Pemerintah mencatat pembiayaan utang sebesar Rp 494,3 triliun hingga akhir September 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut realisasi itu setara 59,4 persen dari target dalam APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun, dan masih lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu.
Suahasil menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026). Ia mengatakan pembiayaan utang berjalan sesuai rencana pemerintah, dengan penerbitan surat berharga negara sebagai sumber utama.
Realisasi pembiayaan utang masih di bawah target
Angka Rp 494,3 triliun menunjukkan jumlah pembiayaan utang yang telah direalisasikan sampai September. Dibandingkan dengan target tahunan Rp 832,2 triliun, realisasi itu belum mencapai 60 persen. Pemerintah masih memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sesuai target APBN hingga akhir tahun.
Namun, angka tersebut tidak berarti pemerintah harus menarik sisa target secara otomatis dalam jumlah dan waktu tertentu. Suahasil menekankan bahwa penerbitan surat berharga negara (SBN) mempertimbangkan keadaan pasar. Pemerintah, kata dia, melihat peluang ketika kondisi dinilai mendukung dan melakukan penyesuaian saat pasar kurang baik.
“Pembiayaan utang terjaga on track,” ujar Suahasil dalam konferensi pers tersebut. Pernyataan itu menggambarkan penilaian pemerintah atas perkembangan pembiayaan sampai September, bukan perubahan atas target yang telah ditetapkan dalam APBN.
SBN menjadi sumber utama pembiayaan
Dalam rinciannya, penerbitan SBN mencapai Rp 497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN sebesar Rp 799,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan yang berasal dari pinjaman tercatat minus Rp 3,2 triliun. Kedua komponen tersebut menghasilkan pembiayaan utang bersih sebesar Rp 494,3 triliun.
Selisih antara nilai penerbitan SBN dan total pembiayaan utang berasal dari angka pinjaman yang negatif. Karena itu, nilai SBN yang sudah diterbitkan dapat lebih besar daripada total pembiayaan utang yang dicatat pemerintah. Rincian ini juga menunjukkan bahwa capaian kedua sumber pembiayaan tersebut tidak sama: SBN telah mencapai 62,2 persen targetnya, sedangkan angka pinjaman tercatat minus.
Suahasil mengatakan pemerintah memperhatikan kondisi pasar SBN sekaligus perkembangan ekonomi global. Ia menyebut keputusan penerbitan dilakukan dengan hati-hati, tetapi tetap mempertimbangkan kesempatan yang tersedia di pasar.
Realisasi lebih rendah dari tahun lalu
Sampai akhir September 2025, pembiayaan utang tercatat Rp 502,9 triliun atau 64,8 persen dari target APBN saat itu, yakni Rp 775,9 triliun. Dengan demikian, realisasi pada periode yang sama tahun ini lebih rendah Rp 8,6 triliun dibanding tahun lalu. Persentasenya terhadap target juga turun 5,4 poin.
Perbandingan tersebut perlu dibaca bersama target masing-masing tahun. Target pembiayaan utang 2026 sebesar Rp 832,2 triliun lebih tinggi daripada target 2025 sebesar Rp 775,9 triliun. Karena itu, nilai realisasi dan persentase terhadap target memberi dua ukuran berbeda untuk melihat perkembangan pembiayaan.
Suahasil tidak merinci dalam keterangan tersebut alasan khusus mengapa realisasi tahun ini lebih rendah. Ia menekankan bahwa pemerintah mengamati kondisi pasar sebelum menerbitkan SBN dan dapat menyesuaikan langkah ketika situasi berubah.
Pemerintah menimbang waktu penerbitan
Penerbitan SBN, menurut Suahasil, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan target pembiayaan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan keadaan pasar agar penerbitan dilakukan pada waktu yang dinilai tepat. Jika pasar sedang baik, pemerintah dapat memanfaatkan peluang; jika kondisinya kurang mendukung, penerbitan bisa disesuaikan.
Pendekatan itu membuat realisasi bulanan maupun kumulatif dapat bergerak mengikuti keputusan pembiayaan dan situasi pasar. Meski demikian, pemerintah tetap mencatat capaian terhadap target APBN sebagai tolok ukur perkembangan sampai akhir September.
Hingga periode tersebut, pembiayaan utang berada pada 59,4 persen dari target tahunan, dengan SBN sebagai komponen terbesar. Perkembangan pada bulan-bulan berikutnya akan memperlihatkan bagaimana pemerintah menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan dengan kondisi pasar yang terus dipantau.
