Kementerian Kesehatan belum memutuskan pelarangan vape, tetapi mulai mengkaji kemungkinan menghentikan seluruh peredarannya. Kajian itu disampaikan setelah Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL), yang menetapkan penggunaan vape haram.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan kementeriannya mengapresiasi perhatian MUI terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Perhatian itu, menurut Kemenkes, terutama diperlukan untuk menjaga anak-anak dan remaja dari risiko penggunaan rokok elektrik. Respons tersebut dilaporkan detikHealth.
Namun, pernyataan Kemenkes belum berarti pemerintah telah menetapkan larangan baru. Aji menyebut penguatan kebijakan masih dikaji, dengan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai dasar. Pelarangan total peredaran vape disebut sebagai salah satu opsi yang masuk dalam rencana kajian.
Kemenkes menyoroti nikotin dan aerosol
Dalam penjelasannya, Kemenkes menegaskan rokok elektrik tidak bebas dari risiko kesehatan. Nikotin di dalamnya dapat menimbulkan ketergantungan. Walaupun vape tidak mengandung tar, produk itu tetap memiliki zat lain, termasuk aerosol dan bahan kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan.
“Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan,” kata Aji dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Penekanan pada risiko tersebut menjadi salah satu alasan Kemenkes menyambut fatwa MUI. Kementerian menilai perhatian terhadap vape dapat mendukung upaya melindungi generasi muda. Meski demikian, respons kesehatan itu berjalan melalui kajian kebijakan pemerintah, sementara fatwa MUI menjadi pernyataan lembaga tersebut mengenai hukum penggunaan rokok elektrik.
Aturan yang berlaku mencakup penjualan dan promosi
Pengendalian vape sebenarnya telah diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Ketentuan yang disebut Kemenkes meliputi pembatasan usia pengguna dan penjualan, pengendalian iklan serta promosi, dan pengaturan kandungan produk.
Dengan demikian, kajian yang diumumkan Kemenkes berlangsung di atas kerangka pengendalian yang sudah ada. Kementerian belum merinci perubahan apa yang akan diambil ataupun kapan kajian itu selesai. Hal yang disampaikan sejauh ini adalah komitmen untuk menilai dan memperkuat pengaturan, termasuk membuka kemungkinan larangan total.
Perbedaan antara pengendalian yang telah berlaku dan opsi pelarangan menjadi penting untuk diperhatikan. PP Nomor 28 Tahun 2024 mengatur sejumlah aspek penggunaan dan pemasaran, sedangkan opsi yang sedang dikaji Kemenkes dapat menyasar peredaran secara menyeluruh. Kementerian belum menyatakan bahwa opsi tersebut telah dipilih atau ditetapkan sebagai kebijakan.
Penyalahgunaan perangkat vape ikut diwaspadai
Kemenkes juga mengingatkan adanya penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Praktik itu disebut sebagai ancaman yang perlu diwaspadai bersama. Pernyataan ini memperluas perhatian kementerian dari kandungan rokok elektrik ke kemungkinan penggunaan perangkat untuk tujuan lain.
Aji mengajak masyarakat ikut melindungi anak dan remaja dari paparan nikotin serta penggunaan vape. Ajakan itu ditujukan pula kepada orang tua, guru, tenaga pendidik, dan lingkungan sekolah. Mereka diminta mengambil bagian dalam pencegahan, sejalan dengan perhatian pemerintah pada kelompok usia muda.
Kemenkes belum mengumumkan keputusan akhir mengenai pelarangan. Untuk saat ini, kementerian menyatakan akan melanjutkan kajian dan memperkuat pengendalian berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat. Perkembangan kebijakan berikutnya akan menentukan apakah pembatasan yang ada diperketat atau opsi pelarangan total diteruskan.

