Rasio utang pemerintah global diperkirakan meningkat dari sekitar 94 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 menjadi 100 persen pada 2029. Di tengah tren itu, Sudan diproyeksikan mencatat rasio utang tertinggi pada 2026, yakni 334,41 persen terhadap PDB, menurut data Dana Moneter Internasional (IMF).
Proyeksi tersebut termuat dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2026. IMF juga memperingatkan bahwa utang pemerintah dunia bergerak mendekati tingkat tertinggi sejak Perang Dunia II. Kenaikan beban pinjaman menjadi tantangan bagi pemerintah yang masih harus membiayai kebutuhan publik sekaligus membayar bunga utang.
Rasio utang membandingkan pinjaman dengan ukuran ekonomi
Rasio utang bruto pemerintah terhadap PDB menunjukkan besarnya utang negara dibandingkan ukuran perekonomiannya. Angka yang tinggi berarti nilai kewajiban pemerintah besar jika disandingkan dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun.
Namun, rasio tersebut bukan satu-satunya ukuran untuk menilai kemampuan sebuah negara membayar utang. Pendapatan pemerintah, tingkat bunga, jadwal jatuh tempo, serta aset yang dimiliki turut menentukan seberapa berat kewajiban itu. Karena itu, dua negara dengan rasio serupa belum tentu menghadapi risiko keuangan yang sama.
IMF memperkirakan sejumlah negara akan memiliki rasio utang di atas 100 persen terhadap PDB pada 2026. Dalam data yang dikutip, Sudan berada di posisi pertama, disusul Jepang dan Singapura. Amerika Serikat serta Prancis juga masuk dalam kelompok negara dengan rasio tinggi. Angka-angka tersebut merupakan proyeksi, bukan catatan akhir yang telah terealisasi.
Sudan dan Jepang menghadapi tekanan berbeda
Rasio utang Sudan diperkirakan mencapai 334,41 persen terhadap PDB pada 2026. Beban tersebut berkaitan dengan tekanan ekonomi yang telah berlangsung lama dan semakin berat akibat konflik bersenjata berkepanjangan. Perang saudara yang berlangsung sejak April 2023 merusak kegiatan ekonomi, mengganggu perdagangan, serta menekan kemampuan pemerintah memperoleh pendapatan.
Tantangan Sudan bukan hanya mengelola kewajiban utang, tetapi juga memulihkan perekonomian yang terdampak konflik. Ketika aktivitas ekonomi dan penerimaan pemerintah tertekan, ruang untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus membayar kewajiban menjadi semakin terbatas.
Jepang menempati posisi kedua dengan rasio utang yang diproyeksikan sebesar 199,37 persen terhadap PDB. Pemerintah Jepang telah lama mengandalkan penerbitan surat utang untuk membiayai berbagai kebutuhan. Tekanan anggaran juga datang dari bertambahnya penduduk lanjut usia, yang mendorong kebutuhan belanja pensiun dan kesehatan.
Meski rasionya tinggi, kondisi Jepang tidak sepenuhnya sama dengan negara berkembang yang menghadapi beban utang besar. Jepang memiliki pasar keuangan yang besar, aset pemerintah yang cukup banyak, dan sebagian besar utangnya diterbitkan dalam yen. Faktor-faktor tersebut membuat angka rasio perlu dibaca bersama konteks keuangan negara.
Singapura, Amerika Serikat, dan Prancis dalam daftar
Singapura berada di posisi ketiga dengan rasio utang bruto 166,42 persen terhadap PDB. Angka ini, menurut penjelasan pemerintah Singapura yang dikutip dalam bahan, tidak otomatis menggambarkan masalah keuangan. Sebagian besar pinjaman digunakan untuk investasi dan pengelolaan cadangan keuangan, bukan membiayai pengeluaran rutin.
Singapura juga memiliki aset keuangan yang nilainya melampaui kewajiban utangnya. Karena itu, cara negara tersebut mengelola pinjaman berbeda dari pemerintah yang menambah utang untuk menutup kekurangan anggaran. Perbedaan tujuan penggunaan dana menjadi salah satu konteks penting saat membandingkan rasio antarnegeri.
Amerika Serikat berada di posisi kedelapan, dengan rasio utang yang diperkirakan mencapai 126,79 persen terhadap PDB pada 2026. Kebutuhan belanja sosial, kesehatan, dan pertahanan, ditambah pembayaran bunga pinjaman, turut membentuk tekanan anggaran. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menurunkan beban utang AS dengan cepat. IMF menilai penyesuaian kebijakan fiskal diperlukan agar kondisi utang tetap terjaga dalam jangka panjang.
Prancis menempati posisi kesepuluh dengan rasio 118,46 persen terhadap PDB. Deretan angka tersebut memperlihatkan bahwa tingginya utang bukan persoalan satu negara saja. Namun, dampaknya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola penerimaan, biaya pinjaman, aset, dan kebutuhan belanja.
Biaya pinjaman menjadi perhatian berikutnya
Tekanan utang dapat bertambah ketika suku bunga dan biaya pinjaman naik. Pemerintah kemudian harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk membayar kewajiban, sementara kebutuhan infrastruktur, kesehatan, dan pertahanan tetap memerlukan anggaran. Persaingan kebutuhan belanja itu membuat pengelolaan fiskal semakin penting.
Proyeksi IMF hingga 2029 menjadi pengingat bahwa rasio utang perlu dipantau bersama kondisi ekonomi dan kebijakan masing-masing negara. Tantangan ke depan bukan sekadar menekan angka, melainkan menjaga agar pinjaman tetap dapat dikelola tanpa mengorbankan kebutuhan publik maupun kemampuan pemerintah memenuhi kewajibannya.
