Dugaan Penyadapan: Sasaran Meluas hingga Gubernur dan Kapolda

Nasional

Daftar sasaran dalam penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencakup banyak lingkungan, dari Istana hingga internal kepolisian. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan perkembangan itu dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Kamis (12/11/2026).

Menurut pemaparan Suyudi, Presiden Prabowo Subianto bukan satu-satunya pihak yang diduga masuk dalam sasaran. Ada pula lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, serta tokoh politik. Daftar tersebut juga meliputi gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.

Rentang sasaran yang disebutkan menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya menyangkut dugaan pemantauan terhadap kepala negara. Namun, daftar itu belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa individu atau institusi di dalamnya terlibat dalam tindak pidana.

Daftar sasaran masih bagian dari materi penyidikan

Suyudi mengingatkan anggota Komisi III agar pemaparan tersebut dibaca dalam konteks proses penyidikan. Ia menegaskan bahwa pencantuman pihak-pihak itu tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya keterlibatan mereka dalam perkara.

“Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” kata Suyudi.

Penegasan itu penting karena daftar yang disampaikan memuat pejabat dan lembaga dari berbagai sektor. Nama jabatan atau institusi yang disebut sebagai sasaran dugaan penyadapan tidak sama dengan penetapan sebagai tersangka. Informasi yang disampaikan dalam rapat, menurut keterangan Kapolri, merupakan bagian dari materi yang masih ditangani penyidik.

DetikNews dan Jawa Pos melaporkan pemaparan tersebut. Aktual.com juga memberitakan penjelasan Suyudi bahwa dugaan penyadapan disebut menyentuh lembaga negara, aparat penegak hukum, hingga kelompok masyarakat. Tidak ada keterangan dalam pemaparan itu yang merinci siapa saja orang di luar para tersangka yang diduga menjadi sasaran.

Empat orang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka

Dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, sebagaimana diberitakan sejumlah media. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Keempat nama tersebut disampaikan dalam laporan mengenai perkara yang sama. Sementara itu, keterangan Kapolri dalam rapat dengan DPR berfokus pada cakupan sasaran yang diduga terpantau. Bahan yang dipaparkan kepada anggota dewan belum menguraikan secara terperinci metode yang digunakan, waktu penyadapan, ataupun informasi apa yang diduga diperoleh.

Karena itu, ruang lingkup perkara dan status hukum pihak-pihak yang disebut perlu dibedakan. Sebagian nama atau institusi masuk dalam daftar sasaran menurut hasil penyidikan yang dipaparkan. Penetapan sebagai tersangka, menurut laporan yang tersedia, hanya mencakup empat orang yang disebutkan tersebut.

Penyidikan jadi perhatian dalam rapat bersama DPR

Pemaparan berlangsung dalam rapat kerja Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan. Forum itu menjadi tempat Suyudi menyampaikan perkembangan perkara dan menjelaskan daftar pihak yang muncul dalam penyidikan. Sejumlah media mengutip keterangan yang sama mengenai keluasan sasaran, termasuk pejabat daerah, lembaga penegak hukum, serta unsur internal Polri.

Hingga keterangan yang diberitakan itu disampaikan, belum ada rincian lanjutan mengenai dasar penentuan setiap sasaran atau temuan spesifik terhadap masing-masing pihak. Suyudi hanya menekankan bahwa daftar tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tuduhan keterlibatan tindak pidana. Dengan demikian, perkembangan berikutnya bergantung pada hasil penyidikan yang disampaikan Polri.