KPK masih menelusuri alasan seorang tersangka kasus digitalisasi SPBU memberikan uang Rp 2 miliar kepada Bobby Rasyidin. Uang tersebut disita dari Bobby pada Agustus 2025, sebelum ia menjabat Direktur Utama PT KAI. Penyidik kini menguji kaitannya dengan perkara pengadaan perangkat untuk stasiun pengisian bahan bakar umum itu.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami asal dan tujuan pemberian uang tersebut. Menurut dia, pemeriksaan terhadap uang sitaan dapat membantu mengungkap perkara yang berkaitan dengan pengadaan mesin EDC dan ATG. KPK belum menyampaikan kesimpulan mengenai hubungan spesifik uang itu dengan proyek.
“Kami lakukan pendalaman, kami lakukan analisis bagaimana kaitannya dengan perkara tersebut,” kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 6 November 2026, seperti diberitakan detikNews.
Uang diterima sebelum Bobby memimpin KAI
KPK menyebut Bobby menerima uang itu sebelum menduduki posisi puncak di PT KAI. Waktu penerimaan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa, tetapi belum menjelaskan dengan sendirinya tujuan pemberian atau keterkaitannya dengan pengadaan digitalisasi SPBU.
Budi menyatakan uang itu berasal dari salah satu tersangka yang mengerjakan proyek pengadaan perangkat. Bobby sendiri, menurut KPK, bukan penyedia barang maupun jasa dalam proyek yang sedang disidik. Karena itu, penyidik tengah menelusuri hubungan antara pemberi, penerima, dan perkara pengadaan, bukan menyatakan bahwa Bobby merupakan pelaksana proyek.
Penyitaan dilakukan pada Agustus 2025. Informasi ini kembali disampaikan KPK setelah kabar mengenai uang tersebut dikaitkan dengan jabatan Bobby di KAI. Kompas.com juga melaporkan keterangan KPK bahwa penyitaan berlangsung pada bulan tersebut. Bobby membantah pemberitaan mengenai dirinya, sebagaimana tercantum dalam laporan Kompas.id.
Belum ada rincian dalam keterangan KPK yang tersedia mengenai kapan persis uang diberikan, dalam bentuk apa, atau apa alasan yang disampaikan pemberi. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi bagian dari pendalaman penyidik. KPK juga belum mengumumkan apakah uang tersebut berkaitan langsung dengan keputusan tertentu dalam proyek.
EDC dan ATG dalam pengadaan SPBU
Perkara yang diusut KPK mencakup pengadaan EDC atau electronic data capture serta ATG, singkatan dari automatic tank gauge. Perangkat ATG digunakan untuk memantau kondisi tangki pendam BBM secara otomatis, termasuk tingkat dan volume bahan bakar, suhu, serta kandungan air.
Pengadaan kedua jenis alat itu menjadi konteks penyidikan, sementara aliran uang Rp 2 miliar merupakan salah satu petunjuk yang sedang dianalisis. KPK belum menguraikan bagaimana uang tersebut berhubungan dengan proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, atau hasil pengadaan. Keterangan lembaga sejauh ini berfokus pada penelusuran hubungan uang sitaan dengan perkara.
Pembedaan itu penting. KPK menyatakan pemberi uang merupakan pihak yang mengerjakan proyek, sedangkan Bobby bukan penyedia barang dan jasa dalam perkara tersebut. Namun, status penerima dan waktu penerimaan tetap menjadi materi yang diselidiki. Belum ada keterangan bahwa Bobby telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus digitalisasi SPBU.
Tiga tersangka telah ditahan
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas dua mantan petinggi sebuah badan usaha milik negara dan satu orang dari pihak swasta. Ketiganya ditahan sejak awal Agustus 2026, menurut keterangan yang disampaikan KPK.
Penyidikan masih berjalan. Dengan menelusuri uang yang disita dan keterkaitannya dengan proyek EDC serta ATG, KPK berupaya memperjelas alur transaksi dalam perkara tersebut. Lembaga antirasuah belum mengumumkan hasil akhir analisis maupun langkah hukum lanjutan terhadap Bobby.

