Saran PTUN untuk Gibran Diperdebatkan Syahganda

Nasional

Keterangan tentang arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik ijazah SMA kini berbeda. Gibran menyebut Prabowo menyarankan dirinya menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah Presiden memberi saran tersebut.

Syahganda justru merujuk pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurut dia, penjelasan Yusril bahwa jalur hukum lanjutan tidak tersedia mencerminkan sikap Presiden. Perbedaan keterangan itu disampaikan pada Selasa, 10 November 2026.

Dalam pemberitaan detikNews, Syahganda menyatakan tidak masuk akal jika Prabowo mendorong Gibran kembali menggugat melalui PTUN, sementara Yusril telah menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat final. Syahganda juga menilai pandangan Yusril relevan karena ia merupakan menteri yang menangani urusan hukum.

Dua versi mengenai arahan Prabowo

Gibran sebelumnya mengatakan dirinya bertemu Prabowo pada Selasa pagi. Ia menyebut Presiden memberi sejumlah masukan terkait polemik dokumen pendidikannya, termasuk saran untuk memperjuangkannya di PTUN. Gibran juga menyampaikan rencana menghadirkan dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Menurut keterangan Gibran yang dikutip detikNews, ia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai kemungkinan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA. Pernyataan itu menjadi pangkal silang pendapat dengan Syahganda.

Pintoe.co melaporkan Syahganda hadir dalam pertemuan Prabowo dengan Yusril setelah agenda penganugerahan gelar pahlawan di Istana. Ia menjadikan keterangan Yusril sebagai acuan karena, menurutnya, Yusril baru saja bertemu Presiden. Namun, laporan tersebut tidak memuat penjelasan langsung dari Prabowo mengenai apa yang ia sampaikan kepada Gibran.

Perbedaan itu menyangkut lebih dari pilihan kata. Gibran menggambarkan PTUN dan koordinasi untuk mengajukan PK sebagai arahan Presiden, sementara Syahganda menyebut pandangan hukum Yusril yang berlawanan sebagai cerminan sikap Prabowo.

Yusril menilai tidak ada upaya hukum lanjutan

Yusril menjelaskan bahwa perkara terkait dokumen pendidikan Gibran telah diputus oleh MK dan MA. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sedangkan putusan MA juga telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar itu, ia berpandangan tidak ada lagi jalur hukum yang dapat digunakan untuk menggugat putusan tersebut.

Yusril juga mempersoalkan kedudukan Gibran dalam perkara di MA. Pihak tergugat dalam perkara itu adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Gibran, menurut Yusril, tidak menjadi tergugat intervensi, sehingga ia tidak memiliki posisi untuk mengajukan banding atau PK atas putusan tersebut.

Penjelasan Yusril menjadi dasar bantahan Syahganda terhadap versi yang disampaikan Gibran. Akan tetapi, pernyataan Syahganda sendiri tidak menghapus adanya perbedaan keterangan antara pihak-pihak yang mengungkap isi pembicaraan dengan Presiden. Hingga laporan Pintoe.co diterbitkan, Prabowo belum memberikan penjelasan langsung mengenai perbedaan itu.

Pertemuan juga memuat permintaan Gibran

Dalam laporan terpisah, Pintoe.co mengutip Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang membenarkan pertemuan Gibran dan Prabowo pada Selasa pagi. Pertemuan itu disebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Prasetyo juga menyampaikan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.

Laporan yang sama menyebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Syahganda tidak menjelaskan lebih jauh urusan mekanisme pengunduran diri dan menyerahkan koordinasi persoalan itu kepada Yusril.

Untuk saat ini, keterangan mengenai saran PTUN masih berangkat dari pernyataan Gibran dan bantahan Syahganda, sementara Yusril menyatakan putusan pengadilan telah final. Belum ada penjelasan langsung dari Prabowo dalam bahan pemberitaan yang tersedia. Status putusan MA dan kedudukan para pihak dalam perkara menjadi pokok yang disampaikan Yusril untuk menjelaskan mengapa upaya hukum lanjutan dinilainya tidak dapat ditempuh.