KSAD Jenderal Tandyo Budi Revita menyatakan TNI Angkatan Darat akan mempercepat pelaksanaan sejumlah program pemerintah, mulai dari operasionalisasi KDKMP dan sekolah rakyat hingga ketahanan pangan. Presiden Prabowo Subianto juga memberi arahan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan serta situasi di Papua.
Tandyo menyampaikan hal itu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia mengatakan amanat sebagai Kepala Staf TNI AD menempatkannya pada tanggung jawab untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang melibatkan Angkatan Darat.
“Tentunya banyak program-program strategis dari Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran yang melibatkan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat,” kata Tandyo. Ia menyebut percepatan operasionalisasi program-program tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi institusi yang kini dipimpinnya.
Program pemerintah jadi prioritas Angkatan Darat
Dalam keterangannya, Tandyo menyebut tiga bidang yang menjadi perhatian, yakni KDKMP, sekolah rakyat, dan ketahanan pangan. Ia mengatakan Angkatan Darat akan berupaya menyelesaikan tugas yang diberikan Presiden secepatnya. Pernyataan itu menempatkan dukungan terhadap program pemerintah sebagai salah satu agenda awal kepemimpinannya.
“Apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan. Yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” ujarnya. Tandyo tidak merinci tahapan, target waktu, maupun bentuk keterlibatan prajurit dalam masing-masing program.
Namun, ia menegaskan bahwa tantangannya adalah mempercepat operasionalisasi. Dengan demikian, arahan yang diterima bukan hanya berkaitan dengan dukungan umum, melainkan pelaksanaan program yang melibatkan TNI AD. Rincian lebih lanjut mengenai pola kerja di lapangan belum disampaikan dalam keterangannya di Istana.
Tandyo menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak yang diangkat menjadi Wakil Panglima TNI. Pergantian tersebut membuat Tandyo memimpin Angkatan Darat di tengah sejumlah agenda pemerintah yang, menurut keterangannya, membutuhkan keterlibatan institusi itu.
Pasukan AD disiapkan membantu pemadaman karhutla
Selain program pemerintah, Tandyo menyinggung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia mengatakan sebaran prajurit Angkatan Darat di berbagai wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk membantu upaya pemadaman, terutama di lahan gambut.
“TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya. Untuk bisa mempercepat membantu pemadaman khususnya lahan-lahan gambut ini, akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini,” kata Tandyo.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pengerahan prajurit akan disesuaikan dengan kemampuan TNI AD. Tandyo tidak menyebut lokasi kebakaran tertentu ataupun jumlah personel yang akan diturunkan. Fokus yang ia sampaikan adalah dukungan untuk mempercepat pemadaman, dengan lahan gambut disebut secara khusus.
Penanganan karhutla menjadi bagian lain dari arahan yang dibicarakan Tandyo. Ia mengaitkan kesiapan Angkatan Darat dengan luasnya sebaran prajurit, sehingga bantuan dapat diberikan untuk mendukung pemadaman. Namun, ia belum memaparkan mekanisme koordinasi dengan pihak lain atau rincian pelaksanaan di lapangan.
Papua: kesejahteraan dan gangguan keamanan
Untuk Papua, Tandyo mengatakan perhatian Angkatan Darat mencakup kesejahteraan masyarakat sekaligus penanganan gangguan keamanan. Ia menyebut Papua sebagai salah satu prioritas dalam penyelesaian program Presiden. Kedua aspek itu, menurutnya, menjadi fokus yang perlu diperhatikan secara bersamaan.
“Apakah itu dari sisi kesejahteraan, apakah itu dari sisi gangguan keamanan,” ujarnya. Tandyo tidak menjabarkan program kesejahteraan yang dimaksud, tetapi ia menegaskan bahwa persoalan keamanan tetap menjadi perhatian TNI AD.
Ia mencontohkan situasi di Maybrat, Papua Barat Daya, yang menurutnya sempat ramai dalam dua hingga tiga tahun sebelumnya. Tandyo mengatakan dalam beberapa hari terakhir ada pihak yang turun dan ada yang ditangkap. Ia menyebut perkembangan itu sebagai bagian dari upaya memberikan efek gentar kepada kelompok yang belum kembali mendukung NKRI.
“Tentunya ini akan menjadi deterrent kepada yang saudara-saudara kita yang belum sadar untuk bisa kembali ke NKRI,” kata Tandyo. Ia menggambarkan langkah tersebut sebagai upaya mendorong mereka kembali, di tengah perhatian terhadap gangguan keamanan di wilayah itu.
Ketiga agenda yang disampaikan Tandyo—program pemerintah, karhutla, dan Papua—menunjukkan rentang tugas yang ia sebut akan dihadapi Angkatan Darat. Pelaksanaan dan rincian tiap arahan masih perlu ditunggu, terutama terkait bagaimana percepatan program dan pengerahan kemampuan prajurit akan diterapkan di lapangan.
