Kasus Penyadapan Ilegal, Suyudi Ungkap Peran Listyo

Nasional

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan alur penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Dalam rapat dengan Komisi III DPR di Senayan, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga menentukan sasaran, memberi perintah, dan menerima laporan hasil penyadapan.

Paparan itu menempatkan Listyo sebagai penerima akhir informasi atau end user. Menurut Suyudi, laporan yang diterimanya tidak hanya berupa hasil penyadapan harian, tetapi juga analisis. Informasi tersebut diduga disalurkan melalui Irjen Slamet Uliandi, yang saat itu menjabat Kadiv TIK Polri.

Kasus ini melibatkan empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo, Slamet, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta. Peran yang disampaikan Suyudi menunjukkan dugaan rangkaian kerja dari penentuan target hingga penyampaian hasil. Seluruhnya masih merupakan dugaan berdasarkan materi penyidikan yang dipaparkan dalam rapat.

Perintah diduga mengalir lewat jalur internal

Suyudi mengatakan Listyo diduga menyampaikan target kepada Ahrie Sonta, yang pernah menjabat pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri. Cara penyampaiannya, menurut pemaparan tersebut, bisa secara lisan atau melalui WhatsApp. Ahrie kemudian diduga meneruskan instruksi kepada operator untuk melakukan penyadapan.

Dalam penjelasan yang dikutip detikNews, Listyo juga diduga menjadi pihak yang menerima hasil akhir. Peran itu membuatnya berada di ujung alur informasi, sementara pemberian instruksi dan penetapan target disebut berlangsung pada awal rangkaian. Suyudi mengaitkan dugaan tersebut dengan peran menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Slamet, yang menjabat Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga menyetujui pelaksanaan penyadapan. Suyudi menyebut Slamet juga berposisi sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Dari jabatan itu, ia diduga memberikan persetujuan, lalu menyampaikan laporan harian dan analisis hasil penyadapan kepada Listyo.

Rincian peran tersebut memperlihatkan bahwa dugaan pelaksanaan tidak hanya melibatkan operator teknis. Dalam uraian Kapolri, ada pihak yang disebut menentukan sasaran, memberikan persetujuan, meneruskan perintah, serta mengirimkan hasil. Namun, keterangan dalam rapat itu merupakan pemaparan dugaan penyidik, bukan putusan pengadilan mengenai kesalahan para tersangka.

Persetujuan melalui WhatsApp dipersoalkan

Eko Hadi Santoso diduga menerima instruksi dari Slamet mengenai target tertentu. Ia menjabat pelaksana tugas Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Menurut Suyudi, Eko kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp, meski tidak disertai surat permohonan dari penyidik.

Periode jabatan Eko tersebut mendahului masa Ahrie sebagai pelaksana tugas Kabagmon, yakni 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026. Ahrie diduga menerima arahan yang disebut berasal dari Listyo, lalu meneruskannya kepada operator. Ia juga dituduh melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo dan memerintahkan seorang berinisial TK melakukan pengawasan atau surveillance.

Detikcom melaporkan bahwa Suyudi juga menyampaikan dugaan tindakan Ahrie setelah proses penyadapan berjalan. Ahrie disebut memerintahkan penghapusan data berupa rekaman suara dan log, serta pembubaran grup WhatsApp yang berisi instruksi terkait penyadapan. Dalam bahan keterangan yang disampaikan, Ahrie disebut telah dipecat dari Polri.

Empat tersangka memiliki rentang jabatan berbeda

Rangkaian waktu jabatan menjadi bagian dari pemaparan Suyudi di hadapan Komisi III. Eko bertugas sebagai pelaksana tugas Kabagmon hingga Oktober 2025, kemudian jabatan tersebut dipegang Ahrie sampai awal Oktober 2026. Sementara itu, Slamet disebut menjabat Kadiv TIK sejak 2021 hingga Oktober 2026. Rincian periode itu disampaikan untuk menjelaskan posisi masing-masing dalam dugaan alur penyadapan.

Dalam laporan detikNews dan detikcom mengenai rapat tersebut, Suyudi menyampaikan bahwa keempat tersangka diduga memiliki fungsi berbeda. Listyo disebut sebagai pemberi arahan dan penerima hasil, Slamet sebagai pihak yang diduga menyetujui serta meneruskan laporan, sedangkan Eko dan Ahrie dikaitkan dengan penerimaan dan pelaksanaan instruksi di bagian monitoring.

Informasi yang tersedia dalam paparan rapat itu berakhir pada uraian mengenai dugaan penghapusan rekaman dan log serta pembubaran grup percakapan. Suyudi tidak menjelaskan dalam keterangan tersebut langkah lanjutan penyidikan terhadap masing-masing tersangka.