Polisi India menangkap Abhijeet Dipke, pemimpin Partai Janta Kecoak (CJP), bersama dua tokoh gerakan itu di New Delhi, Sabtu (10/10/2026), menjelang demonstrasi besar yang menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum India (ECI) Gyanesh Kumar mundur. Aksi tersebut menjadi puncak mobilisasi oposisi selama berminggu-minggu yang dipicu tuduhan penyimpangan dalam revisi daftar pemilih nasional.
Ketiganya ditangkap sebelum turun dari pesawat yang membawa mereka dari Mumbai. Penahanan berlangsung di tengah pengamanan ketat di ibu kota, sementara aparat juga menindak para peserta aksi yang berkumpul untuk memprotes ECI.
Protes India dipicu revisi daftar pemilih
Partai-partai oposisi dan sejumlah pengkritik menilai proses pemutakhiran daftar pemilih berisiko menghilangkan hak pilih jutaan warga yang memenuhi syarat. Mereka juga menuding perubahan tersebut dapat menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP), partai nasionalis Hindu yang berkuasa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
Laporan media yang dikutip sejumlah pemberitaan menyebut sekitar 130 juta nama tidak tercantum dalam daftar sementara awal. Namun, angka itu tidak berarti seluruh warga tersebut kehilangan hak pilih secara permanen. Mereka masih dapat mengajukan keberatan atau meminta namanya dicantumkan kembali.
ECI membantah adanya keganjilan dalam proses yang disebut sebagai revisi khusus tersebut. Komisi menyatakan langkah itu bertujuan menghapus data pemilih ganda dan nama orang yang tidak memenuhi syarat. BJP juga membantah tuduhan manipulasi, sementara Kumar belum memberikan komentar terkait kontroversi itu.
Di sisi lain, penyelenggara aksi menolak pembatasan demonstrasi. Polisi sebelumnya menyatakan unjuk rasa di Jantar Mantar tidak diizinkan karena permohonan diajukan melewati tenggat. Para pemimpin CJP tetap menggerakkan massa dan meminta Kumar mengundurkan diri.
Pengamanan diperketat, demonstran ditangkap
New Delhi berada dalam pengamanan ketat sejak Jumat (9/10). Puluhan ribu personel kepolisian dan paramiliter dikerahkan untuk menghalau orang-orang yang hendak menuju lokasi utama demonstrasi.
Otoritas juga menutup puluhan stasiun metro, membatalkan sejumlah layanan kereta menuju ibu kota, dan menghentikan sementara akses internet seluler di sekitar kawasan aksi. Rekaman televisi setempat memperlihatkan polisi mengejar demonstran di pusat kota, lalu membawa beberapa orang secara paksa ke kendaraan.
Menurut laporan media lokal, lebih dari 200 demonstran ditangkap. Sejumlah laporan juga menyebut wartawan dan pengacara turut diamankan saat menjalankan tugas atau mengikuti aksi. CJP mengecam penangkapan anggotanya dan menyebut tindakan tersebut sebagai upaya melemahkan gerakan pemuda.
Penangkapan Dipke menuai kecaman dari tokoh oposisi Arvind Kejriwal dari Partai Aam Aadmi. Ia menyebut situasi politik India telah memasuki masa yang represif.
“Ini resmi… kita hidup di bawah kediktatoran mutlak yang dipimpin oleh Modi,” kata Kejriwal.
Kejriwal juga menyoroti waktu penangkapan Dipke, yang dilakukan saat pemimpin CJP itu baru tiba di bandara. “Menangkap ‘kecoak’ tepat saat mereka turun dari pesawat, menunjukkan tingkat ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.
Gelombang protes oposisi berlanjut
Demonstrasi kali ini mengulang mobilisasi CJP pada Juli lalu. Gelombang aksi saat itu berujung pada mundurnya Menteri Pendidikan setelah muncul skandal ujian. Kini, gerakan tersebut mengarahkan tuntutan kepada pimpinan lembaga pemilu, dengan persoalan daftar pemilih menjadi pusat perdebatan.
Ketegangan juga mewarnai aksi oposisi lain pada pekan yang sama. Polisi membubarkan aksi duduk pada Selasa (6/10) dan sempat menahan pemimpin Partai Kongres Rahul Gandhi, saudara perempuannya Priyanka Vadra, serta sejumlah peserta sebelum mereka dibebaskan.
Gandhi mengatakan para anggota parlemen ingin bertemu langsung dengan komisioner pemilu untuk meminta penjelasan tentang proses pemutakhiran daftar pemilih. Presiden Partai Kongres Mallikarjun Kharge turut mengecam hubungan yang dinilainya terlalu dekat antara lembaga pemilihan dan pemerintah.
Perselisihan mengenai daftar pemilih kini berkembang menjadi ujian bagi kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu India. Sementara oposisi menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban, ECI tetap menyatakan revisi diperlukan untuk membersihkan data. Perdebatan itu diperkirakan akan terus membayangi proses politik India selama tuntutan atas transparansi belum terjawab.
