026 untuk menyamarkan tindakan tersebut. Perincian mengenai log yang dimaksud belum dijabarkan dalam laporan yang tersedia.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. CNBC Indonesia melaporkan Ahrie dan dua tersangka lain telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sementara Slamet tidak termasuk dalam keterangan penahanan tersebut.

Perkembangan berikutnya bergantung pada pemeriksaan banding atas putusan etik Ahrie dan proses penyidikan pidana terhadap para tersangka. Hingga laporan-laporan itu diterbitkan, hasil banding belum diumumkan dan perkara pidana masih berada pada tahap penyidikan.