Gibran Sampaikan Niat Mundur, Belum Ajukan Surat

Nasional

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana, Selasa, 10 November 2026. Namun, belum ada surat pengunduran diri yang diajukan. Gibran juga meminta kesempatan untuk menguji keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan kedua pemimpin itu berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan niat mundur di tengah perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya. Prasetyo menyampaikan keterangan itu dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Prabowo tidak menyatakan penolakan atas niat tersebut. Menurut Prasetyo, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam diskusi mereka. Keterangan itu sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Prabowo telah menolak rencana pengunduran diri wakilnya.

Niat mundur belum menjadi pengajuan resmi

Perbedaan antara menyampaikan niat dan mengajukan pengunduran diri secara resmi menjadi hal yang ditekankan pemerintah. Prasetyo mengatakan Gibran belum menyerahkan surat pengunduran diri. Karena itu, pembicaraan di Istana sejauh ini baru berupa penyampaian keinginan dalam pertemuan dengan Presiden.

“Belum, belum,” kata Prasetyo saat ditanya mengenai surat resmi, seperti diberitakan TVRI News. Ia menegaskan keterangannya hanya menyampaikan isi pembicaraan antara Prabowo dan Gibran.

Gibran, dalam pertemuan itu, juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prasetyo menyebut Presiden mempersilakan upaya tersebut sebagai proses hukum. Dengan demikian, pembicaraan mengenai niat mundur berjalan bersamaan dengan rencana Gibran menempuh jalur pengadilan untuk menjelaskan dokumennya.

TVRI News dan VIVA.co.id sama-sama melaporkan permintaan Gibran untuk membuktikan dokumen melalui PTUN. Sementara itu, detikNews mengutip Prasetyo yang menyebut Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri tersebut, melainkan menyampaikan masukan.

Putusan MK dan MA memicu tekanan politik

Situasi yang melatarbelakangi pertemuan itu berkaitan dengan putusan dua lembaga peradilan. MK menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri. Secara terpisah, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal.

Putusan tersebut memicu desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan. Sejumlah anggota DPR juga telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait nasib wakil presiden. Perkembangan ini membuat persoalan dokumen pendidikan Gibran tidak hanya berlangsung di ranah hukum, tetapi turut memunculkan pembahasan politik di parlemen.

Namun, keterangan Prasetyo belum menjelaskan secara terperinci isi saran Prabowo ataupun tahapan yang akan ditempuh Gibran setelah pertemuan. Pemerintah hanya memastikan Presiden tidak menolak niat itu dan bahwa belum ada surat pengunduran diri yang diterima.

Proses di PTUN menjadi langkah yang disebut Gibran

Permintaan untuk menguji dokumen di PTUN memberi petunjuk mengenai langkah yang ingin ditempuh Gibran di tengah polemik. Prasetyo mengatakan Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen melalui proses peradilan tata usaha negara. Prabowo, menurut keterangan Mensesneg, mempersilakan upaya hukum tersebut.

Belum ada keterangan dalam konferensi pers itu mengenai kapan proses di PTUN akan dimulai atau dokumen apa saja yang akan diajukan. Pemerintah juga belum menyebut adanya keputusan resmi mengenai pengunduran diri. Untuk sementara, posisi yang disampaikan Istana adalah bahwa Gibran telah mengutarakan niatnya kepada Presiden, tetapi belum mengajukan surat.

Perkembangan berikutnya bergantung pada langkah yang benar-benar diambil Gibran, baik terkait pengujian dokumen di PTUN maupun status niat pengunduran dirinya. Di sisi lain, usulan hak menyatakan pendapat di DPR telah muncul setelah putusan MK dan MA, sehingga pembahasan mengenai nasib Gibran masih berlanjut di jalur politik.