Krim pemutih yang menjanjikan kulit cepat putih ramai ditawarkan di marketplace dan media sosial. Namun, apakah pemakaian produk semacam itu benar-benar menimbulkan ketergantungan? Informasi yang tersedia mengenai krim abal-abal belum cukup untuk membuktikan adanya efek ketergantungan. Yang menjadi sorotan justru kandungan bahan berbahaya, kejanggalan klaim keamanan, serta dorongan untuk mendapatkan hasil instan.
Produk dengan harga murah dan promosi yang menarik dapat memikat konsumen. Dalam sebuah penelusuran di marketplace, penulis Mojok menemukan paket krim dijual sekitar Rp30.000 hingga Rp150.000. Sejumlah toko juga mencatat penjualan dalam jumlah besar. Namun, angka penjualan dan testimoni pelanggan bukan bukti bahwa produk tersebut aman atau cocok digunakan.
Krim cepat putih dan klaim hasil yang perlu dicermati
Ulasan pembeli yang dikutip dalam tulisan itu menampilkan perubahan warna kulit setelah pemakaian. Penulis menyebut hasilnya tampak putih, tetapi tidak alami. Pengamatan tersebut merupakan kesan dari foto dan testimoni yang dilihat, bukan hasil pemeriksaan independen terhadap produk maupun penggunanya.
Di tengah keinginan memperoleh kulit putih secara instan, promosi dari selebgram turut memperluas jangkauan produk. Tulisan Mojok menilai promosi semacam itu dapat membujuk pengikut untuk mencoba krim tertentu. Karena itu, testimoni, foto sebelum dan sesudah, serta dukungan influencer sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai jaminan keamanan.
Standar kecantikan yang mengutamakan kulit putih juga menjadi latar persoalan ini. Tulisan tersebut mengingatkan bahwa warna kulit bukan ukuran tunggal kecantikan. Ketika hasil cepat menjadi prioritas, konsumen berisiko mengabaikan pertanyaan yang lebih penting: apa kandungan produk, apakah klaimnya dapat dipercaya, dan bagaimana status keamanannya?
Kandungan berbahaya dan kejanggalan hasil uji
Menurut tulisan itu, produk kosmetik abal-abal umumnya dapat mengandung merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, dan rhodamin B. Penggunaan bahan-bahan tersebut disebut telah dilarang dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Informasi ini membuat klaim “cepat putih” perlu dilihat bersama perhatian terhadap komposisi produk.
Penulis juga menemukan penjual yang mencantumkan dokumen bertajuk hasil uji laboratorium. Namun, dokumen yang diamati dinilai memiliki sejumlah kejanggalan, antara lain kesalahan penulisan nama instansi dan laboratorium, alamat pengirim sampel yang tidak rinci, serta hasil uji yang hanya mencantumkan krim siang. Krim malam, toner, dan sabun wajah dalam paket itu tidak tercantum pada bagian hasil yang dibahas.
Dokumen tersebut menyebut kadar merkuri pada sampel krim siang sebesar 0,31 miligram per kilogram. Tulisan itu membandingkannya dengan ambang cemaran merkuri kosmetik yang disebut BPOM, yakni tidak lebih dari 1 miligram per kilogram atau 1 miligram per liter. Meski dokumen itu menyimpulkan produk aman digunakan, satu angka untuk satu sampel tidak serta-merta menjelaskan keamanan seluruh rangkaian produk. Terlebih, keaslian dan kelengkapan dokumen yang diamati masih dipertanyakan oleh penulis.
Apakah pemakaian krim menimbulkan ketergantungan?
Pertanyaan tentang ketergantungan belum terjawab oleh informasi dalam tulisan tersebut. Tidak ada keterangan mengenai penelitian atau pemeriksaan yang membuktikan bahwa krim yang dibahas menyebabkan ketergantungan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa semua krim pemutih membuat penggunanya ketagihan hanya berdasarkan janji kulit cepat putih ataupun testimoni di marketplace.
Yang dapat ditegaskan dari sumber itu adalah adanya kekhawatiran terhadap produk tanpa kejelasan kandungan dan klaim keamanan yang meragukan. Perbedaan ini penting: pertanyaan soal ketergantungan membutuhkan bukti tersendiri, sedangkan daftar bahan terlarang dan kejanggalan dokumen merupakan alasan untuk lebih berhati-hati sebelum mempercayai suatu produk.
Konsumen sebaiknya tidak menjadikan hasil instan sebagai satu-satunya pertimbangan. Periksa informasi produk dan jangan menganggap promosi, banyaknya penjualan, atau foto testimoni sebagai pengganti bukti keamanan. Sementara itu, pertanyaan mengenai dampak pemakaian dan kemungkinan ketergantungan perlu dijawab dengan informasi yang dapat diverifikasi, bukan sekadar klaim penjual.
