Pekerja yang memenuhi syarat Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 akan menerima Rp900.000 sekaligus. Bantuan itu dihitung dari Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, untuk periode Oktober hingga Desember. Penyalurannya dijadwalkan pada November-Desember melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Ketentuan resmi program ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Laporan CNBC Indonesia pada 7 November menyebut pekerja tidak perlu mendaftar untuk memperoleh BSU. Penetapan penerima mengacu pada persyaratan dan data yang disampaikan pemberi kerja.
Perkembangan aturan tersebut penting bagi pekerja yang sempat mencari kepastian pada awal Oktober. Saat itu, ANTARA melaporkan bahwa ketentuan teknis masih disusun dan laman BSU Kemnaker belum menampilkan mekanisme khusus untuk program 2026. Informasi yang tersedia kemudian diperbarui setelah pemerintah menetapkan aturan.
Siapa yang memenuhi kriteria BSU 2026?
Penerima harus merupakan warga negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan. Syarat berikutnya, pekerja tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Batas upah ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti upah minimum yang berlaku di daerah pekerja. Aturan ini tidak berlaku bagi anggota aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Pekerja yang tidak menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok prioritas.
Untuk daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat. Nilainya dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Jika suatu daerah tidak memiliki UMK, acuan yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi dengan pembulatan yang sama.
Penghasilan yang diperiksa bukan sekadar angka yang disebutkan pekerja. Dasarnya adalah upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam kepesertaan. Komponen upah tersebut mencakup gaji pokok serta tunjangan tetap.
Besaran dan waktu penyaluran
Setiap penerima memperoleh total Rp900.000 untuk tiga bulan. Pembayaran tidak dikirim terpisah setiap bulan, melainkan sekaligus. Menurut informasi yang diberitakan CNBC Indonesia, penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Sebelumnya, pada 30 September 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana BSU dalam program stimulus kuartal IV seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. ANTARA melaporkan sasaran program diperkirakan sekitar 13,3 juta pekerja, dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
Angka sasaran itu merupakan gambaran skala program, bukan jaminan bahwa seluruh pekerja yang merasa memenuhi kriteria akan otomatis menerima bantuan. Penetapan tetap bergantung pada pemeriksaan data dan kecocokan dengan persyaratan dalam aturan.
Data perusahaan menentukan proses verifikasi
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menekankan perlunya data pekerja yang akurat. CNBC Indonesia mengutip imbauannya kepada pemberi kerja agar memastikan informasi yang disampaikan sesuai kondisi pekerja dan ketentuan program.
Bagi pekerja, salah satu hal yang dapat diperhatikan ialah kesesuaian data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pelaporan upah oleh perusahaan. Karena dasar penilaiannya memakai catatan yang dilaporkan pemberi kerja, perbedaan data dapat berpengaruh pada proses penetapan penerima.
Pekerja bisa memantau informasi melalui kanal resmi BSU Kementerian Ketenagakerjaan di bsu.kemnaker.go.id. Pada 1 Oktober, laman itu masih menampilkan informasi program 2025, menurut laporan ANTARA. Untuk perkembangan 2026, pekerja sebaiknya memastikan informasi yang dibaca merupakan pembaruan resmi, bukan mengandalkan panduan lama.
Waspadai pula pesan atau tautan yang meminta biaya administrasi maupun data pribadi dengan mengatasnamakan BSU. ANTARA mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan situs tidak resmi untuk pendaftaran atau pemeriksaan. Pengumuman jadwal dan petunjuk pengecekan perlu dirujuk melalui kanal pemerintah.

