Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipercepat dengan mengerahkan seluruh sumber daya. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (12/10/2026), pemerintah menetapkan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan sebagai fokus utama di antara enam provinsi terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan Prabowo memberi perhatian besar terhadap penanganan karhutla. Arahan itu mencakup percepatan pemadaman sekaligus pencegahan agar api tidak meluas.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, berdasarkan laporan Kepala BNPB, masih ada sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi yang berada dalam proses pemadaman. Pemerintah mengerahkan lebih dari 60.177 personel gabungan untuk operasi darat, dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari.
Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan jadi fokus
Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi dua wilayah yang mendapat perhatian khusus pemerintah. Di Kalimantan Tengah, kawasan Tanjung Puting dan sekitarnya menjadi prioritas karena mencakup taman nasional yang perlu dilindungi, termasuk satwa di dalamnya.
Perhatian terhadap kawasan tersebut menambah tantangan operasi di lapangan. Pemerintah perlu memadamkan api sekaligus menjaga wilayah konservasi yang rentan terdampak kebakaran. Dudung menyebut penanganan di enam provinsi mengikuti laporan BNPB, sementara fokus utama saat ini diarahkan ke dua provinsi tersebut.
Operasi pemadaman melalui udara tetap berjalan. Namun, kondisi asap yang tebal menyulitkan helikopter menjangkau sejumlah titik, sehingga operasi darat menjadi tumpuan utama. Pemerintah juga terus melakukan water bombing di sejumlah wilayah untuk mempercepat pemadaman.
Perkembangan di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan disebut lebih baik. Meski demikian, upaya pemadaman dan pemantauan tetap berlangsung seiring penanganan di provinsi yang menjadi fokus utama.
Operasi darat diperkuat, pencegahan diperluas
Besarnya jumlah personel yang dikerahkan mencerminkan skala operasi darat yang sedang berjalan. Tingkat keberhasilan pemadaman di atas 80 persen merujuk pada luas lahan yang baru terbakar setiap harinya, menurut keterangan Teddy. Angka tersebut tidak menghapus kebutuhan untuk menangani lahan yang masih dalam proses pemadaman.
Prabowo juga meminta pencegahan dilakukan secara presisi dan terintegrasi hingga tingkat daerah. Dudung mengatakan, penanganan tidak seharusnya baru dimulai setelah api muncul. Pemerintah daerah dan unsur terkait diminta mengantisipasi kemungkinan kebakaran sejak dini.
Salah satu upaya yang disebut adalah mengoordinasikan Masyarakat Peduli Api dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Karang Taruna. Dengan pelibatan unsur di tingkat lokal, pemerintah berharap potensi kebakaran dapat dikenali lebih awal dan respons di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga terus dioptimalkan. Langkah ini berjalan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Pemerintah tetap mengandalkan operasi pemadaman selama proses tersebut berlangsung.
Pengelolaan gambut masuk agenda jangka panjang
Penanganan karhutla turut dibahas bersama rencana memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove. Dudung menyebut Satyawan Pudyatmoko, yang menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, diproyeksikan memimpin Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Pelantikannya diharapkan berlangsung pada pekan berikutnya, menurut pernyataan Dudung.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan bahwa peran badan restorasi gambut akan diperkuat dan dibuat lebih fleksibel untuk mendukung upaya menghadapi serta mencegah karhutla. Pembahasan ini menjadi bagian dari agenda jangka panjang, di samping pemadaman yang sedang berlangsung.
Dalam waktu dekat, perhatian pemerintah tertuju pada penyelesaian titik api, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Pada saat yang sama, koordinasi daerah, perlindungan kawasan konservasi, dan pengelolaan gambut akan menentukan seberapa kuat pencegahan dilakukan sebelum kebakaran kembali muncul.
