Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mengesahkan resolusi yang meminta Amerika Serikat mengakhiri embargo terhadap Kuba. Namun, dukungan terhadap resolusi pada pemungutan suara Rabu, 28 Oktober, turun ke tingkat terendah dalam sekitar tiga dekade.
Resolusi yang menyerukan pencabutan pembatasan ekonomi, perdagangan, dan keuangan itu mendapat 130 suara setuju. Sebanyak 17 negara menolak, sementara 25 lainnya memilih abstain. Angka dukungan tersebut merupakan yang paling rendah sejak 1995, meski mayoritas negara yang memberikan suara tetap mendukung Kuba.
Hasil pemungutan suara ini muncul ketika hubungan Washington dan Havana kembali diwarnai tekanan. Pemerintah Kuba menyebut Amerika Serikat meningkatkan tekanan diplomatik terhadap negara-negara lain agar mereka mengubah sikap. AS membantah menerapkan blokade laut dan menuding pemerintah Kuba sebagai penyebab kesulitan rakyatnya.
Dukungan tetap mayoritas, tetapi menyusut
Resolusi serupa telah diajukan hampir setiap tahun sejak 1992 dan secara umum memperoleh dukungan luas. Penurunan kali ini menandai perubahan dibandingkan pola pemungutan suara sebelumnya, tetapi hasilnya belum mengubah kenyataan bahwa suara yang mendukung pencabutan embargo masih jauh lebih banyak daripada yang menolak.
CNBC Indonesia melaporkan, pemungutan suara berlangsung di tengah langkah Washington yang menambah tekanan terhadap Havana. Langkah tersebut mencakup blokade minyak dan sanksi luas yang menurut laporan itu semakin membebani perekonomian Kuba. Pemerintah Kuba menilai tekanan diplomatik terhadap negara-negara anggota PBB turut memengaruhi hasil pemungutan suara.
Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menyambut hasil tersebut melalui unggahan di platform X. Ia menyatakan suara mayoritas dunia tetap menolak embargo, meskipun pemerintah AS disebut berusaha memengaruhi keputusan negara lain.
“Dunia sekali lagi menyuarakan penolakan secara luar biasa terhadap blokade, bahkan di tengah tekanan dan pemerasan paling terang-terangan dari AS untuk mengubah hasil pemungutan suara ini,” tulis Diaz-Canel.
Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez juga menuduh Washington berupaya menentukan masa depan Kuba dan menguasai kekayaan negara itu. Pernyataan tersebut disampaikan di New York, menjelang dan setelah berlangsungnya perdebatan antara kedua delegasi di PBB.
AS menyalahkan pemerintah Havana
Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz menolak gambaran bahwa negaranya memblokade Kuba. Ia mengatakan tidak ada kapal perang Amerika yang mengepung pulau tersebut dan pelabuhan Kuba tetap beroperasi. Waltz juga menyebut pengiriman barang dari berbagai belahan dunia masih tiba di negara itu dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam keterangannya, Waltz menempatkan tanggung jawab atas penderitaan warga Kuba pada pemerintahan di Havana. “Penderitaan rakyat Kuba sepenuhnya merupakan kesalahan rezim komunis yang korup ini,” kata Waltz, seperti dikutip CNBC Indonesia dari AFP.
Perbedaan pandangan tersebut menjadi bagian dari suasana tegang di ruang sidang. Sehari sebelum pemungutan suara, Waltz berpidato menentang resolusi dengan menampilkan foto sejumlah pemimpin Kuba, termasuk Diaz-Canel dan para pendahulunya. Ia menyoroti jam tangan mewah yang dikenakan para tokoh itu, lalu menunjukkan gambar satelit serta memaparkan properti dan kapal yang menurutnya dinikmati keluarga Castro dan pejabat Kuba.
Delegasi Kuba memprotes paparan itu dengan memukul meja dan menyela pidato. Ketegangan berlanjut saat Rodriguez menghampiri Waltz dan menuduhnya berbohong. Waltz meminta Rodriguez menjauh. Pimpinan sidang kemudian menghentikan pertemuan sejenak dan meminta kedua perwakilan kembali ke tempat masing-masing.
Perdebatan berlanjut setelah pemungutan suara
Waltz menggunakan contoh soal bahan bakar untuk mempertanyakan prioritas pemerintah Kuba. Ia mengatakan pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan ambulans dan bus, tetapi keluarga Castro serta kalangan elite dapat menggunakan kapal pesiar. Tuduhan itu merupakan bagian dari argumen AS untuk menolak resolusi, sementara pemerintah Kuba menilai tekanan Washington menjadi sumber utama kesulitan yang dihadapi negara tersebut.
Sesudah pemungutan suara, Waltz menggambarkan perdebatan sehari sebelumnya sebagai berlangsung panas dalam wawancara dengan Fox News. Adapun resolusi Majelis Umum kembali mencatat sikap mayoritas anggota yang meminta embargo diakhiri, dengan jumlah dukungan yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan sikap Washington dan Havana pun tetap terbuka setelah sidang berakhir.
