Kepolisian Prancis melarang demonstrasi di sejumlah kawasan Paris pada Kamis, 22 Oktober 2026, menyusul kerusuhan yang pecah beberapa hari sebelumnya. Pembatasan berlaku di sekitar istana kepresidenan Elysee, gedung parlemen, Museum Louvre, dan Champs-Elysees, saat pemerintah bersiap menghadapi kemungkinan aksi lanjutan.
Larangan diberlakukan mulai pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat, atau pukul 06.00 hingga 18.00 GMT. Polisi menyatakan kebijakan itu mencakup beberapa bagian kota, bukan seluruh wilayah Paris.
Langkah tersebut diambil ketika pemerintah Prancis mengantisipasi gelombang demonstrasi baru dalam beberapa hari mendatang. Perdana Menteri Sebastien Lecornu juga berjanji mengerahkan personel kepolisian dalam jumlah besar untuk menghadapi protes yang direncanakan berlangsung pada akhir pekan.
Pengamanan diperketat menjelang aksi akhir pekan
Rencana pengerahan aparat itu disampaikan Lecornu di hadapan anggota parlemen pada Rabu, 21 Oktober. Ia mengakui respons keamanan sebelumnya belum memadai dan berjanji pemerintah akan mengambil pendekatan yang lebih tegas untuk menghadapi aksi berikutnya.
“Pengerahan aparat untuk Sabtu (24/10) mendatang akan berskala besar,” kata Lecornu. Pernyataan itu disampaikan setelah unjuk rasa menentang kenaikan biaya hidup berujung kerusuhan pada pekan sebelumnya.
Menurut laporan yang dikutip AFP, Lecornu menuding kelompok-kelompok radikal ultra-kiri menyusun “rencana pemberontakan” yang memicu kerusuhan. Tuduhan tersebut muncul di tengah tekanan terhadap pemerintah untuk merespons situasi keamanan dan mencegah kekacauan serupa terulang.
Kerusuhan terjadi pada Sabtu, 17 Oktober. Aksi pembakaran dan penjarahan mewarnai peristiwa itu, yang disebut sebagai kerusuhan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah kini menghadapi kemungkinan demonstrasi susulan, sementara aparat menyiapkan pengamanan dalam skala lebih besar.
Kerusuhan terjadi enam bulan sebelum pemilu
Gelombang kerusuhan itu berlangsung sekitar enam bulan sebelum pemilu digelar untuk memilih pengganti Presiden Emmanuel Macron. Waktu pelaksanaan pemilu tersebut menambah konteks politik bagi situasi yang sedang dihadapi pemerintah, meski sumber berita tidak merinci kaitan langsung antara kerusuhan dan agenda pemilihan.
Demonstrasi yang menjadi pemicu rangkaian peristiwa itu memprotes kenaikan biaya hidup. Aksi tersebut kemudian berujung pada tindakan pembakaran dan penjarahan. Setelahnya, pemerintah memperketat langkah keamanan dan kepolisian membatasi demonstrasi di beberapa lokasi penting ibu kota.
Larangan pada 22 Oktober mencakup area sekitar pusat pemerintahan, parlemen, serta tujuan wisata populer. Pemberlakuan batas waktu dan lokasi itu menandai respons segera aparat, sedangkan pengerahan besar yang dijanjikan Lecornu ditujukan untuk menghadapi aksi pada Sabtu berikutnya.
Pengakuan Lecornu bahwa respons sebelumnya belum cukup memadai menunjukkan pemerintah tengah mengevaluasi cara menangani protes. Seberapa efektif pendekatan yang lebih tegas itu akan terlihat ketika aksi akhir pekan berlangsung. Untuk saat ini, Paris menghadapi pengamanan yang diperketat dan pembatasan demonstrasi di sejumlah titik strategis.
