Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil berunjuk rasa di Jakarta serta sejumlah kota lain pada Selasa (20/10), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan utama: para demonstran mendesak pemerintah menetapkannya sebagai bencana nasional dan memulihkan ekosistem yang terdampak.
Di Jakarta, aksi berlangsung di kawasan Tugu Tani dan Patung Kuda. Massa juga mengangkat persoalan ekonomi, hak asasi manusia, ruang sipil, korupsi, pendidikan, dan kesehatan. Mereka menilai berbagai masalah tersebut perlu mendapat perhatian dalam evaluasi pemerintahan.
Lima tuntutan mahasiswa di Jakarta
Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi bersama koalisi masyarakat sipil berkumpul di Tugu Tani. Dalam orasi, mereka menyuarakan kritik terhadap kinerja pemerintah. Aksi di lokasi itu dimulai sekitar pukul 15.00 WIB.
Para demonstran membawa lima tuntutan. Selain meminta karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional dan ekosistem terdampak dipulihkan, mereka mendesak perbaikan tata kelola ekonomi, penghormatan terhadap HAM dan demokrasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pembenahan layanan pendidikan dan kesehatan.
Sejumlah peserta aksi menyoroti biaya hidup yang dirasakan makin berat. Nazhira dari BEM IPB mengatakan harga barang terus naik. Ia membandingkan uang Rp100.000 yang ketika masih duduk di kelas 11 SMA bisa digunakan untuk jalan-jalan, menonton film, serta membeli makanan dan minuman, dengan kondisi sekarang.
“Kalau sekarang uang itu paling untuk ongkos dan nonton saja. Beli makan dan minum tidak bisa,” kata Nazhira.
Di kawasan Patung Kuda, puluhan mahasiswa membawa spanduk bertuliskan “Rapor Merah 2 Tahun Tolak Rezim Fasis Prabowo-Gibran”. Mereka juga menuntut penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, dan pemulihan ekosistem.
Karhutla dan dampaknya bagi warga
Muamar, salah satu peserta aksi, mengatakan persoalan karhutla mendesak karena dampak asap dirasakan masyarakat, termasuk anak-anak di Kalimantan. Ia menyampaikan kritik atas penanganan masalah tersebut dalam orasinya.
“2045 Indonesia emas. Tapi anak-anak di Kalimantan bernapas susah,” kata Muamar.
Mahasiswa juga meminta pemerintah membenahi kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan. Tuntutan lain menyasar penyempitan ruang sipil dan keterlibatan militer dalam urusan sipil. Mereka turut mengkritik kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan pendapat dan kritik.
Sekitar pukul 18.00 WIB, sebagian massa di Tugu Tani memasang spanduk tuntutan pada patung sepasang petani. Dua peserta aksi memanjat tugu setinggi sekitar 10 meter dengan bantuan rekan-rekannya. Setelah spanduk dibentangkan, demonstran mulai meninggalkan lokasi.
Aksi Greenpeace dan respons kepolisian
Unjuk rasa di Jakarta juga diwarnai aksi Greenpeace pada pagi hari. Sekitar pukul 06.05 WIB, 11 aktivis membentangkan spanduk di atas Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia. Setelah aksi, mereka dibawa ke Polda Metro Jaya.
Daniel Winatra dari Tim Advokasi untuk Demokrasi menyatakan enam aktivis belum diperbolehkan pulang hingga sekitar pukul 20.05 WIB dan mempertanyakan dasar hukumnya. Mereka disebut menunggu pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pihaknya akan memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan personel yang bertugas. Langkah itu, menurut dia, diperlukan untuk mengetahui bagaimana para aktivis bisa mencapai bagian atas patung yang disebut sebagai cagar budaya. Saat laporan diterbitkan, keenam aktivis tersebut telah dilepaskan.
Demonstrasi juga digelar di sejumlah kota
Aksi pada hari yang sama dilaporkan berlangsung pula di Yogyakarta dan Bandung. Di Yogyakarta, sejumlah kelompok mahasiswa merencanakan demonstrasi di kawasan Gedung DPRD DIY hingga Titik Nol Kilometer. Front Mahasiswa Nasional Yogyakarta menyebut akan menggelar aksi jalan kaki dari Taman Parkir Abu Bakar Ali.
Kelompok tersebut membawa isu harga kebutuhan pokok dan BBM, karhutla, evaluasi program pemerintah, serta penolakan keterlibatan militer di ranah sipil. Di Bandung, pesepeda menggelar aksi “Mengayuh ke Istana” dan berkumpul di depan Gedung Merdeka untuk berorasi serta menyampaikan sikap.
Kelompok mahasiswa di Jayapura juga disebut mendesak Presiden Prabowo menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Rangkaian aksi di berbagai daerah menunjukkan bahwa tuntutan penanganan kebakaran hutan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan dampak terhadap warga dan lingkungan. Pemerintah kini menghadapi desakan untuk menjelaskan langkah pemulihan serta kebijakan yang akan ditempuh menghadapi persoalan tersebut.
