Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguat setelah muncul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Ia mengatakan partainya terus berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR, sementara tekanan publik atas kasus tersebut disebut ikut bertambah.
Dalam keterangannya pada Sabtu, 7 November 2026, Hasto menyebut pembicaraan politik di parlemen berlangsung intensif. Menurut dia, komunikasi itu melibatkan delapan fraksi. Namun, ia tidak menyebut fraksi mana saja yang telah diajak bicara atau menjelaskan apakah sudah ada kesepakatan untuk membawa usulan pemakzulan ke tahap resmi.
“Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya,” kata Hasto, seperti diberitakan CNN Indonesia. Ia menilai kasus dugaan penyadapan membuat desakan masyarakat semakin kuat dan suara yang mendorong tindakan terhadap Gibran lebih terkonsolidasi.
Dugaan penyadapan menambah tekanan politik
Perkara penyadapan yang disinggung Hasto berkaitan dengan dugaan tindakan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh penting lain. Informasi yang tersedia tidak merinci kapan penyadapan itu diduga terjadi, siapa saja tokoh lain yang menjadi sasaran, maupun bukti yang mendasari dugaan tersebut. Karena itu, penyadapan dalam konteks ini tetap merupakan tuduhan yang menjadi bahan perdebatan politik.
Hasto menghubungkan perkara itu dengan dorongan agar Gibran diberhentikan dari jabatan wakil presiden. Ia menyebut suara publik dan komunikasi antarfraksi sebagai faktor yang memperkuat tuntutan. Meski demikian, pernyataannya belum disertai keterangan mengenai langkah formal di DPR, seperti pengajuan usul atau jadwal pembahasan. Yang disampaikan adalah berlangsungnya dialog politik dan harapan bahwa aspirasi tersebut akan didengar oleh semua fraksi.
Perbedaan itu penting untuk membaca perkembangan secara cermat. Menguatnya seruan politik belum dengan sendirinya berarti proses pemberhentian telah berjalan. Sampai keterangan Hasto tersebut, belum ada rincian tentang keputusan bersama lintas fraksi ataupun tahapan resmi yang sudah ditempuh. Pernyataan itu menggambarkan posisi dan dorongan politik PDIP, bukan pengumuman bahwa Gibran telah diberhentikan atau prosesnya telah diputuskan.
Hasto persoalkan dasar legitimasi Gibran
Selain mengangkat dugaan penyadapan, Hasto menyampaikan penilaiannya bahwa Gibran tidak lagi memiliki legitimasi sebagai wakil presiden. Ia mendasarkan kritik tersebut pada sejumlah persoalan yang menurutnya berkaitan dengan proses pencalonan serta kelayakan Gibran menjadi pemimpin.
Di antara hal yang disebut Hasto adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 dan persoalan pemenuhan syarat pendidikan. Ia juga menyinggung usia Gibran serta dugaan adanya ketentuan yang ia sebut sebagai “pasal selundupan”. Menurut Hasto, persoalan ijazah SMA atau sederajat termasuk hal yang perlu diperhatikan dalam menilai syarat pencalonan tersebut.
Uraian itu merupakan pandangan politik Hasto. Dalam keterangannya, ia tidak menyajikan penjelasan rinci mengenai dasar hukum untuk setiap keberatan, ataupun dokumen yang dapat digunakan pembaca untuk menguji klaim tentang ijazah. Karena itu, keberatan mengenai syarat pendidikan dan dampaknya terhadap legitimasi Gibran perlu dipahami sebagai tudingan yang disampaikan oleh Sekjen PDIP, bukan sebagai kesimpulan hukum baru.
Rangkaian isu tersebut membuat perdebatan mengenai jabatan wakil presiden bersinggungan dengan persoalan hukum dan kepercayaan publik. Hasto berupaya mengaitkan kritik terhadap proses pencalonan dengan tuntutan politik yang mengemuka setelah kasus penyadapan mencuat. Namun, kedua isu itu memiliki pokok persoalan berbeda: satu menyangkut dugaan tindakan terhadap sejumlah tokoh, sedangkan yang lain berkaitan dengan penilaian atas syarat dan proses pencalonan Gibran.
Dialog fraksi belum disertai rincian keputusan
Hasto mengatakan PDIP akan meneruskan komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR. Ia berharap aspirasi yang disebutnya semakin kuat dapat didengar oleh seluruh fraksi. Belum ada keterangan dari Hasto mengenai hasil pembicaraan tersebut, termasuk apakah ada fraksi yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pemakzulan.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil komunikasi politik itu dan apakah tuntutan tersebut bergerak dari pernyataan menjadi langkah kelembagaan. Untuk saat ini, keterangan Hasto menunjukkan bahwa PDIP tengah mendorong isu tersebut di parlemen, sementara dugaan penyadapan dan kritik atas legitimasi Gibran masih menjadi pokok perdebatan.

