Defisit APBN mencapai Rp 379,3 triliun hingga akhir Oktober 2026. Angka itu setara 1,47 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara pemerintah memasuki dua bulan terakhir tahun ini dengan pekerjaan besar: mengejar penerimaan dan menuntaskan belanja negara.
Nilai defisit tersebut masih di bawah target tahunan sebesar 2,85 persen PDB. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut posisi itu masih sesuai jalur yang ditetapkan pemerintah. CNBC Indonesia melaporkan, defisit terbentuk setelah belanja negara mencapai Rp 2.997,2 triliun, sedangkan pendapatan yang terkumpul sebesar Rp 2.618 triliun.
Angka defisit meningkat dibanding posisi September, ketika porsinya tercatat 1,24 persen PDB, menurut Bloomberg Technoz. Namun, nilainya masih lebih rendah daripada Oktober 2025, saat defisit mencapai Rp 479,7 triliun atau 2,02 persen PDB.
Penerimaan tumbuh, target setahun belum tercapai
Pendapatan negara sampai Oktober mencapai 83 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.153,6 triliun. Secara tahunan, realisasinya tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski pertumbuhannya lebih cepat daripada belanja, pemerintah masih perlu mengupayakan tambahan penerimaan sebelum tutup tahun.
Penerimaan pajak menjadi bagian yang perlu dikejar. Hingga 31 Oktober, realisasinya tercatat Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target Rp 2.357,7 triliun. Suahasil mengakui pengumpulan penerimaan pajak pada November dan Desember bukan pekerjaan mudah. Ia meminta dukungan masyarakat untuk membantu pencapaian target.
Di luar pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 267,2 triliun, setara 79,5 persen dari target. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp 551,8 triliun atau 120,2 persen dari target APBN. Menurut Suahasil, capaian PNBP antara lain ditopang pengawasan lahan hutan dan surplus Bank Indonesia.
Komposisi penerimaan itu memberi gambaran bahwa kinerja tiap pos berbeda. PNBP sudah melampaui target, sedangkan pajak serta kepabeanan dan cukai masih berada di bawah target tahunan. Pemerintah perlu menjaga penerimaan tetap berjalan tanpa mengabaikan pelaksanaan belanja yang telah direncanakan.
Belanja negara tumbuh 15,6 persen
Realisasi belanja negara mencapai 78 persen dari pagu Rp 3.842,7 triliun. Nilainya tumbuh 15,6 persen dibandingkan Oktober 2025. Dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.343,6 triliun, Rp 1.239,1 triliun merupakan belanja kementerian/lembaga dan Rp 1.104,5 triliun belanja non-kementerian/lembaga. Transfer ke daerah tercatat Rp 653,6 triliun.
Belanja yang meningkat ikut mendorong defisit, tetapi angka tersebut perlu dibaca bersama penerimaan dan posisi pembiayaan. Pemerintah juga membukukan keseimbangan primer positif Rp 114,8 triliun. Adapun pembiayaan anggaran yang terealisasi mencapai Rp 595,2 triliun, atau 86,4 persen dari target.
Suahasil mengatakan pemerintah akan mempercepat penyelesaian belanja prioritas pada sisa tahun anggaran, dengan tetap menjaga efisiensi. Kementerian dan lembaga biasanya menyelesaikan kontrak pada Desember, sehingga laju belanja masih dapat berubah menjelang penutupan tahun.
Pengawasan defisit berlanjut hingga penutupan tahun
Realisasi Oktober belum menggambarkan posisi akhir APBN 2026. Penerimaan masih harus dikumpulkan, sementara kementerian dan lembaga perlu menuntaskan kontrak serta program yang telah berjalan. Kecepatan pelaksanaan dalam dua bulan terakhir akan menentukan seberapa dekat realisasi dengan target pendapatan dan belanja.
Pemerintah menyatakan akan menjaga defisit tetap di bawah batas 3 persen PDB. Target tahunan yang ditetapkan lebih rendah, yakni 2,85 persen. Perkembangan penerimaan pajak dan penyelesaian belanja menjadi dua hal yang akan dicermati sampai laporan APBN berikutnya dirilis.

