Presiden Palestina Mahmoud Abbas berharap pemerintahan Israel yang akan terbentuk setelah pemilu dapat membuka jalan bagi dimulainya kembali perundingan damai. Namun, hasil pemungutan suara yang belum menghasilkan mayoritas parlemen membuat pembentukan kabinet baru berpotensi memakan waktu dan menyulitkan kepastian kapan dialog itu bisa dimulai.
Abbas menyampaikan harapannya dalam pertemuan dengan Presiden Siprus Nikos Christodoulides di Nikosia, Kamis (28/10) waktu setempat. Ia menilai kesempatan untuk berbicara kembali perlu muncul setelah bertahun-tahun upaya mencapai perdamaian tidak berujung pada perundingan yang berlanjut. Pernyataan tersebut dilaporkan detikNews dengan mengutip AFP, Jumat (30/10/2026).
“Selama bertahun-tahun, kami telah mengulurkan tangan kepada pihak Israel demi mencapai perdamaian, agar Israel dan Palestina dapat hidup dalam keamanan, stabilitas, dan kedamaian,” kata Abbas.
Presiden Palestina itu berharap dialog bisa dimulai setelah pemerintahan baru terbentuk. Harapan tersebut disampaikan ketika proses politik di Israel masih menghadapi persoalan mendasar: tidak ada blok utama yang berhasil menguasai mayoritas kursi Knesset.
Belum ada blok yang mencapai mayoritas
Hasil akhir resmi yang diumumkan Komite Pemilu Pusat Israel pada Jumat pagi waktu setempat menunjukkan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperoleh 53 kursi. Partai Likud, yang dipimpin Netanyahu, mengamankan 27 kursi. Sementara kubu oposisi yang dipimpin mantan petinggi militer Gadi Eisenkot mendapatkan 48 kursi.
Knesset memiliki 120 kursi. Untuk menguasai mayoritas yang diperlukan dalam pembentukan pemerintahan, sebuah blok perlu meraih sedikitnya 61 kursi. Dengan perolehan yang tercatat, baik koalisi Netanyahu maupun oposisi masih berada di bawah ambang tersebut.
Angka itu menjadi latar penting bagi harapan Abbas. Seruannya menyasar pemerintah yang belum terbentuk, bukan kabinet yang sudah memiliki mandat baru. Artinya, langkah menuju pembicaraan damai masih menunggu hasil dari proses politik domestik Israel, termasuk kemampuan partai-partai untuk menyepakati susunan koalisi.
Hasil pemilu tersebut juga tidak langsung menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya. Perolehan kursi dari dua kelompok utama menunjukkan belum adanya dukungan parlemen yang cukup bagi salah satu kubu untuk membentuk kabinet sendiri. Karena itu, tahapan setelah pengumuman hasil pemilu akan menjadi penentu bagi terbentuknya pemerintahan.
Negosiasi koalisi dapat memakan waktu
Ketidakmampuan kedua blok mencapai 61 kursi membuka kemungkinan perundingan koalisi berlangsung alot. Proses itu dapat berjalan selama beberapa minggu, menurut laporan detikNews. Selama belum ada kesepakatan untuk membentuk pemerintahan, waktu dimulainya dialog yang diharapkan Abbas juga belum dapat dipastikan.
Kebuntuan politik menjadi salah satu kemungkinan yang muncul dari hasil tersebut. Jika pemerintahan baru tidak berhasil dibentuk, Israel dapat menggelar pemilu kembali. Laporan detikNews menyebut pemungutan suara ulang pernah terjadi beberapa kali pada masa lalu, meski bahan laporan itu tidak merinci kapan peristiwa-peristiwa tersebut berlangsung.
Situasi ini membuat harapan Abbas bergantung pada dua tahap yang berbeda. Pertama, partai-partai di Israel perlu mencari dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintahan. Setelah itu, pemerintah yang terbentuk perlu membuka ruang bagi dialog dengan pihak Palestina. Abbas menyampaikan kesiapan untuk melanjutkan perundingan, tetapi belum ada keterangan dalam laporan mengenai tanggapan pemerintah Israel ataupun jadwal pembicaraan.
Dengan demikian, hasil pemilu tidak serta-merta mengakhiri kemungkinan negosiasi, tetapi juga belum memberikan kepastian bahwa perundingan akan segera berjalan. Perhatian berikutnya tertuju pada upaya pembentukan koalisi dan apakah proses tersebut menghasilkan pemerintahan yang dapat memulai dialog, sebagaimana diharapkan Abbas.
