Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai merancang arah penanggulangan tuberkulosis (TB) untuk periode 2027–2029. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) itu akan bertumpu pada evaluasi program sebelumnya dan melibatkan berbagai sektor, dari perangkat daerah hingga organisasi masyarakat.
Rancangan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (12/11/2026). Menurut laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, RAD baru disiapkan untuk memperkuat penemuan kasus, memperluas akses pengobatan, serta mencegah penularan.
Dokumen yang sedang disusun itu belum menjadi kebijakan final. Pertemuan lanjutan masih diperlukan untuk mematangkan isinya sebelum RAD ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Evaluasi program lama jadi pijakan
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Jawa Timur, Farida Cahyani, menyampaikan bahwa provinsi telah memiliki RAD TB untuk 2025–2026. Dokumen tersebut kini perlu ditinjau, lalu diperbarui agar strategi berikutnya sesuai dengan kebutuhan.
Evaluasi itu bukan hanya untuk mencatat capaian. Rapat juga menempatkan pemantauan peran setiap perangkat daerah sebagai cara mengidentifikasi bagian pelaksanaan yang masih perlu diperkuat. Hasilnya diharapkan menjadi dasar berbasis bukti ketika pemerintah merumuskan strategi untuk periode baru.
Dengan pendekatan tersebut, penyusunan RAD 2027–2029 tidak berhenti pada penetapan sasaran. Pemerintah ingin menghubungkan hasil pelaksanaan terdahulu dengan pilihan program dan kebutuhan anggaran berikutnya. Rincian capaian evaluasi RAD 2025–2026 tidak dipaparkan dalam keterangan yang disampaikan.
Anggaran 2027 dan enam arah kerja
Dalam rapat, Erinda Dwi Aryanti dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur membahas perencanaan serta penganggaran penanganan TB untuk 2027. Salah satu perhatian ialah menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam rencana daerah, termasuk penganggaran melalui APBD 2027.
Arah yang dibahas mencakup kepastian pasien menjalani pengobatan, perluasan penemuan kasus, dan pencegahan penularan. Tiga fokus itu akan diterjemahkan dalam enam strategi RAD: memperkuat kepemimpinan dan komitmen, memperluas akses diagnosis serta pengobatan, dan meningkatkan promosi maupun pencegahan.
Tiga strategi lainnya menyangkut riset dan teknologi, penguatan komunitas bersama berbagai sektor, serta pembenahan manajemen sistem kesehatan. Kerangka tersebut memberi ruang bagi kebijakan kesehatan sekaligus dukungan dari pihak di luar layanan medis. Namun, materi rapat belum merinci bentuk kegiatan maupun alokasi anggaran untuk masing-masing strategi.
Fariani Syahrul dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga turut membahas pembagian peran perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim. Pembagian tanggung jawab itu berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan RAD yang sedang berjalan dan penyusunan kebijakan periode selanjutnya.
Koordinasi lintas sektor menunggu pematangan
Rapat melibatkan unsur yang beragam. Pesertanya mencakup perangkat daerah, Polda Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya, Koarmada II, TP PKK Jawa Timur, Forum CSR Jawa Timur, organisasi Islam, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perguruan tinggi, dan media massa.
Keterlibatan mereka mencerminkan cakupan penanganan yang hendak dibangun dalam RAD. Upaya tersebut tidak hanya terkait pelayanan kesehatan, tetapi juga memerlukan edukasi, komunikasi publik, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan kebijakan dan penganggaran yang terhubung. Peran tiap unsur masih menjadi bagian dari pembahasan dan pematangan dokumen.
Setelah rapat koordinasi, pemerintah provinsi akan menggelar pertemuan lanjutan untuk menyelesaikan rancangan RAD 2027–2029. Dokumen itu kemudian diproses untuk ditetapkan lewat keputusan gubernur. Pemprov Jatim menempatkan sinergi lintas sektor sebagai bagian dari upaya mempercepat eliminasi TB pada 2030.

