Nama jurnalis dan politisi Akbar Faizal disebut tercantum dalam daftar lebih dari 6.000 nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal. Informasi itu dilaporkan AFU.id dengan merujuk seorang sumber yang mengaku mengetahui daftar tersebut. Kepolisian belum membuka identitas orang-orang yang diduga menjadi sasaran.
Dalam laporan AFU.id, daftar itu juga disebut memuat nama akademisi hukum Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar, serta nomor seorang pejabat Polri. Namun, rincian nama tersebut belum disampaikan secara resmi oleh penyidik. Karena itu, penyebutan nama-nama itu masih bersandar pada keterangan sumber yang dikutip media tersebut, bukan pengumuman kepolisian.
Perkara ini menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. AFU.id melaporkan Listyo dan dua perwira tinggi Polri lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Laporan lain media itu menyebut ketiganya ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.
Identitas sasaran belum diumumkan polisi
Menurut penjelasan yang dikutip AFU.id, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin belum menguraikan nama sasaran satu per satu. Ia menyebut kelompok yang diduga menjadi target mencakup Presiden, pejabat negara, politikus, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pengusaha.
Perbedaan antara daftar yang diklaim telah dilihat sumber dan keterangan resmi itu penting. Penyebutan Akbar Faizal maupun akademisi lain belum dapat diperlakukan sebagai konfirmasi kepolisian. Identitas lengkap sasaran masih menjadi bagian dari penyidikan.
Sumber yang dikutip AFU.id menggambarkan dokumen tersebut berisi nomor telepon disertai nama dan pekerjaan atau jabatan. Ia juga menyebut ada nomor milik orang di lingkungan Polri. Dua laporan AFU.id menyebut Dedy Kusuma Bakti, tetapi mencantumkan keterangan jabatan yang berbeda: satu menyebut Kabakintelkam, sementara laporan lainnya menyebut Kabaintelkam. Kepolisian belum memberikan rincian resmi untuk mengonfirmasi keterangan itu.
Penyidik telusuri penggunaan sistem LIMS
Dugaan utama dalam perkara ini berkaitan dengan penggunaan Lawful Interception Management System atau LIMS. Penyidik mendalami apakah nomor-nomor tertentu dimasukkan ke dalam sistem tanpa pemeriksaan yang semestinya dan tanpa hubungan dengan proses penegakan hukum. Bila dugaan itu terbukti, perkara ini menyangkut bukan hanya siapa yang masuk daftar, tetapi juga bagaimana akses terhadap sistem penyadapan digunakan.
AFU.id menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026. Penyidik juga menelusuri dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari LIMS, yang menurut laporan tersebut terjadi pada Oktober 2026. Sejumlah saksi dan ahli telah diperiksa, sedangkan barang bukti elektronik disita untuk kepentingan penyidikan.
Dalam pemberitaan yang sama, Listyo disebut ditahan bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penetapan tersangka dan penahanan itu merupakan perkembangan yang dilaporkan AFU.id; rincian proses hukum selanjutnya belum diuraikan dalam bahan pemberitaan yang tersedia.
Presiden minta perkara dituntaskan
Presiden Prabowo Subianto, menurut laporan AFU.id, telah meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyelesaikan perkara tersebut secara terbuka. Permintaan itu muncul ketika penyidik masih mengusut mekanisme masuknya nomor ke LIMS dan dugaan hilangnya data dari sistem.
AFU.id juga menyampaikan klaim sumbernya bahwa nama Joko Widodo, keluarganya, dan orang-orang dekatnya tidak tercantum dalam daftar yang diperiksa. Klaim itu belum menjadi hasil verifikasi resmi kepolisian. Laporan media tersebut turut menyinggung daftar 43 nama yang beredar di media sosial, tetapi menyatakan daftar itu belum dikonfirmasi aparat.
Untuk saat ini, kepolisian belum merilis daftar sasaran secara terbuka. Pemeriksaan saksi, penelaahan barang elektronik, dan penelusuran aktivitas di LIMS menjadi bagian dari proses yang masih berjalan.

