Dana Cadangan Pesangon Dikelola Terpusat Mulai 2027

Nasional

Perusahaan diminta menyiapkan pengalihan dana pesangon ke skema pengelolaan terpusat paling lambat Oktober 2027. Namun, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP), sementara tata cara pemindahan dana yang sudah tersimpan di perusahaan juga masih menunggu aturan teknis.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyebut perusahaan memiliki masa penyesuaian selama satu tahun. Setelah tenggat itu, dana yang diwajibkan dalam skema baru harus diserahkan kepada lembaga pengelola yang ditunjuk pemerintah.

Dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Indah meminta pengelola dana di perusahaan mulai bersiap. Bloomberg Technoz mengutip pernyataannya pada Sabtu, 14 November 2026, bahwa penyesuaian perlu dimulai sebelum batas penerapan pada Oktober tahun berikutnya.

Nama pengelola dan mekanisme pengalihan belum pasti

UU tersebut menetapkan pengelolaan DCP dilakukan oleh lembaga pemerintah, tetapi tidak menyebut nama lembaga yang akan menjalankannya secara spesifik. Karena itu, kabar yang mengaitkan Danantara dengan posisi tersebut belum dapat diperlakukan sebagai keputusan resmi. AFU.id juga melaporkan bahwa nama pengelola belum ditetapkan dalam undang-undang.

Ketidakpastian lain menyangkut dana yang saat ini telah dihimpun melalui Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Indah menyatakan ketentuan untuk dana yang lebih dulu dikelola lewat skema tersebut masih menunggu Peraturan Pemerintah. Belum diputuskan apakah seluruh dana lama akan dipindahkan atau tetap berada di lembaga yang mengelolanya sekarang.

Aturan pelaksana juga diperlukan untuk menjelaskan besaran dana yang mesti disediakan perusahaan, cara penyetoran, hingga prosedur pencairan ketika pekerja kehilangan pekerjaan. Tanpa ketentuan itu, perusahaan belum memiliki rincian operasional untuk menghitung dan mengalihkan kewajibannya secara seragam.

Ruang lingkup kewajiban pun memiliki pengecualian. Berdasarkan keterangan dalam UU yang dirangkum AFU.id, ketentuan penyediaan DCP tidak berlaku bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil. Detail penerapan pengecualian tersebut tetap perlu dibaca bersama aturan teknis yang akan diterbitkan pemerintah.

Skema ditujukan menjaga hak pekerja saat PHK

DCP dirancang sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan dana yang disisihkan sebelum perusahaan menghadapi masalah, pembayaran pesangon diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan perusahaan pada saat hubungan kerja berakhir.

Persoalan itu mengemuka ketika perusahaan mengalami kesulitan atau pailit. Indah mencontohkan sebuah perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah yang bangkrut pada awal 2026. Hampir 11.000 pekerjanya disebut belum menerima pesangon, dan sebagian masih menunggu pemenuhan hak meskipun perusahaan tersebut telah diputuskan untuk diambil alih Danantara.

Contoh itu menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pencadangan lebih awal. Namun, pengelolaan terpusat belum dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan pekerja dan pengusaha. Kejelasan mengenai keamanan dana, pengawasan, serta waktu pembayaran akan bergantung pada rincian aturan yang belum terbit.

UU Nomor 27 Tahun 2026 juga memuat sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban DCP. Bentuknya mencakup teguran tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha, sampai pencabutan izin berusaha. Penerapan sanksi dan tahapan kepatuhan masih memerlukan pedoman pelaksanaan.

Aturan baru itu turut mengatur perhitungan pesangon berdasarkan masa kerja dan alasan PHK. Sebagai contoh, pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih memiliki dasar pesangon sembilan bulan upah. Untuk perusahaan yang tutup setelah mengalami kerugian terus-menerus selama dua tahun, ketentuan dalam UU baru menetapkan pengali satu kali dari dasar tersebut. AFU.id membandingkannya dengan PP Nomor 35 Tahun 2021 yang menggunakan pengali 0,5 kali untuk kondisi itu.

Perusahaan menunggu aturan pemerintah

Bagi perusahaan, masa transisi berarti penataan administrasi dan perencanaan keuangan perlu dilakukan sebelum kewajiban berlaku. Bagi pekerja, perubahan ini mengatur cara dana disiapkan dan dikelola, bukan menghapus hak atas pesangon.

Tahap berikutnya bergantung pada penerbitan Peraturan Pemerintah. Aturan itu perlu memastikan bagaimana dana lama diperlakukan, siapa pengelola yang ditunjuk, serta bagaimana setoran dan pembayaran kepada pekerja dilakukan sebelum tenggat Oktober 2027.