NasDem meminta polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditangani melalui jalur konstitusional. Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim mengatakan partainya menerima berbagai kemungkinan penyelesaian, termasuk Gibran mundur atau digantikan, sepanjang langkah yang diambil mengikuti aturan.
“Keduanya bagus (mundur atau digantikan) yang jelas diproses sesuai konstitusi,” kata Hermawi saat dihubungi pada 9 November 2026, seperti diberitakan detikNews. Ia menegaskan NasDem mendukung tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi tidak menetapkan pilihan politik tertentu.
Pernyataan itu muncul ketika DPR bersiap kembali bersidang dan sejumlah anggota parlemen lintas fraksi ingin membawa persoalan tersebut ke pembahasan resmi. Untuk saat ini, pembicaraan di DPR masih berlangsung secara informal. Pimpinan parlemen juga menunggu salinan putusan MA sebelum menentukan proses berikutnya.
Putusan MA menjadi pemicu pembahasan di DPR
Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi advokat Subhan dalam perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu menjadi dasar baru bagi pihak-pihak yang meminta parlemen menindaklanjuti polemik tersebut.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa aspirasi untuk membahas persoalan Gibran datang dari organisasi masyarakat dan anggota DPR berbagai fraksi. Menurut laporan detikNews, pembahasan resmi belum dimulai karena parlemen masih dalam masa reses. Setelah masa sidang dibuka, mekanisme DPR dapat berjalan, dengan salinan lengkap putusan MA sebagai salah satu dokumen yang ditunggu.
Putusan MA itu menyangkut keabsahan surat keterangan penyetaraan, bukan keputusan yang secara langsung mengubah jabatan Gibran. Perbedaan ruang lingkup tersebut juga ditekankan Partai Gerindra. Juru bicara partai itu, Sugiat Santoso, meminta pemerintah dan lembaga terkait menjelaskan tindak lanjut putusan serta dampaknya terhadap administrasi pencalonan pada Pilpres 2024. Ia menilai persoalan dokumen dan kedudukan wakil presiden perlu ditempatkan dalam mekanisme hukum masing-masing.
MK dan MA menangani perkara berbeda
Sebelum putusan MA, MK telah memeriksa gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak memperoleh bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang bisa menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. MK juga menilai perkara tersebut tidak tepat diproses sebagai sengketa hasil pemilihan presiden karena Gibran bukan lagi calon wakil presiden pada saat perkara diperiksa.
Karena kedua putusan itu memiliki konteks hukum berbeda, tindak lanjut di DPR masih bergantung pada pembahasan dan mekanisme yang tersedia. NasDem menyatakan pilihan mengenai langkah yang ditempuh tidak ditentukan terlebih dahulu. Hermawi menekankan bahwa partainya mendukung proses sesuai konstitusi, bukan keputusan yang diambil di luar tata cara tersebut.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh juga menyampaikan sikap bersyarat mengenai kemungkinan pemakzulan. Dalam laporan Go Parlement, Paloh menyatakan proses tersebut dapat ditempuh apabila semua persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan penyelesaian lain. Ia menggambarkan kemungkinan itu sebagai keadaan yang memprihatinkan, bukan kemenangan politik, mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran masih memiliki masa kerja hingga 2029.
Usulan hak angket masih memerlukan dukungan
Wacana hak angket ikut dibicarakan oleh sejumlah politisi. BBC News Indonesia melaporkan, PDIP dan PKS telah menjajaki komunikasi mengenai penggunaan hak tersebut. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya perlu berdialog dengan kekuatan politik lain, sebab jumlah kursi PDIP saja tidak cukup untuk mengandalkan dukungan mayoritas di DPR.
Namun, komunikasi antarpartai belum sama dengan keputusan parlemen untuk memulai penyelidikan. DPR masih perlu menerima dokumen resmi, menentukan forum pembahasan, dan menilai langkah yang sesuai dengan aturan. Karena itu, tindak lanjut atas putusan MA dan konsekuensinya bagi polemik Gibran belum diputuskan.
Agenda berikutnya berada di masa sidang DPR yang dibuka setelah reses. Dasco menyatakan aspirasi berbagai pihak akan ditanggapi melalui mekanisme dewan, sementara NasDem meminta setiap opsi tetap berpijak pada konstitusi.

