Ratusan pabrik garmen di Bangladesh berhenti beroperasi pada Kamis, 12 November 2026, setelah pekerja datang ke tempat kerja tetapi menolak memulai produksi. Mereka menuntut upah minimum bulanan 30.000 taka, sekitar Rp4,3 juta, di tengah belum adanya kepastian mengenai besaran kenaikan gaji yang dijanjikan.
Aksi berlangsung di kawasan industri Gazipur, Ashulia, dan Savar. Menurut laporan CNBC Indonesia yang mengutip AFP, buruh berupaya menggelar demonstrasi di jalan, tetapi langkah mereka tertahan barikade polisi. Para pekerja tetap datang ke pabrik, namun sebagian hanya melakukan absensi sebelum pulang.
Perselisihan upah yang kembali memanas itu membuat operasional pabrik terganggu dan menambah tekanan terhadap industri ekspor utama Bangladesh. Pengusaha, di sisi lain, memperingatkan bahwa pekerja yang tidak bekerja berisiko tidak menerima gaji untuk hari tersebut.
Tuntutan buruh jauh di atas upah saat ini
Nilai upah yang diminta pekerja berarti kenaikan sekitar 140 persen dari standar minimum saat ini, yakni 12.500 taka atau kurang lebih Rp1,8 juta per bulan. Perbedaan besar antara angka yang berlaku dan tuntutan buruh menjadi pusat kebuntuan dalam perundingan.
Dewan pengupahan garmen telah menyepakati kenaikan upah minimum pada 4 November, setelah protes berlangsung selama beberapa hari. Kesepakatan itu sempat membantu meredakan ketegangan dan membuat kegiatan pabrik kembali normal. Namun, angka baru belum diumumkan dan baru dijadwalkan keluar pada Desember.
Upah revisi tersebut direncanakan berlaku mulai Januari. Jeda waktu antara kesepakatan dan pengumuman nominal membuat pekerja belum mengetahui berapa besar pendapatan minimum yang akan mereka terima. Ketidakpastian itu menjadi salah satu alasan ketegangan kembali muncul, meski kerangka kenaikan sudah disepakati.
Gelombang terbaru pecah pada Rabu, sehari sebelum penutupan yang dilaporkan meluas. Sumber dari Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA) menyebut lebih dari 100 pabrik ditutup paksa saat itu. Pada Kamis, pekerja di sejumlah pusat produksi kembali datang tanpa menjalankan pekerjaan.
Gangguan mengancam rantai pasok dan pendapatan ekspor
Industri garmen Bangladesh bernilai sekitar 38 miliar dollar AS per tahun, setara Rp684 triliun, dan menyumbang empat perlima pendapatan ekspor negara tersebut. Sektor ini mempekerjakan lebih dari empat juta orang. Bangladesh, dengan penduduk sekitar 170 juta jiwa, merupakan eksportir pakaian terbesar kedua di dunia setelah China dan memasok berbagai merek fesyen internasional.
Besarnya sektor tersebut membuat penghentian produksi berulang berisiko menjalar ke luar pabrik. Mantan Direktur BGMEA Mohiuddin Rubel memperingatkan, kerusakan akibat gangguan berkepanjangan dapat sulit dipulihkan. Ia juga menilai pembeli internasional bisa mempertanyakan keandalan keamanan rantai pasok Bangladesh apabila krisis terus berlangsung.
“Gangguan ini merugikan semua orang. Bisnis kehilangan uang, pekerja kehilangan hari kerja, ekonomi terpukul, dan kerusakan itu sulit untuk diperbaiki,” kata Mohiuddin Rubel.
Dampak langsung juga dirasakan oleh pekerja yang kehilangan hari kerja ketika pabrik berhenti. Khanam, seorang buruh garmen, memperkirakan demonstrasi tidak akan segera berakhir apabila dewan pengupahan belum menetapkan angka revisi yang dapat diterima pekerja. Ia menyebut buruh datang untuk absen, lalu meninggalkan pabrik.
BGMEA mewakili sekitar 4.500 pabrik anggota. Asosiasi itu menyerukan agar situasi tetap tenang, sementara pejabatnya menggelar pertemuan darurat pada Rabu untuk membahas perkembangan aksi. Para pemilik pabrik juga mempertimbangkan kebijakan “tidak bekerja, tidak dibayar” bagi pekerja yang tidak menjalankan tugas.
Pengusaha menolak tekanan melalui aksi mogok
Presiden BGMEA Mahmudul Hasan mengatakan asosiasi dan dewan pengupahan tidak ingin proses perundingan berlangsung bersamaan dengan kerusuhan di pabrik. Sikap itu disampaikan ketika mogok kembali menghambat produksi, sementara besaran upah baru belum diumumkan kepada pekerja.
“Negosiasi di dewan pengupahan dan kerusuhan di pabrik tidak dapat berlangsung secara bersamaan,” kata Mahmudul Hasan.
BGMEA menghadapi tekanan dari dua arah: menjaga kegiatan produksi tetap berjalan dan merespons tuntutan buruh atas upah yang lebih tinggi. Sementara itu, pekerja masih menunggu pengumuman nominal dari dewan pengupahan pada Desember. Besaran yang ditetapkan akan menentukan apakah kesepakatan kenaikan mampu meredakan aksi sebelum penerapannya pada Januari.

