Upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan dokumen penyetaraan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai Yusril Ihza Mahendra berhadapan dengan hambatan hukum. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu menyebut Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang bersifat final.
Pernyataan Yusril disampaikan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Menurut dia, putusan kedua lembaga tersebut membuat perkara yang menyangkut dokumen Gibran tidak bisa kembali ditempuh melalui jalur hukum dengan materi yang sama. Ia juga menilai tidak tersedia pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA tersebut.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final,” kata Yusril, seperti dikutip CNN Indonesia. Ia menjelaskan bahwa perkara di MA diajukan terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan Gibran. Karena tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi, Gibran, menurut Yusril, tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan banding.
Posisi Gibran dalam perkara MA
Yusril membedakan keinginan Gibran untuk menjelaskan dokumen pendidikannya dengan hak untuk melakukan upaya hukum dalam perkara yang telah diputus. Seseorang yang menjadi pihak tergugat intervensi, menurut penjelasannya, dapat menempuh langkah hukum tertentu. Namun, ia menyatakan posisi itu tidak dimiliki Gibran dalam perkara MA yang dimaksud.
Persoalan tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Gugatan terhadap dokumen itu melibatkan Subhan, serta perkara yang disebut Yusril berkaitan dengan Mercy dan Denny Indrayana. Bahan pemberitaan yang dihimpun detikNews dan CNN Indonesia tidak menguraikan isi lengkap putusan MA maupun MK. Karena itu, pokok penjelasan Yusril berpusat pada status putusan dan pihak-pihak yang tercatat dalam perkara.
Yusril juga memperkirakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak akan meminta PK. Kementerian itu, kata dia, akan melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi. Pelaksanaan tersebut, menurut Yusril, akan memperkuat posisi bahwa perkara telah selesai di jalur hukum yang tersedia.
Gugatan di PTUN berpotensi kehilangan objek
Masih ada perkara di PTUN Jakarta yang disebut menyangkut surat keterangan tersebut. Yusril menilai persidangan itu dapat dihentikan apabila dokumen yang menjadi objek sengketa sudah tidak ada lagi setelah putusan MA dijalankan. Ia memperkirakan perkara mungkin dikeluarkan dari daftar perkara, tetapi hal itu disampaikan sebagai kemungkinan, bukan keputusan yang sudah diambil pengadilan.
Dengan demikian, pernyataan Yusril bukan berarti PTUN telah menghentikan gugatan. Pengadilan tetap menjadi pihak yang menentukan kelanjutan perkara sesuai prosesnya. Yusril hanya menyampaikan pandangannya tentang dampak putusan MA terhadap objek sengketa dan peluang perkara tersebut berlanjut.
Di sisi lain, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hal itu disampaikan dalam pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Keterangan Istana itu menjelaskan keinginan Gibran menempuh pembuktian, sementara Yusril menilai jalur tersebut terbatas oleh putusan yang sudah ada.
Status wakil presiden tidak otomatis berubah
Yusril menyatakan putusan MA dan MK mengenai dokumen tersebut tidak serta-merta mengakhiri jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Menurut penjelasannya kepada CNBC Indonesia, status itu tetap berlaku selama Gibran tidak mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional. Pernyataan tersebut memisahkan persoalan dokumen pendidikan dari proses yang dapat mengubah jabatan wakil presiden.
Istana juga menyampaikan bahwa Gibran meminta waktu untuk membuktikan dokumen yang dimilikinya. Namun, laporan mengenai pernyataan soal pengunduran diri tidak sepenuhnya seragam: ada pemberitaan yang menyebut niat itu disampaikan kepada Presiden, sementara keterangan berikutnya dari Prasetyo tidak menyebut Gibran secara tegas menyatakan akan mundur. Yang jelas, Yusril menyerahkan pilihan langkah kepada Gibran, sembari menegaskan bahwa ia bukan pihak dalam perkara MA.
Kelanjutan persoalan kini bergantung pada pelaksanaan putusan MA oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta sikap PTUN Jakarta terhadap gugatan yang masih berjalan. Salinan resmi putusan MA, menurut Yusril, belum diterima kementerian saat ia menyampaikan keterangannya.

