Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumpulkan sejumlah menteri pada Minggu, 18 Oktober 2026, setelah demonstrasi nasional yang berujung bentrokan, pembakaran, dan penjarahan di berbagai kota. Seusai pertemuan, Macron dijadwalkan menyampaikan pidato pada pukul 18.00 GMT, ketika pemerintah mulai menghitung dampak kerusuhan.
Aksi pada Sabtu itu mulanya berlangsung sebagai unjuk rasa menentang meningkatnya biaya hidup. Namun, bentrokan antara kelompok massa dan polisi kemudian terjadi di sejumlah wilayah. Gedung publik dibakar, toko dijarah, kendaraan rusak, dan dinding bangunan dipenuhi coretan.
Menurut laporan Reuters, seorang pengunjuk rasa meninggal dunia setelah mengalami henti jantung saat demonstrasi di Paris. Menteri Dalam Negeri Prancis menyebut sekitar 1.800 orang ditangkap di seluruh negeri dan lebih dari 500 anggota kepolisian terluka.
Kerusuhan Prancis meluas, ratusan orang ditangkap di Paris
Di Paris, polisi mencatat 855 penangkapan setelah aksi berakhir ricuh. Angka itu merupakan rekor penangkapan di ibu kota, menurut laporan Reuters. Sementara itu, lebih dari setengah juta orang diperkirakan mengikuti demonstrasi di puluhan kota di Prancis.
Unjuk rasa berskala besar tersebut berlangsung di tengah gelombang protes siswa sekolah menengah yang telah berjalan selama sekitar empat minggu. Aksi-aksi sebelumnya juga beberapa kali diwarnai kekerasan, di tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap biaya hidup yang meningkat dan layanan publik yang dinilai memburuk.
Meski banyak peserta berunjuk rasa secara damai, kelompok-kelompok kecil yang melakukan kekerasan menyasar bangunan publik dan tempat usaha. Sejumlah butik mewah serta supermarket dijarah, sementara kendaraan dan petugas kepolisian menjadi sasaran serangan.
Di Paris, kerusakan terlihat pada etalase toko dan sepeda yang hangus terbakar. Slogan-slogan yang disemprotkan ke dinding juga menjadi jejak kericuhan yang terjadi setelah demonstrasi dimulai dengan damai.
Seorang warga Belanda, Tije De Boer, mengatakan suasana di kawasan Place de la Republique terasa seperti zona perang. Ia datang ke Paris bersama anak-anaknya untuk menemui seorang teman, tetapi harus meninggalkan hotel tempat mereka menginap setelah bangunan itu mengalami kerusakan parah.
“Rasanya seperti zona perang di sini,” ujar De Boer.
Macron janjikan proses hukum bagi pelaku penjarahan
Macron menegaskan pemerintah akan menindak orang-orang yang melakukan kekerasan, perusakan, dan penjarahan. Dalam pernyataan di platform X pada Sabtu malam, ia mengatakan tidak ada tempat bagi kekerasan di Republik Prancis.
“Mereka yang telah melakukan penjarahan, menyerang kantor pemerintahan maupun tempat usaha, bahkan menjarah balai kota kita, akan dituntut dan dihukum,” tulis Macron.
Pemerintah menyebut kelompok “ultra-kiri” dan para kriminal sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan. Tuduhan itu disampaikan di tengah situasi politik yang sensitif, sekitar enam bulan menjelang pemilihan presiden yang akan menentukan penerus Macron.
Menteri Sebastien Lecornu menyatakan pemerintah tidak akan “diintimidasi” oleh kekerasan. Sementara itu, pengerahan untuk membersihkan dan mendata kerusakan mulai dilakukan di berbagai kota, dari Lille di utara hingga Marseille di selatan, serta Strasbourg dan Bordeaux.
Di Limoges, pekerja mendata kerusakan pada balai kota berusia 143 tahun yang sebagian bangunannya hancur akibat kebakaran. Di Bordeaux, sekelompok orang bertopeng menyerbu kediaman pejabat pemerintah setempat atau prefek.
Biaya hidup jadi pemicu demonstrasi nasional
Kekhawatiran terhadap biaya hidup menjadi pemicu utama demonstrasi. Harga bahan bakar yang meningkat dan inflasi yang lebih tinggi di berbagai negara menambah tekanan terhadap masyarakat. Situasi tersebut berkaitan dengan konflik di Timur Tengah yang dipicu serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari 2026.
Di tengah upaya pemerintah menangani kerusuhan, Macron juga dijadwalkan berangkat pada Senin untuk kunjungan tiga hari ke empat negara Arab di kawasan Teluk. Negara-negara yang akan dikunjungi itu turut terdampak perang di Timur Tengah.
Pidato Macron dan langkah pemerintah berikutnya akan menjadi perhatian saat proses penghitungan kerugian serta penegakan hukum berlangsung. Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk merespons keresahan soal biaya hidup tanpa membiarkan kekerasan kembali meluas.
