HMP Gibran Bisa Gugur jika Pengunduran Diri Resmi

Nasional

Usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak lagi relevan apabila ia benar-benar mengundurkan diri dari jabatan. Namun, sampai Kamis, 12 November 2026, proses pengajuan HMP masih berjalan di DPR dan dijadwalkan diumumkan dalam sidang paripurna.

Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengatakan HMP akan kehilangan objek jika pengunduran diri Gibran telah dinyatakan secara resmi. Pernyataan itu disampaikan saat beredar kabar bahwa Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Dalam keterangan yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Khozin menyebut, “Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek.”

Dengan demikian, dua hal masih perlu dibedakan: kabar pengunduran diri yang beredar dan proses politik yang sedang berlangsung di parlemen. Penilaian Khozin mengenai nasib HMP disampaikan dengan syarat bahwa Gibran benar-benar mundur, bukan sebagai konfirmasi bahwa pengunduran diri itu sudah berlaku.

Pengumuman HMP tetap masuk agenda DPR

Kalamanthana melaporkan bahwa usulan HMP telah diajukan oleh 120 anggota DPR. Pada Kamis siang, prosesnya masih berjalan dan sidang paripurna DPR dijadwalkan mengumumkan usulan tersebut secara resmi. Karena itu, kabar mengenai kemungkinan mundurnya Gibran belum serta-merta menghentikan agenda parlemen yang telah disiapkan.

Khozin mengatakan proses HMP tetap berjalan pada hari itu. Pengumuman di sidang paripurna merupakan bagian dari tahapan yang sedang ditempuh DPR, sementara dampak pengunduran diri terhadap kelanjutan usulan bergantung pada kepastian bahwa Gibran benar-benar melepas jabatan. Bahan yang disampaikan kedua media tersebut belum memuat hasil sidang paripurna atau keputusan DPR setelah pengumuman.

Isu HMP ini muncul dalam polemik mengenai ijazah Gibran. Di tengah kabar pengunduran dirinya, Gibran juga datang ke kompleks parlemen di Jakarta pada Kamis sekitar pukul 11.15 WIB. ANTARA melaporkan ia mengenakan jas hitam dan dasi merah, lalu langsung masuk ke gedung dan menuju ruang rapat MPR. Ia tidak memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu, hanya menyapa mereka dengan gestur.

Konstitusi mengatur pengisian jabatan wapres

Jika jabatan wakil presiden kosong, Khozin merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur pengisian posisi wapres paling lambat 60 hari. MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan Presiden.

Kalamanthana juga mengutip penjelasan Khozin mengenai batas waktu pengusulan calon. Presiden dapat menyampaikan dua nama kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR. Ketentuan itu, menurut Khozin, merujuk pada Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.

Aturan tersebut menjelaskan jalur pengisian jabatan bila terjadi kekosongan, tetapi tidak mengubah syarat utama yang menjadi dasar penilaian Khozin atas HMP: pengunduran diri harus benar-benar terjadi. Selama status itu belum dipastikan, agenda DPR dan kemungkinan kelanjutan proses tetap menjadi dua perkembangan yang perlu dicermati.

Polemik ijazah masuk catatan revisi UU Pemilu

Khozin, yang merupakan politisi PKB, menyatakan polemik ijazah Gibran dapat menjadi bahan dalam pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia menyampaikan hal itu karena Panja Komisi II DPR sedang membahas revisi undang-undang tersebut. Menurutnya, persoalan yang muncul dapat dicatat sebagai bahan penyempurnaan aturan.

Untuk saat ini, perhatian parlemen tertuju pada pengumuman usulan HMP dalam sidang paripurna DPR. Sementara itu, konsekuensi konstitusional terkait kursi wakil presiden baru akan relevan jika pengunduran diri Gibran dipastikan resmi.