Masyarakat adat Baduy menolak wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Mereka menilai Ujung Kulon memiliki ikatan sejarah dengan satwa tersebut dan khawatir badak tidak mampu menyesuaikan diri dengan habitat baru.
Penolakan itu disampaikan Oom, Kepala Desa Kanekes atau Jaro Pemerintah Masyarakat Adat Baduy, pada Senin (16/11/2026). Bagi masyarakat Baduy, keberadaan badak jawa bukan hanya urusan konservasi. Mereka merasa memiliki tanggung jawab adat untuk menjaga kawasan Ujung Kulon beserta satwa yang hidup di dalamnya.
Amanat menjaga kawasan Ujung Kulon
Oom mengatakan masyarakat Baduy mempunyai hubungan erat dengan lingkungan di sekitar taman nasional. Dalam pandangan mereka, kawasan itu menyimpan jejak sejarah yang panjang, termasuk bagi badak jawa. Karena itu, rencana pemindahan satwa tersebut dipandang sebagai keputusan yang tak bisa dilepaskan dari hubungan masyarakat adat dengan wilayah itu.
“Kami diberikan amanat oleh leluhur untuk menjaga Ujung Kulon, ada Sanghyang Sirah, Pulau Peucang, Panaitan, kami harus menjaga, termasuk badak,” kata Oom, seperti diberitakan detikNews.
Pesan menjaga alam, menurut Oom, telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah. Ia menyebut kawasan Gunung Honje sebagai salah satu bagian lingkungan Ujung Kulon yang perlu diperhatikan. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penolakan Baduy tidak semata-mata berkaitan dengan lokasi tujuan pemindahan, tetapi juga dengan mandat yang mereka yakini diwariskan leluhur.
Oom juga menegaskan bahwa Ujung Kulon merupakan habitat utama badak jawa. Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa satwa itu akan kesulitan hidup di tempat berbeda. Sebagai alasan, ia menyinggung badak yang pernah dipindahkan ke lokasi dekat, yakni JRSCA, dan kemudian mati. Namun, keterangan yang diberitakan tidak merinci kondisi pemindahan maupun penyebab kematian badak tersebut.
Ancaman bencana menjadi alasan relokasi
Wacana pemindahan muncul dari kekhawatiran terhadap risiko bencana di sekitar Ujung Kulon. Hashim Djojohadikusumo menyampaikan gagasan itu dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11). Ia menyoroti kemungkinan tsunami yang dipicu gempa atau letusan Gunung Anak Krakatau, yang menurutnya dapat mengancam kelangsungan badak jawa di kawasan tersebut.
Hashim menyebut ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak ke Alas Purwo, di ujung timur Pulau Jawa dan berhadapan dengan Bali. Ia juga mengatakan rencana itu dapat dibiayai melalui skema pendanaan konservasi. Menurut Hashim, lembaga donor maupun investor berpotensi tertarik mendukung proyek tersebut.
Namun, informasi yang tersedia belum menjelaskan berapa ekor badak yang akan dipindahkan, kapan prosesnya dilakukan, atau bagaimana satwa akan dipilih dan dipersiapkan. Rincian itu penting dalam memahami bentuk rencana yang sedang dibicarakan. Sejauh yang diberitakan, pemindahan masih berupa wacana, bukan keputusan pelaksanaan yang telah diumumkan.
Perbedaan perhatian tampak dalam perdebatan ini. Hashim mengemukakan risiko bencana yang dapat mengancam populasi badak di habitat saat ini. Oom menekankan sejarah kawasan, amanat adat, serta kekhawatiran tentang kemampuan satwa beradaptasi di lokasi baru. Kedua hal itu menjadi bagian dari pertimbangan yang perlu dijawab sebelum rencana bergerak lebih jauh.
Sejumlah pihak meminta kajian lebih jauh
Respons terhadap wacana relokasi juga muncul dari pihak lain. Ringkasan pemberitaan detikNews menyebut Wakil Bupati Pandeglang menolak pemindahan dan mengungkit kematian Musofa. Sementara itu, Kompas.com memberitakan pimpinan Komisi IV DPR meminta wacana tersebut dikaji secara mendalam. Kompas.id juga mengangkat risiko translokasi badak jawa ke Alas Purwo.
Ragam tanggapan itu menempatkan kajian sebagai tahap penting sebelum ada keputusan. Bagi masyarakat Baduy, pemerintah juga perlu mendengar pesan mereka tentang perlindungan Ujung Kulon. Oom mengatakan imbauan menjaga alam dan satwa telah disampaikan lebih dari sekali. Ia berharap kawasan tersebut tetap dijaga, termasuk wilayah Gunung Honje.
Belum ada jadwal pemindahan atau rincian teknis yang disampaikan dalam laporan detikNews. Perkembangan berikutnya bergantung pada bagaimana pemerintah dan pihak terkait menilai risiko bencana, kemungkinan adaptasi badak, serta keberatan masyarakat adat. Sampai ada penjelasan lebih lengkap, nasib rencana relokasi masih berada pada tahap wacana.

