Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai tindakan yang mengancam negara. Ia mengatakan praktik itu sudah berlangsung sejak Pemilihan Presiden 2024 dan meminta penanganannya dituntaskan melalui proses hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2026). Ia hadir bersama rombongan PDIP dalam kegiatan menyambut Hari Pahlawan. Menurut laporan detikNews, Hasto mengaitkan dugaan penyadapan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal lain dengan upaya menekan pihak yang bersikap kritis.
“Ketika Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saja itu juga dilakukan penyadapan, maka ini nyata-nyata merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditoleransi,” kata Hasto.
Hasto mengaitkan dugaan itu dengan Pemilu 2024
Hasto mengatakan informasi mengenai penyadapan tersebut pernah ia terima dari kalangan pers. Ia menyebut dugaan praktik itu terjadi ketika sejumlah pihak menyampaikan kritik terhadap Pemilu 2024. Namun, dalam pernyataannya, ia tidak memaparkan bukti yang mendasari klaim tersebut.
Ia juga mengungkap adanya tekanan terhadap pihak-pihak yang kritis pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Hasto, informasi hasil penyadapan diduga digunakan untuk menekan mereka. Klaim itu merupakan keterangan Hasto, bukan kesimpulan hukum yang telah diputus pengadilan.
Sekjen PDIP itu menilai penyadapan seharusnya mengikuti prosedur resmi, termasuk tahapan penyelidikan dan persetujuan pengadilan. Ia berpendapat tindakan tanpa mekanisme tersebut dapat berujung pada tindak pidana, terlebih jika menyangkut kepala negara serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan nasional.
Dalam laporan detikcom, Hasto juga menolak penyadapan digunakan untuk kepentingan persaingan politik. Ia mendukung penuntasan perkara dan menyatakan praktik semacam itu tidak boleh berulang. Hasto tidak menyampaikan secara tegas siapa yang dianggap sebagai pengendali dugaan operasi tersebut.
Istana menyebut perkara membahayakan negara
Sebelum Hasto berbicara di Blitar, Istana telah menyampaikan penilaian bahwa dugaan penyadapan terhadap Prabowo dapat mengarah pada perbuatan makar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan sikap itu dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026), sebagaimana diberitakan detikcom.
Prasetyo menyebut perkara tersebut juga berpotensi mengancam keselamatan pimpinan negara dan kepentingan negara. Ia mengatakan Prabowo telah menandatangani keputusan presiden yang memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Menurut penjelasan Mensesneg, keputusan itu diambil karena Listyo termasuk salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan.
Keterangan Istana tersebut menempatkan perkara ini bukan semata sebagai persoalan tata cara penyadapan, tetapi juga menyangkut keamanan pejabat tertinggi negara. Meski begitu, status tersangka dan penilaian bahwa suatu tindakan mengarah pada makar tidak dengan sendirinya menjadi putusan bersalah. Penetapan kesalahan tetap harus melalui proses hukum.
Prosedur penyadapan kembali dipersoalkan
Perdebatan yang muncul dari pernyataan Hasto dan Istana berpusat pada dugaan penggunaan penyadapan tanpa prosedur yang sah. Hasto menyampaikan bahwa persetujuan pengadilan dan proses penyelidikan semestinya menjadi bagian dari mekanisme. Ia menganggap penyadapan yang diduga dilakukan terhadap presiden memiliki bobot berbeda karena menyentuh keamanan negara.
Namun, rincian tentang cara penyadapan dilakukan, informasi apa yang diperoleh, serta siapa saja yang menjadi sasaran tidak dijelaskan dalam keterangan Hasto yang diberitakan. Ia juga tidak merinci kapan tepatnya praktik itu dimulai, selain menyebut berlangsung sejak awal dan menghubungkannya dengan Pemilu 2024. Karena itu, klaim mengenai tujuan membungkam pihak kritis masih perlu diuji dalam penyidikan.
Hasto menyebut praktik tersebut bukan hanya persoalan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga berpotensi melanggar hak warga. Ia merujuk pengalaman PDIP dan kelompok kritis, tanpa menguraikan kasus-kasus lain secara terperinci dalam kesempatan itu. Partainya, kata dia, mendukung upaya penegakan hukum agar perkara tersebut dituntaskan.
Langkah yang telah diumumkan Istana adalah pemberhentian Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Perkembangan berikutnya bergantung pada proses hukum terhadap para tersangka dan pembuktian atas dugaan penyadapan yang disampaikan kepada publik.

