Dua putusan berbeda mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi latar polemik yang berkembang bersama kabar tentang niatnya untuk mundur. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait syarat pendidikan dalam Pemilihan Presiden 2024, sementara Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat penyetaraan pendidikan yang menjadi salah satu pokok perkara tidak sah.
Perbedaan pokoknya terletak pada perkara yang diperiksa. MK menangani perselisihan hasil pemilihan umum dan permintaan agar Gibran didiskualifikasi. MA mengadili gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan. Karena itu, masing-masing putusan menjawab persoalan yang berbeda, meski keduanya berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.
MK menolak gugatan, tetapi mencatat soal bukti pendidikan
Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), MK menolak gugatan yang mempermasalahkan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Namun, penolakan itu tidak disertai temuan bahwa dokumen yang diajukan membuktikan Gibran menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.
Hakim MK Arsul Sani menjelaskan bahwa certificate of attendance yang dipakai sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan hanya menunjukkan kehadiran dalam perkuliahan. Menurutnya, dokumen tersebut tidak menerangkan keberhasilan menuntaskan jenjang pendidikan tertentu. MK juga menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran telah menyelesaikan pendidikan SMA di luar negeri.
“Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,” kata Arsul.
Meski demikian, MK tidak mengabulkan permintaan pemohon untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Hakim Adies Kadir menyampaikan bahwa MK tidak dapat mengambil tindakan tersebut sebagaimana diminta dalam petitum. Dengan demikian, putusan PHPU itu menolak gugatan, tetapi tidak menyatakan bukti pendidikan yang dipersoalkan telah menunjukkan kelulusan setara SMA.
Pembedaan ini penting untuk membaca hasil perkara secara cermat. Penolakan gugatan tidak sama dengan pengesahan dokumen sebagai bukti kelulusan. Sebaliknya, catatan MK mengenai tidak adanya bukti kelulusan dalam perkara tersebut juga tidak mengubah amar putusan yang menolak permintaan untuk mendiskualifikasi Gibran.
MA membatalkan surat penyetaraan
Perkara di MA berujung pada keputusan berbeda mengenai dokumen tertentu. MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan, warga yang menggugat surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran. Majelis menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan bernomor 742 K/TUN/2026 itu tercatat diputus pada Jumat, 30 Oktober 2026. Majelis dipimpin Yulius, dengan Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto sebagai anggota. Dalam amar yang dikutip dari laman resmi MA, majelis membatalkan putusan pada tingkat sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian amar putusan MA.
Putusan tersebut menyasar keabsahan surat keterangan penyetaraan. Adapun perkara MK berpusat pada sengketa hasil pemilu dan permintaan untuk mendiskualifikasi Gibran. Perbedaan objek pemeriksaan itu menjelaskan mengapa hasil dari dua lembaga tersebut tidak dapat dibaca sebagai jawaban yang sama atas seluruh polemik pendidikan yang muncul.
Kabar mundur muncul di tengah dua proses hukum
DetikNews mengaitkan dinamika putusan MK hingga MA dengan niat Gibran untuk mundur. Namun, informasi yang tersedia dalam pemberitaan itu tidak merinci kapan niat tersebut disampaikan, kepada siapa, maupun alasan langsung yang dikemukakan Gibran. Karena itu, hubungan antara putusan dan kabar mundur perlu ditempatkan sebagai konteks pemberitaan, bukan sebagai penjelasan resmi dari Gibran.
Rangkaian putusan tersebut tetap menyisakan dua catatan yang berbeda. MK menolak permintaan diskualifikasi dalam perkara PHPU, sedangkan MA membatalkan surat keterangan penyetaraan yang digugat Subhan. Keduanya memberi jawaban pada perkara masing-masing, bukan satu keputusan gabungan mengenai seluruh aspek pencalonan dan pendidikan Gibran.
Perkembangan berikutnya yang relevan ialah bagaimana kabar mengenai niat mundur itu ditanggapi dan apakah ada langkah resmi setelah putusan MA. Bahan pemberitaan yang tersedia belum memuat pernyataan lanjutan Gibran atau keputusan baru dari pihak terkait.

