Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri setelah menjalani sidang etik terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Sidang di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026) berlangsung hingga malam.
Ahrie terlihat duduk di hadapan majelis dengan kepala tertunduk sambil memegang dan membaca dokumen. Rekaman yang ditayangkan detikNews dan KompasTV memperlihatkan mantan Kepala Divisi Hukum Polri itu menyimak jalannya persidangan. Sidang digelar tertutup.
Putusan etik tersebut menjatuhkan dua sanksi: perbuatan tercela sebagai sanksi etika dan PTDH sebagai sanksi administratif. Dengan keputusan itu, Ahrie tidak lagi berdinas sebagai anggota Polri. Namun, putusan etik ini merupakan proses internal kepolisian, sementara perkara penyadapan yang menyeretnya juga disebut sebagai dugaan tindak pidana.
Sidang berlangsung dari pagi hingga malam
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan sidang dimulai pukul 09.00 WIB dan baru berakhir pukul 20.10 WIB. Rentang waktu tersebut mencapai 11 jam 10 menit. Sejumlah pemberitaan menyebut persidangan berlangsung sekitar 10 jam, sementara KompasTV menyebut 11 jam.
Selama persidangan, majelis mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa barang bukti sebelum menjatuhkan putusan. Sidang dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko. Irjen Roma Hutajulu menjadi wakil ketua, sedangkan tiga anggota majelis lainnya adalah Irjen M Zulkarnain, Irjen Jayadi, dan Irjen Rakhmad Setyadi.
Isir menyebut proses tersebut sebagai bagian dari penegakan aturan terhadap personel yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Ia menegaskan tidak ada perlakuan khusus dalam penanganan internal kepolisian.
“Persidangan berlangsung mulai dari jam 09.00 WIB hingga baru selesai di pukul 20.10 WIB,” kata Johnny Eddizon Isir, seperti dikutip detikNews.
Seusai putusan dibacakan, awak media tidak melihat Ahrie keluar dari ruang sidang. Dalam laporannya, detikNews menyebut ia diduga dibawa keluar melalui jalur terpisah saat Isir memberikan keterangan kepada wartawan. Ahrie sebelumnya dikenal sebagai mantan ajudan Presiden.
Dugaan penyadapan juga masuk ranah pidana
Kasus yang menjadi latar sidang etik ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Menurut keterangan dalam laporan detikNews, praktik tersebut diduga berlangsung sejak 2025. Kepolisian telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara itu.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses pidana dan berbeda dari pemeriksaan kode etik yang berujung pada pemecatan Ahrie.
Tiga tersangka, menurut laporan yang sama, telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan setelah mengalami strok. Informasi itu tidak mengubah status Ahrie dalam proses etik, tetapi menunjukkan bahwa penanganan perkara melibatkan jalur hukum dan mekanisme disiplin kepolisian.
Dalam pernyataannya, Isir mengatakan penjatuhan sanksi dimaksudkan untuk menjaga integritas institusi dan kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah majelis mengumumkan putusan, bukan sebagai penjelasan mengenai motif atau cara penyadapan yang sedang diduga terjadi.
Ahrie disebut mengajukan banding
Tirto.id melaporkan Ahrie mengajukan banding atas keputusan PTDH. Pengajuan itu menjadi perkembangan setelah majelis etik menjatuhkan sanksi, meski bahan pemberitaan yang tersedia tidak memerinci kapan banding disampaikan atau bagaimana tahapan pemeriksaannya.
Karena itu, putusan pemecatan belum menutup seluruh perkembangan perkara. Proses banding yang dilaporkan Tirto akan menjadi tindak lanjut di jalur etik, sedangkan dugaan tindak pidana penyadapan tetap harus ditangani melalui proses hukum tersendiri. Keterangan mengenai hasil akhir proses pidana belum disampaikan dalam laporan-laporan tersebut.

