Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dinilai layak mengisi posisi wakil presiden oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa. Namun, penilaian itu belum menjadi keputusan pencalonan. Saan menegaskan, siapa yang akan diusulkan tetap bergantung pada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan Saan disampaikan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menilai kebutuhan ke depan adalah sosok yang dapat merangkul berbagai pihak dan menjelaskan kebijakan agar dapat dijalankan secara efektif.
“mampu mengkonsolidasikan, mampu mempersatukan, dan mampu mengkomunikasikan berbagai hal,” kata Saan, menjelaskan kemampuan yang menurutnya dibutuhkan dari figur wakil presiden.
Dalam pandangan Saan, Dasco memiliki kapasitas tersebut. Ia juga menyebut nama Wakil Ketua DPR itu sebagai salah satu pilihan yang layak dari sejumlah nama yang beredar. Pernyataan itu menempatkan Dasco dalam pembicaraan politik, tetapi belum memastikan bahwa ia akan maju sebagai calon.
NasDem mengikuti kesepakatan soal jatah Gerindra
Saan menyampaikan bahwa pembicaraan di antara pimpinan partai politik telah mengerucut pada pemberian posisi wakil presiden kepada Partai Gerindra. NasDem, kata dia, mengikuti kesepakatan tersebut.
Meski begitu, Saan membedakan dukungan terhadap partai dengan penentuan orang yang akan diajukan. Nama dari Gerindra, menurutnya, menjadi kewenangan presiden untuk diputuskan.
“Siapa yang akan Presiden usulkan untuk menjadi calon wapres penggantinya, kan gitu,” ujar Saan. Ia menyebut penetapan figur sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo.
Sikap itu membuat pernyataan NasDem lebih berupa penilaian terhadap kelayakan Dasco, bukan pengumuman bahwa proses pencalonan telah selesai. Keputusan akhirnya masih berada di tangan presiden, sementara pembahasan resmi di internal Gerindra juga belum dilakukan.
Usulan dari daerah belum menjadi keputusan partai
Di Gerindra, dukungan terhadap Dasco disebut muncul dari pengurus daerah. Juru bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan hampir seluruh dewan pimpinan daerah tingkat provinsi dan sejumlah dewan pimpinan cabang menyampaikan usulan agar Dasco dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden.
Menurut Sugiat, para pengurus menyampaikan nama itu atas inisiatif sendiri, bukan setelah menerima arahan. Ia menggambarkan usulan tersebut sebagai suara dari struktur daerah. Namun, dukungan yang disuarakan pengurus belum sama dengan keputusan resmi partai.
Sugiat mengatakan Dewan Pimpinan Pusat Gerindra belum menggelar rapat resmi untuk membahas usulan itu. Karena Prabowo juga merupakan ketua umum partai, keputusan dari tingkat pusat, menurut Sugiat, pada akhirnya akan mengikuti keputusan Prabowo.
Dengan demikian, ada dua tahapan yang belum tuntas: pembahasan formal di internal Gerindra dan keputusan presiden mengenai nama yang akan diusulkan. Banyaknya dukungan dari daerah, jika benar menjadi pertimbangan, belum dengan sendirinya menetapkan Dasco sebagai calon.
Kapasitas konsolidasi menjadi alasan utama
Alasan Saan menyebut Dasco layak bertumpu pada kebutuhan untuk menjaga komunikasi dan menyatukan pihak-pihak terkait. Ia mengaitkan kemampuan tersebut dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Saan tidak menguraikan kebijakan tertentu yang dimaksud, tetapi menekankan pentingnya figur yang bisa menghubungkan berbagai kepentingan.
Dasco saat ini menjabat Wakil Ketua DPR dan Ketua Harian Gerindra. Dua posisi itu menjadi bagian dari konteks yang membuat namanya dibicarakan oleh NasDem maupun kader Gerindra di daerah. Dalam pernyataannya, Saan menyebut Dasco sebagai figur yang memiliki kapasitas konsolidasi, bukan menyampaikan rincian program jika ia kelak menduduki jabatan tersebut.
Seperti dilaporkan detikNews, usulan dari pengurus Gerindra daerah masih menunggu pembahasan di tingkat pusat. Sementara itu, Saan menyatakan NasDem mengikuti kesepakatan bahwa posisi tersebut diberikan kepada Gerindra. Penentuan nama tetap menanti keputusan Prabowo.
Belum ada rapat resmi DPP Gerindra yang membahas usulan Dasco. Proses berikutnya bergantung pada pembahasan partai dan keputusan presiden, yang menurut Saan memegang kewenangan untuk mengajukan calon pengganti wakil presiden.

